Lembaga Negara Indonesia

Indonesia

Artikel ini adalah bagian dari seri: Politik dan pemerintahan Indonesia

Pancasila UUD 1945 Legislatif Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Eksekutif Pemerintah Presiden (Daftar) Joko Widodo Wakil Presiden (Daftar) Muhammad Jusuf Kalla Kabinet Kementerian Lembaga pemerintah nonkementerian Lembaga nonstruktural Perwakilan luar negeri Yudikatif Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Komisi Yudisial Inspektif Badan Pemeriksa Keuangan Daerah Pemerintahan daerah Daftar provinsi Pemilihan umum Pemilihan umum Pemilu Legislatif 2014 Pemilu Presiden 2014 Partai politik Daftar Partai politik

Negara lain · Atlas  Portal politik

Lembaga Negara Indonesia adalah lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, atau oleh peraturan yang lebih rendah.^[1] Lembaga negara di tingkat pusat dapat dibedakan dalam empat tingkatan kelembagaan yakni:

1. Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD seperti Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK dan KY;
2. Lembaga yang dibentuk berdasarkan UU seperti Kejaksanaan Agung, Bank Indonesia, KPU, KPK, KPI, PPATK, dan sebagainya;
3. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden; dan
4. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri.^[2]

Lembaga ditingkat daerah disebut lembaga daerah yang dapat dibedakan pula, yaitu:

1. Lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang pengangkatan anggota dilakukan dengan Keputusan Presiden;
2. Lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan tingkat pusat atau Peraturan Daerah Provinsi dan pengangkatan anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Presiden atau Pejabat Pusat;
3. Lembaga daerah yang kewenangannya diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi dan pengangkatan anggotanya dilakukan dengan Keputusan Gubernur;
4. Lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur yang pengangkatan anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
5. Lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur yang pengangkatan anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Walikota;
6. Lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang pengangkatan anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Walikota; dan
7. Lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati atau Walikota yang pengangkatan anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Walikota.^[3]

Lembaga negara berdasarkan hirarki

Struktur ketatanegaraan pasca amandemen UUD 1945

Dari segi hirarki, lembaga negara dapat dibedakan ke dalam tiga lapis yakni lapis pertama dapat disebut Lembaga Tinggi Negara, lapis kedua dapat disebut Lembaga Negara saja dan lapis ketiga merupakan lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah undang-undang. ^[4]

Lembaga Tinggi Negara (lapis pertama)

Lembaga yang termasuk dalam Lembaga Tinggi Negara adalah:

• Presiden dan Wakil Presiden;
• Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
• Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
• Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
• Mahkamah Konstitusi (MK);
• Mahkamah Agung (MA); dan
• Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Lembaga Negara (lapis kedua)

Lembaga negara yang masuk dalam lapis kedua yang disebutkan dalam UUD:

• Menteri Negara
• Tentara Nasional Indonesia
• Kepolisian Negara
• Komisi Yudisial
• Komisi Pemilihan Umum
• Bank Sentral

selain enam lembaga yang disebutkan dalam UUD diatas, terdapat juga lembaga lain yang disejajarkan dengan organisasi lapis ke dua yakni lembaga negara yang dibentuk dengan UU yakni:

• Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
• Komisi Pemberantasan Korupsi
• Komisi Penyiaran Indonesia
• Komisi Pengawas Persaingan Usaha
• Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
• Konsil Kedokteran Indonesia

Lembaga negara lainnya dan lembaga daerah (lapis ketiga)

Kelompok ketiga adalah organ konstitusi yang termasuk kategori lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah undang-undang. Artinya, keberadaannya secara hukum hanya didasarkan atas kebijakan presiden (presidential policy) atau beleid presiden. Jika presiden hendak membubarkannya lagi, maka tentu presiden berwenang untuk itu. Artinya, keberadaannya sepenuhnya tergantung kepada beleid presiden.

Di samping itu, ada pula lembaga-lembaga daerah yang diatur dalam Bab VI UUD 1945 tentang Pemerintah Daerah. Dalam ketentuan tersebut diatur adanya beberapa organ jabatan yang dapat disebut sebagai organ daerah atau lembaga daerah yang merupakan lembaga negara yang terdapat di daerah. Lembaga-lembaga daerah itu adalah:

• Pemerintahan Daerah Provinsi;
• Gubemur;
• DPRD Provinsi;
• Pemerintahan Daerah Kabupaten;
• Bupati;
• DPRD Kabupaten;
• Pemerintahan Daerah Kota;
• Walikota; dan
• DPRD Kota.

Lembaga lainnya

• Lembaga Pemerintah Non Kementerian

• Lembaga Non Struktural

• Lembaga Struktural di Bawah Kementerian Negara
  • Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (di bawah Kementerian Keuangan)
  • Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (di bawah Kementerian Perdagangan)
  • Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika)

Lembaga negara yang telah dibubarkan

• Lembaga Tinggi Negara
  • Perdana Menteri
  • Dewan Pertimbangan Agung
• Kementerian / Departemen Negara
  • Departemen Penerangan
• Lembaga Pemerintah Non Kementerian / Departemen
  • Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata
  • Lembaga Informasi Nasional
• Lembaga Non Struktural
  • Badan Penyehatan Perbankan Nasional
  • Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Aceh dan Nias
  • Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Kebijakan dan Reformasi
• Lembaga Struktural di Bawah Kementerian / Departemen Negara
  • Badan Akuntansi Keuangan Negara (di bawah Departemen Keuangan)

Referensi

Topik Indonesia   Sejarah Nusantara Prasejarah Kerajaan Hindu-Buddha Kerajaan Islam Era Portugis Era VOC Era Belanda Era Jepang Era Kemerdekaan   Sejarah Indonesia Sejarah nama Indonesia Proklamasi Masa Transisi Era Orde Lama (Dekrit Presiden Demokrasi Terpimpin Gerakan 30 September) Era Orde Baru (Supersemar Integrasi Timor Timur Gerakan 1998) Era reformasi   Geografi Air terjun Bendungan & Waduk Danau Gunung & pegunungan Gunung berapi Laut Pulau & kepulauan Selat Sungai Tanjung & ujung Teluk Titik-titik garis pangkal   Politik dan pemerintahan Lembaga Negara Pemerintah Presiden Kementerian MPR DPR DPD MA MK KY BPK Perwakilan di Luar Negeri Kepolisian Militer Administratif (Provinsi Kabupaten/kota Kecamatan dan Kelurahan/Desa) Hubungan Luar Negeri Hukum Undang-Undang Pemilu Partai Politik Kewarganegaraan   Ekonomi APBN APBD Bank Pasar Modal Bursa Efek Indonesia Bursa Berjangka Jakarta Pariwisata Perusahaan BUMN Sains dan Teknologi Transportasi   Demografi Suku Bahasa Agama Nama Indonesia Tokoh   Budaya Seni Film Tari Sastra Musik Lagu Masakan Mitologi Pendidikan Olahraga Busana daerah Arsitektur (Bandar udara Pelabuhan Stasiun kereta api Terminal Pembangkit listrik) Warisan budaya (Wayang Batik Keris Angklung Tari Saman Noken)   Simbol Sang Saka Merah Putih Garuda Pancasila Ibu Pertiwi Nusantara   Flora fauna Fauna Flora Bunga Binatang Burung Ikan Tumbuhan Cagar alam Suaka margasatwa Taman nasional Terumbu karang   Lainnya Media Telekomunikasi Internet Penyiaran Televisi nasional Televisi lokal Radio Tanda kehormatan Kode telepon Kode kendaraan Kodepos Hari penting   Portal Indonesia