Peta perbedaan jenis sistem parlementer ██ Monarki konstitusional di mana kekuasaan berada di tangan parlemen. ██ Republik parlementer di mana parlemen secara efektif terpisah dari kepala negara. ██ Republik parlementer dengan presiden eksekutif dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada parlemen 
Istana Westminster, "Ibu semua parlemen."
Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensiil, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja.
Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif, atau parlemen, sering dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan.
Sistem parlemen dipuji, dibanding dengan sistem presidensiil, karena kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya adalah dia sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti dalam Republik Weimar Jerman dan Republik Keempat Perancis. Sistem parlemen biasanya memiliki pembedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan adalah perdana menteri, dan kepala negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan sedikit atau seremonial. Namun beberapa sistem parlemen juga memiliki seorang presiden terpilih dengan banyak kuasa sebagai kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini.
Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer adalah Inggris, Jepang, Belanda, Malaysia, Singapura dan sebagainya.
Ciri-ciri sistem parlementer
| Pendalaman teori | Republik konstitusional | Monarki konstitusional |
|---|
| Presidensial | Semipresidensial | Parlementer | Parlementer |
|---|
| Kepala negara | Presiden | Raja/Ratu |
| Kepala pemerintahan | Presiden | Perdana Menteri |
| Kekuasaan kepala negara | tidak tak terbatas | terbatas |
| Masa jabatan kepala negara | ditentukan jangka waktu
(maksimal 2 periode) | seumur hidup |
| Masa jabatan kepala pemerintahan | ditentukan jangka waktu
(maksimal 2 periode) | tidak ditentukan jangka waktu |
| Kekuasaan negara | Pemisahan atau pembagian | Hanya pemisahan |
| Hak prerogratif untuk eksekutif | Presiden | Perdana Menteri |
| Hak kekuasaan wilayah negara | Presiden | Perdana Menteri |
| Hak pendapat menurut UUD/UU/peraturan diberlakukan/dicabut | Presiden | Perdana Menteri |
| Tampilan kepala negara dalam kabinet | ya | tidak
(kecuali ada undangan Perdana Menteri) |
| Eksekutif tanggungjawab kepada legislatif | tidak | ya |
| Eksekutif dijatuhkan legislatif | tidak | ya |
| Posisi eksekutif | Partai politik dan profesional | Hanya Partai Berkuasa
Mayoritas Parlemen (termasuk partai koalisi) |
| Pembubaran legislatif oleh eksekutif | tidak | ya |
| Keputusan kepala negara | tidak dapat diganggu gugat
(keputusan mutlak) | dapat diubah melalui legislatif |
| Keterlibatan kepala negara untuk hak partai politik/hak pemilih | ya | tidak |
| Keterlibatan anggota keluarga kepala negara untuk hak partai politik/hak pemilih/anggota eksekutif | ya | tidak |
| Jumlah keturunan dalam posisi kepala negara | tidak tentu | hanya satu |
| Rangkap jabatan kepala negara | ya | tidak |
Pengusulan/Pengubah/Pengganti/Perbaik an UUD/UU/peraturan
bersama dengan legislatif | Presiden | Perdana Menteri |
| Pemilihan kepala negara | dipilih rakyat (langsung) atau
parlemen (tidak langsung) | diwariskan turun temurun menurut UU |
| Pemilihan kepala pemerintahan | dipilih rakyat (langsung) atau
parlemen (tidak langsung) | ditunjuk Presiden | dipilih rakyat (langsung) atau
parlemen (tidak langsung) |
| Hukuman kepada kepala negara | Pemakzulan | ? |
| Hukuman kepada kepala pemerintahan | Pemakzulan | Mosi tak percaya |
| Lingkungan Istana Negara | kalangan umum | pribadi |
| Posisi elite/orang kaya | setara | dianggap bangsawan/feodal |
Ciri-ciri pemerintahan parlemen yaitu:
- Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden/raja.
- Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang.
- Perdana menteri memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
- Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
- Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
- Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.
Kelebihan dan kelemahan sistem parlementer
Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer:
- Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.
- Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.
- Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi barhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.
Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer:
- Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.
- Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar.
- Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai meyoritas. Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat mengusai parlemen.
- Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.
Negara dengan sistem pemerintahan parlementer
Sansad Bhavan, bangunan parlemen demokrasi terbesar,
India.
The Parlemen New South Wales adalah parlemen
Australia yang tertua. Pemilu pertama diselenggarakan pada 1843.
Parlemen Selandia Baru.
Bangunan administratif parlemen Albania
Parlemen Nasional Papua Nugini.
National Parliament of East Timor.
Council of Representatives of Iraq.
Sistem Unikameral
Sistem Bikameral
Lihat pula
Referensi
- ^ Dewan Union is defined in constitution Iraq but does not currently exist.
- ^ Lakota, Igor (2006). Sistem nepopolne dvodomnosti v slovenskem parlamentu (diplomska naloga) [system incomplete bicameralism in Slovenian Parlemen (diploma sis)] (in Slovene). Faculty Social Sciences, University Ljubljana. p. 59. Retrieved 16 December 2010.
Sumber :
wiki.pahlawan.web.id, id.wikipedia.org, perpustakaan.web.id, dsb.
