Hak asasi manusia di Korea Utara

	Republik Demokratik Rakyat Korea
	Artikel ini adalah bagian dari seri politik dan pemerintahan Korea Utara
	Konstitusi Juche  (ideologi negara) Songun  (kebijakan militer) Presiden Abadi Republik Kim Il-sung
	Partai Buruh Kongres (ke-6) Piagam Komite Sentral (ke-6) Sekretaris Abadi: Kim Jong-il Sekretaris Pertama: Kim Jong-un Sekretariat Politbiro Presidium Komisi Militer Sentral Ketua: Kim Jong-un Front Demokrat untuk Reunifikasi Tanah Air Partai Demokrat Sosial Partai Chondoist Chongu Liga Pemuda Sosialis Kim Il-sung
	Komisi Pertahanan Nasional Ketua Pertama Kim Jong-un Tentara Rakyat Korea Pemimpin Tertinggi: Kim Jong-un
	Pemerintahan Kabinet Premier: Pak Pong-ju Pengadilan Pengadilan Sentral Legislatif Presiden: Kim Yong-nam Presidium
	Pemilihan umum terakhir Parlemen: 2003 2009 2014
style="padding:0 0.1em 0.4em;"> Pembagian administratif Tingkat pertama Provinsi Kota istimewa Tingkat dua Tingkat tiga Eup  (kota) Dong  (wilayah) Ri  (desa) Rodonjagu  (distrik pekerja)
	Hubungan internasional
	Topik terkait Penyensoran Hak asasi manusia Reunifikasi Korea Propaganda Hukum (Penegakan hukum • Kementerian Keamanan)
	Negara lainnya Atlas Portal Politik

Hak asasi manusia di Korea Utara sangat dikekang, sebagaimana yang ditemukan oleh organisasi hak asasi manusia internasional. Meskipun sejumlah hak asasi diabadikan dalam konstitusi negara, pada kenyataannya warga negara Korea Utara tidak memiliki hak kebebasan berbicara atau berpendapat, dan satu-satunya stasiun radio, televisi, dan kantor berita resmi dikelola oleh pemerintah.^[1][2] Diperkirakan terdapat sekitar 150.000 hingga 200.000 tahanan politik yang dijebloskan ke kamp-kamp konsentrasi di Korea Utara. Di kamp tersebut, mereka dipekerjakan sebagai pekerja paksa, atau dipukuli, disiksa, dan dihukum mati.^[3]

Rincian lengkap pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara masih belum jelas. Pemerintah Korea Utara menerapkan peraturan yang menyebabkan sangat sulit bagi warga asing untuk memasuki negara tersebut, dan secara ketat memantau setiap kegiatan yang mereka lakukan. Pekerja kemanusiaan di Korea Utara diawasi setiap kegiatannya dan dilarang memasuki wilayah-wilayah yang tidak diizinkan oleh pemerintah. Sejak warga negara dilarang meninggalkan Korea Utara,^[4][5] masalah-masalah seperti pembelotan dan pengungsi gelap telah menjadi hal umum. Menurut kantor berita pemerintah Korean Central News Agency, Korea Utara tidak memiliki masalah pelanggaran hak asasi manusia karena sistem Juche yang diberlakukan di negara tersebut diputuskan oleh rakyat dan bertugas melayani mereka dengan setia.^[6][7]

Pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara dikecam oleh berbagai kalangan, terutama oleh Amnesty International, Human Rights Watch, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak tahun 2003, Majelis Umum PBB setiap tahunnya secara rutin menetapkan resolusi yang mengutuk pelanggaran hak asasi manusia di negara tersebut. Resolusi terakhir ditetapkan tanggal 19 Desember 2011, yang disahkan melalui pemungutan suara dengan hasil 123-16 dan 51 abstain. Resolusi ini mendesak agar pemerintah Korea Utara mengakhiri "pelanggaran hak asasi manusia yang meluas dan sistematis", yang meliputi eksekusi di depan umum dan penahanan sewenang-wenang. Korea Utara menolak resolusi tersebut, menyatakan bahwa penetapan resolusi tersebut didalangi oleh motif politik dan didasarkan pada sumber rekayasa yang tidak faktual.^[8] Pada bulan Februari 2014, komisi khusus PBB menerbitkan dokumentasi laporan 400 halaman yang bersumber dari kesaksian pihak pertama mengenai "kekejaman tak terperikan" yang dilakukan oleh pemerintah Korea Utara.^[9]

Referensi

Pranala luar

Situs web

• Daily NK run by the Network for North Korean Democracy and Human Rights, includes reports citing informers inside North Korea.
• Liberty in North Korea, website of a North American based organization devoted to the North Korean human rights and humanitarian crises.
• List of North Korea-related human rights abuse articles and studies, Human Rights Watch.
• Network for North Korean Democracy and Human Rights, website, based in Seoul, South Korea.
• North Korea coverage at the International Freedom of Expression Exchange.
• North Korea Freedom Coalition, website.
• Official materials related to the North Korean Human Rights Act.^{[pranala nonaktif]}
• U.S. Committee for Human Rights in North Korea, website.
• National Human Rights Commission of Korea, website.

Artikel dan laporan

• United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights – Report of the Commission of Inquiry on Human Rights in the Democratic People's Republic of Korea
• "Country chapter: North Korea", World report 2013, Human Rights Watch.
• How human rights in North Korea are gradually improving, by Andrei Lankov, NK News (Seoul), 12 September 2013, (perlu langganan).
• North Korea: Political Prison Camps - Amnesty International document on conditions in North Korean prison camps (May 2011).
• Survey Report on Political Prisoners’ Camps in North Korea (PPC) – National Human Rights Commission of Korea analysis of political prison camps on the basis of in-depth interviews with North Korean witnesses (December 2009).
• Escaping North Korea, by Tom O'Neill, National Geographic (February 2009).
• Final Report of Jay Lefkowitz, U.S. Special Envoy for Human Rights in North Korea (January 2009).
• A prison without bars – Refugee and defector testimonies of severe violations of freedom of religion or belief in North Korea as reported by U.S. Commission on International Religious Freedom (March 2008).
• North Korea’s Largest Concentration Camps on Google Earth – Satellite imagery and witness accounts of North Korean political prison and reeducation camps (2006-2008).
• Concentrations of inhumanity – Freedom House analysis of the phenomena of repression associated with North Korea's political labor camps (May 2007).
• North Korea: A case to answer – a call to act – Report by Christian Solidarity Worldwide to emphasize the urgent need to end mass killings, arbitrary imprisonment, torture and related international crimes (2007).
• Thank you father Kim Il Sung – Eyewitness accounts of severe violations of freedom of thought, conscience, and religion in North Korea reported by the U.S. Commission on International Religious Freedom (November 2005).
• "Seoul Train", at Independent Lens, PBS documentary by Jim Butterworth, Lisa Sleeth, and Aaron Lubarsky, also available as "Seoul Train" at Global Voices (2004).