Negara Indonesia Timur

Bendera Negara Indonesia Timur

Negara Indonesia Timur adalah negara bagian RIS meliputi wilayah Sulawesi, Sunda Kecil (Bali dan Nusa Tenggara) dan Kepulauan Maluku, ibukotanya Singaraja. Negara ini dibentuk setelah dilaksanakan Konferensi Malino pada tanggal 16-22 Juli 1946 dan Konferensi Denpasar dari tanggal 7-24 Desember 1946 yang bertujuan untuk membahas gagasan berdirinya negara bagian tersendiri di wilayah Indonesia bagian timur oleh Belanda. Pada akhir Konferensi Denpasar 24 Desember 1946, negara baru ini dinamakan Negara Timur Besar, namun kemudian diganti menjadi Negara Indonesia Timur pada tanggal 27 Desember 1946. ^[1]

Negara Indonesia Timur terbagi menjadi 13 daerah otonomi:

1. Daerah Sulawesi Selatan
2. Daerah Minahassa
3. Daerah Kepulauan Sangihe dan Talaud
4. Daerah Sulawesi Utara
5. Daerah Sulawesi Tengah
6. Daerah Bali
7. Daerah Lombok
8. Daerah Sumbawa
9. Daerah Flores
10. Daerah Sumba
11. Daerah Timor dan kepulauan
12. Daerah Maluku Selatan
13. Daerah Maluku Utara

Menurut hasil Konferensi Denpasar, wilayah Negara Indonesia Timur meliputi Karesidenan berikut, seperti termaktub dalam Staatsblad 1938 nomor 68 jo Staatsblad nomor 264, kecuali Irian Barat, yang akan ditetapkan kemudian hari.^[2]

1. Karesidenan Sulawesi Selatan
2. Karesidenan Sulawesi Utara
3. Karesidenan Bali
4. Karesidenan Lombok
5. Karesidenan Maluku

Negara Indonesia Timur didirikan untuk menyaingi dan memaksa Republik Indonesia untuk menerima bentuk negara federasi; dengan tujuan mengecilkan wilayah Republik Indonesia sehingga hanya menjadi salah satu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. Akhirnya Negara Indonesia Timur bubar dan semua wilayahnya melebur ke dalam Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950.

Presiden

Presiden Sukawati dari Negara Indonesia Timur bersama istri (orang Prancis) dalam kunjungan ke Minahasa (1948)

24 Des 1946 - 17 Agu 1950 - Tjokorda Gde Raka Soekawati

Kabinet dan Perdana Menteri

• 13 Jan 1947 - 02 Jun 1947 - Nadjamoedin Daeng Malewa - Kabinet Pertama
• 02 Jun 1947 - 11 Okt 1947 - Nadjamoedin Daeng Malewa - Kabinet Kedua
• 11 Okt 1947 - 15 Des 1947 - Kabinet Warouw
• 15 Des 1947 - 12 Jan 1949 - Ide Anak Agung Gde Agung - Kabinet Pertama
• 12 Jan 1949 - 27 Des 1949 - Ide Anak Agung Gde Agung - Kabinet Kedua
• 27 Des 1949 - 14 Mar 1950 - Kabinet J.E. Tatengkeng
• 14 Mar 1950 - 10 Mei 1950 - Kabinet D. P. Diapari
• 10 Mei 1950 - 17 Agu 1950 - Kabinet J. Poetoehena

Peristiwa^[3]

• 27 Mei 1947 - Pengunduran diri ketua DPRS Tadjoeddin Noer
• 3 Des 1947 - DPRS mengirim misi persaudaraan ke Republik Indonesia di Yogyakarta
• 30 Des 1947 - Pihak oposisi mendirikan Gabungan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia (GAPKI) di Makasar, dipimpin oleh A. Mononutu
• 22 Jan 1948 - RI mengakui NIT sebagai negara bagian dari RIS yang akan dibentuk
• 18 Feb 1948 - Misi persaudaraan dari GAPKI tiba di Yogyakarta
• Okt 1948 - RI mengirim misi persaudaraan ke NIT yang diketuai Mr.Sartono
• Des 1948 - Kabinet NIT memprotes keras Agresi Militer II ke wilayah RI
• 6 Feb 1949 - PM Ide Anak Agung Gde Agung selaku penghubung BFO menemui Wapres Bung Hatta yang ditawan Belanda di Bangka.

Catatan kaki

Pembagian administratif Republik Indonesia Serikat   Negara bagian Republik Indonesia · Negara Indonesia Timur · Negara Pasundan  · Distrik Federal Jakarta · Negara Jawa Tengah  · Negara Jawa Timur · Negara Madura · Negara Sumatera Timur · Negara Sumatera Selatan   Wilayah yang berdiri sendiri (otonom) Jawa Tengah · Kalimantan Barat · Dayak Besar · Daerah Banjar  · Kalimantan Tenggara · Kalimantan Timur · Kota Waringin · Bangka · Belitung · Riau · Negara Sabang