M. Jusuf
- M. Yusuf beralih ke halaman ini. Untuk kegunaan lainnya, lihat Muhammad Yusuf.
Jenderal TNI (Purn.) Andi Muhammad Jusuf Amir (lahir di Kajuara, Bone, Sulawesi Selatan, 23 Juni 1928 – meninggal di Makassar, Sulawesi Selatan, 8 September 2004 pada umur 76 tahun) atau lebih dikenal dengan nama Jenderal M. Jusuf adalah salah tokoh militer Indonesia yang sangat berpengaruh dalam sejarah kemiliteran Indonesia. Ia juga merupakan salah satu keturunan bangsawan dari suku Bugis—hal ini dapat dilihat dengan gelar Andi pada namanya—akan tetapi melepaskan gelar kebangsawanannya itu pada tahun 1957 dan tidak pernah menggunakannya lagi.
Dalam posisi pemerintahan beliau pernah menjabat sebagai Panglima ABRI merangkap Menteri Pertahanan dan Keamanan pada periode 1978 - 1983. Selain itu beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian pada periode 1964 - 1974 dan juga Ketua Badan Pemeriksa Keuangan periode 1983 - 1993.
Daftar isi
Awal Kehidupan
Jusuf lahir di Kajuara, Bone, Sulawesi Selatan pada 23 Juni 1928.
Tidak banyak yang diketahui tentang kehidupan awal Jusuf selain fakta ia adalah seorang Bugis bangsawan seperti yang disaksikan oleh nama tituler "Andi" di depan namanya. Jusuf kemudian mencela latar belakang aristokrat dengan menjatuhkan Andi dari namanya.
Karier Militer
- Perang Kemerdekaan di satuan Sulawesi (KRIS) di Yogyakarta
- Ajudan Letkol Kahar Muzakkar di staf Komando Markas ALRI Pangkalan X di Yogyakarta
- Kapten dalam Corps Pilisi Militer (CPM) (Desember 1949)
- Anggota Staf Komisi militer untuk Indonesia Timur (Desember 1949–1950)
- Ajudan Panglima TT-VII/TTIT Kolonel Alex Kawilarang (April 1950)
- Kepala Staf Resimen Infanteri (RI)-24 di Manado (1953–1954)
- Asisten II (Operasi) TT-VII/TTIT di Makassar (1955–1956)
- Kepala Komando Reserve Umum (KRU) dgn pangkat Mayor (Oktober 1956)
- Kepala Staf Resimen Hassanudin (RI-Hasanuddin) di Pare-pare Sulsel (ex KRU)
- Menandatangani Naskah Piagam Permesta (no.24) (1 Maret 1957)
- Pangkat Letkol (Februari 1958)
- Kepala Staf Komando Daerah Militer Sulawesi Selatan dan Tenggara (KDMSST) di Makassar (Februari 1959)
- Panglima KDMSST (Oktober 1959)
- Pangkat Kolonel (Juli 1960)
- Panglima Kodam XIV/Hasanuddin di Makassar (1960–1964)
- Menhankam/Panglima ABRI dalam Kabinet Pembangunan III (29 Maret 1978–19 Maret 1983)
Revolusi Nasional Indonesia
Ketika para pemimpin Nasionalis, Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Jusuf menunjukkan dukungannya dengan bergabung dengan Devosi Rakyat Indonesia dari Sulawesi (KRIS). Menjelang akhir tahun 1945, dengan Belanda Pemerintah mempersiapkan untuk merebut kembali Indonesia, Jusuf dan rekan-rekannya sesama anggota KRIS berlayar untuk Java untuk bergabung dalam pertempuran.
Jusuf sebenarnya mulai karier militernya di Angkatan Laut, menjadi ajudan dari Angkatan Laut Letnan Kolonel Kahar Muzakkar di Angkatan Laut ke-10 Staf Komando kantor pusat di Yogyakarta.
Sulawesi
Pada 1949, Jusuf telah beralih ke Angkatan Darat, menjadi bagian dari Polisi Militer sebelum menjadi anggota Komisi Militer Indonesia Timur.
Pada tahun 1950, Jusuf menjadi ajudan Kolonel Alexander Evert Kawilarang, Panglima KODAM VII / Wirabuana yang keamanan singkat menutupi seluruh Indonesia Timur. Dalam posisi ini, Jusuf berpartisipasi dalam memadamkan pemberontakan oleh Republik Maluku Selatan (RMS). Jusuf kemudian melanjutkan karier militernya, melayani sebagai Kepala Staf Resimen di Manado, sebuah Operasi Asisten Panglima KODAM VII / Wirabuana, dan Kepala Cadangan Umum.
Perjuangan Universal (Permesta)
Selama pertengahan 1950-an ada kekhawatiran di kalangan masyarakat Sulawesi bahwa Pemerintah Pusat di Jakarta tidak melayani kebutuhan mereka. Mereka panggilan dibuat untuk desentralisasi dalam semua aspek Pemerintahan, mulai dari pembangunan ekonomi terhadap keamanan.
Menjadi seorang prajurit, Jusuf tertarik desentralisasi urusan keamanan dan bersama dengan rekan-rekan yang berpikiran sampai pada kesimpulan bahwa Sulawesinese harus bertanggung jawab atas keamanan di wilayah mereka sendiri. Jusuf juga menunjukkan keprihatinan oleh fakta bahwa KODAM VII / Wirabuana 's singkat keamanan mencakup seluruh Indonesia Timur sedangkan KODAMs di Indonesia Barat memiliki area spesifik untuk menutupi.
Perhatian terhadap desentralisasi memuncak dalam pernyataan Permesta yang ditandatangani oleh tokoh-tokoh penting di Sulawesi (termasuk Jusuf) pada tanggal 2 Maret 1957. Pernyataan itu juga menyatakan keadaan darurat di Indonesia Timur. Pada saat ini, Jusuf menjadi perwira operasi untuk Permesta.
Itu tidak Namun lama, sebelum Jusuf meninggalkan gerakan. Pada Mei 1957, Kepala Staf Angkatan Darat Abdul Haris Nasution, resmi pembentukan KODAM XIV / Hasanuddin, KODAM / Sulawesi Tenggara dan KODAM XVI / Udayana untuk menutupi keamanan Sulawesi. Dengan permintaannya telah terpenuhi, tidak ada alasan untuk Jusuf untuk tinggal dengan Permesta. Sebaliknya, Jusuf menjadi mata-mata, melaporkan hasil pertemuan kepada Pemerintah Pusat yang curiga bahwa Permesta adalah gerakan separatis.
KODAM/Sulawesi Tenggara
Jusuf menjatuhkan sandiwara dengan Permesta pada Mei 1958 dengan pengangkatannya sebagai Panglima KODAM / Sulawesi Tenggara. Dari posisinya, Jusuf dibantu Pemerintah Pusat dalam memadamkan gerakan Permesta.
KODAM XIV/Hasanuddin
Pada Oktober 1959, Jusuf dipindahkan ke KODAM XIV / Hasanuddin menjadi Komandan nya. Sebagai Panglima KODAM XIV / Hasanuddin, Jusuf bertanggung jawab atas keamanan Sulawesi Selatan.
Menteri Perindustrian
Pada tanggal 27 Agustus 1964, Jusuf diangkat sebagai Menteri Perindustrian. Meskipun ini adalah pos sipil, itu tidak mengherankan bahwa Jusuf diangkat ke posisi ini sebagai Sukarno memiliki anggota lain dari ABRI dalam kabinetnya untuk alasan lain selain pertahanan dan keamanan (Contoh: Letnan Jenderal Hidayat sebagai Menteri Telekomunikasi dan Ali Sadikin dari Marinir menjabat sebagai Menteri Perhubungan).
Supersemar
Pada tanggal 11 Maret 1966, Jusuf menghadiri pertemuan Kabinet di Istana Presiden, yang pertama sejak Sukarno reshuffle kabinet pada akhir Februari. Pertemuan tidak berlangsung lama sebelum Sukarno, setelah menerima surat dari Komandan Pengawal, tiba-tiba meninggalkan ruangan. Ketika pertemuan itu selesai, Jusuf dan Menteri Urusan Veteran, Basuki Rachmat, pergi ke luar Place Presiden untuk bergabung Amirmachmud Panglima KODAM V / Jaya. Jusuf kemudian diperbaharui pada apa yang terjadi dan diberitahu bahwa Soekarno telah meninggalkan untuk Bogor dengan helikopter karena itu tidak aman di Jakarta.
Jusuf kemudian menyarankan bahwa tiga dari mereka pergi ke Bogor untuk memberikan dukungan moral dari Sukarno. Ketiga kemudian pergi ke kediaman Letnan Jenderal Soeharto, Panglima Angkatan Darat yang telah membentuk posisi sebagai lawan politik terkuat Sukarno. Menurut Amirmachmud, Suharto meminta tiga Jenderal untuk memberitahu Sukarno kesiapan untuk memulihkan keamanan harus Presiden memesannya.
Di Bogor, tiga bertemu dengan Soekarno yang tidak senang dengan keamanan dan dengan desakan Amirmachmud bahwa semuanya aman. Soekarno kemudian mulai mendiskusikan pilihan dengan tiga Jenderal sebelum akhirnya Sukarno kemudian mulai mendiskusikan pilihan dengan Basuki, Jusuf, dan Amirmachmud sebelum akhirnya meminta mereka bagaimana dia bisa mengurus situasi. Jusuf dan Basuki diam, tapi Amirmachmud bahwa Sukarno memberi Suharto beberapa kekuatan dan memerintah Indonesia dengan dia sehingga semuanya dapat diamankan. Pertemuan kemudian dibubarkan, Sukarno mulai mempersiapkan Keputusan Presiden.
Itu senja ketika Keputusan yang akan menjadi Supersemar akhirnya siap dan menunggu tanda tangan Sukarno. Sukarno memiliki beberapa keraguan menit terakhir tapi Jusuf, bersama dengan dua jenderal dan lingkaran dalam Sukarno dalam Kabinet yang juga telah membuat perjalanan ke Bogor mendorongnya untuk menandatangani. Soekarno akhirnya menandatangani dan menyerahkan Supersemar Basuki akan diteruskan kepada Soeharto.
Ada kontroversi mengenai peran Jusuf di Supersemar. Satu akun menyatakan bahwa Jusuf datang ke Bogor dengan folder merah muda dengan Supersemar sudah pre-prepared pada kertas dengan logo Angkatan Darat di atasnya dan bahwa ada empat Jenderal bukan tiga, makhluk Umum keempat Maraden Panggabean. Soekarno kemudian diintimidasi di titik pistol oleh Basuki dan Panggabean sebelum menandatangani Supersemar yang telah disiapkan.
Jusuf juga berhasil mendapatkan memegang salinan Supersemar.
Pada 13 Maret, Soekarno memanggil Jusuf, Basuki, dan Amirmachmud. Soekarno marah karena Suharto telah melarang Partai Komunis Indonesia (PKI) dan mengatakan tiga jenderal yang Supersemar tidak mengandung instruksi tersebut. Soekarno kemudian memerintahkan agar surat diproduksi untuk memperjelas isi Supersemar tapi tidak pernah datang selain dari salinan yang mantan Duta Besar Kuba, AM Hanafi dikumpulkan.
Orde Baru
Sebagai pimpinan bangsa berubah dari Soekarno ke Soeharto, Jusuf melanjutkan sebagai Menteri Perindustrian. Itu juga dicatat bahwa meskipun memegang jabatan sipil, karier militer Jusuf melanjutkan sambil terus menerima promosi dari posisi ini.
Komandan ABRI
Pada bulan April tahun 1978, Jusuf diangkat ke posisi Panglima ABRI saat bersamaan mengambil posisi Menteri Pertahanan dan Keamanan.
Sebagai Komandan, Jusuf ditugaskan oleh Suharto untuk memulai proses mengintegrasikan (' Memanunggalkan) ABRI dengan rakyat. Jusuf nanti akan mengatakan bahwa ia tidak yakin apa urutan ini berarti, tetapi mengambil hal itu berarti bahwa ia membuat ABRI netral dalam politik, bukan menggunakan Golkar 's samping. Dalam hal ini ia berhasil seperti dalam Pemilu Legislatif 1982, Golkar tidak mendapatkan dukungan aktif dari ABRI yang dinikmati di dua sebelumnya Pemilu Legislatif yang berkompetisi masuk
Jusuf juga bertanggung jawab atas ABRI Memasuki Desa (ABRI Masuk Desa') program. Dalam program ini, ABRI dikirim ke daerah pedesaan untuk membantu dengan pembangunan infrastruktur.
Selama masa jabatannya sebagai Panglima ABRI, Jusuf mengembangkan reputasi sebagai General yang tertarik pada kesejahteraan anak buahnya. Ia secara rutin berkeliling daerah untuk mengunjungi tentara dan menanyakan tentang keluarga dan kondisi mereka. Hal ini membuatnya sangat populer di jajaran ABRI dengan mengorbankan hubungannya dengan Soeharto, yang mulai melihat Jusuf sebagai ancaman.
Pada tahun 1982, sebuah pertemuan para pejabat tinggi diadakan dan dihadiri oleh Soeharto, Jusuf, dan Amirmachmud yang saat itu menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Dalam pertemuan tersebut, Amirmachmud mengomentari popularitas Jusuf dan memintanya untuk menjelaskan dirinya Suharto. Merasakan tuduhan balik permintaan tersebut, Jusuf kehilangan kesabaran dan berjanji Soeharto bahwa dia tidak pernah punya ambisi untuk kekuasaan dalam melakukan tugasnya. Kecurigaan Soeharto tampaknya telah menyakiti Jusuf dan tidak pernah menghadiri pertemuan Kabinet sampai ia diberhentikan dari posisinya di April 1983.
Posting karier militer dan Pensiunan Hidup
Dari tahun 1983 sampai tahun 1993, Jusuf menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini adalah pekerjaan dari mana ia diperkirakan akan mencapai hal-hal besar, mengingat pendahulunya, Umar Wirahadikusumah yang kemudian menjadi Wakil Presiden. Namun, itu adalah akhir dari keterlibatannya dengan Pemerintah.
Jusuf memiliki hubungan dekat dengan Jusuf Kalla dan pada satu tahap dianggap menunjukkan Kalla salinan Supersemar yang ia diambil dari tahun 1966. Jusuf berubah pikiran dan menunjukkan Kalla sebagai versi fotokopian gantinya.
Ketika Jusuf mengumumkan niatnya untuk menghasilkan memoar pada hidupnya, ada harapan luas tentang apa pandangannya tentang Supersemar akan seperti (dari 3 jenderal yang menyaksikan penandatanganan Supersemar, hanya Amirmachmud telah menghasilkan akunnya) . Pada awalnya, Suharto dipercaya Jusuf untuk menerbitkan memoar sendiri tapi berubah pikiran, meminta Jusuf agar Sekretariat Negara mempublikasikannya. Jusuf menolak tawaran ini.
Dalam kehidupan pensiunan nya, Jusuf aktif dalam kegiatan sosial dan Dipimpin dasar bertugas menjalankan sebuah masjid juga memberikan kontribusi untuk menjalankan rumah sakit.
Kematian
Jusuf meninggal tanggal 8 September 2004
Keluarga
Beliau merupakan putera seorang bangsawan yang bernama Arung Kajuara. Beristerikan Elly Saelan yang merupakan Putri Emmy Saelan Pejuang Asal Makassar Sulawesi Selatan dan memiliki seorang anak yang sudah meninggal dunia bernama Jaury Jusuf Putra.
Bermacam-macam
Meskipun Amirmachmud telah halus menuduhnya ambisius, Jusuf tetap menjadi teman dekat dengan sesama Supersemar saksi nya. Sebelum Amirmachmud meninggal, ia meminta agar Jusuf menghadiri pemakaman. Namun, Jusuf tidak dapat menghadiri pemakaman Amirmachmud ini. Jusuf juga menerima surat rahasia dari Amirmachmud.
Pendidikan
Umum
Militer
- Kursus Atase Militer
- SSKAD (Sekolah Staf & Komando AD) sekarang Seskoad di Bandung (1952-1953)
- US Army Infantry Officers Advanced Course di Fort Benning, Amerika Serikat 1955-1956
- Kursus Lintas Udara / Airborne Course di Amerika Serikat
- Kursus Singkat Khusus Angkatan IV
- Seskoad 1969
Karier
Militer
- Perang Kemerdekaan di satuan Sulawesi (KRIS) di Yogyakarta
- Ajudan Letkol Kahar Muzakkar di staf Komando Markas ALRI Pangkalan X di Yogyakarta
- Kapten dalam Corps Pilisi Militer (CPM) (Desember 1949)
- Anggota Staf Komisi militer untuk Indonesia Timur (Desember 1949–1950)
- Ajudan Panglima TT-VII/TTIT Kolonel Alex Kawilarang (April 1950)
- Kepala Staf Resimen Infanteri (RI)-24 di Manado (1953–1954)
- Asisten II (Operasi) TT-VII/TTIT di Makassar (1955–1956)
- Kepala Komando Reserve Umum (KRU) dgn pangkat Mayor (Oktober 1956)
- Kepala Staf Resimen Hassanudin (RI-Hasanuddin) di Pare-pare Sulsel (ex KRU)
- Menandatangani Naskah Piagam Permesta (no.24) (1 Maret 1957)
- Pangkat Letkol (Februari 1958)
- Kepala Staf Komando Daerah Militer Sulawesi Selatan dan Tenggara (KDMSST) di Makassar (Februari 1959)
- Panglima KDMSST (Oktober 1959)
- Pangkat Kolonel (Juli 1960)
- Panglima Kodam XIV/Hasanuddin di Makassar (1960–1964)
- Menhankam/Panglima ABRI dalam Kabinet Pembangunan III (29 Maret 1978–19 Maret 1983)
Sipil/Menteri
- Menteri Perindustrian Ringan di Kabinet Dwikora I (27 Agustus 1964–21 Februari 1966)
- Menteri Perindustrian Dasar di Kabinet Dwikora II (24 Februari 1966–28 Maret 1966)
- Menteri Perindustrian Dasar di Kabinet Dwikora III (28 Maret 1966–25 Juli 1966)
- Menteri Perindustrian Dasar & Menengah di Kabinet Ampera I (25 Juli 1966–17 Oktober 1967)
- Menteri Perindustrian di Kabinet Pembangunan I (6 Juni 1968–28 Maret 1973)
- Menteri Perindustrian di Kabinet Pembangunan II (28 Maret 1973–28 Maret 1978)
- Menteri Pertahanan dan Keamanan di Kabinet Pembangunan III (28 Maret 1978–19 Maret 1983)
- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (1983–1988 dan 1988–1993)
Supersemar
M. Jusuf merupakan salah satu saksi kunci perisitiwa Supersemar beserta Jenderal Basuki Rahmat dan Jenderal Amirmachmud.
Pranala luar
| Sebelumnya: | Ketua BPK 1983 - 1993 | Digantikan oleh: J.B. Sumarlin |
| Sebelumnya: Maraden Panggabean | Panglima ABRI 1978 - 1983 | Digantikan oleh: L.B. Moerdani |
| Sebelumnya: Maraden Panggabean | Menteri Pertahanan dan Keamanan 1978 - 1983 | Digantikan oleh: Poniman |
| Sebelumnya: Maraden Panggabean | Menteri Perindustrian 1964 - 1978 | Digantikan oleh: Poniman |
sepakbola.biz, wiki.kpt.co.id, id.wikipedia.org, dsb.