Pemerintah federal Amerika Serikat

Pemerintah federal Amerika Serikat adalah pemerintah pusat Amerika Serikat yang didirikan berdasarkan Konstitusi Amerika Serikat. Pemerintah federal Amerika Serikat memiliki tiga cabang yaitu: legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Pemerintah federal Amerika Serikat didirikan pada tahun 1790 dan dianggap sebagai federasi nasional modern pertama di dunia. Meskipun demikian, rincian federalisme Amerika telah menjadi perdebatan sejak diundangkannya Konstitusi Amerika Serikat, di mana beberapa pihak mengargumentasikan kekuasan nasional secara luas, sedangkan pihak lain menafsirkan pasal-pasal Konstitusi tentang kekuasaan pemerintah nasional secara harfiah.

Sejak Perang Saudara Amerika, kekuasaan Pemerintah Federal secara umum telah berkembang dengan hebatnya, kendati terdapat beberapa periode ketika pendukung hak-hak negara bagian telah berhasil membatasi kekuasaan federal melalui tindakan legislatif, prerogatif eksekutif, atau melalui penafsiran konstitusional di mahkamah.[1][2]

Kedudukan pemerintah federal berada di Washington, D.C.. Kata "Washington" telah terbiasa dijadikan istilah pengganti bagi pemerintah federal Amerika Serikat.

Cabang legislatif

Seal of the United States Congress.svg

Kongres adalah cabang legislatif Pemerintah Federal. Kongres memiliki dua kamar, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. DPR terdiri dari 435 anggota yang memiliki hak suara, tiap anggota itu mewakili sebuah distrik kongres dan bertugas selama dua tahun. Selain 435 anggota berhak suara, terdapat juga lima anggota tanpa hak suara, yaitu empat orang perwakilan dan seorang komisioner residen. Terdapat satu perwakilan dari Washington, D.C., Guam, Kepulauan Virgin, dan Samoa Amerika, dan komisioner residen dari Puerto Rico.[3] Kursi DPR Amerika Serikat ditentukan dari tiap negara bagian dengan mempertimbangkan jumlah penduduk masing-masing negara bagian itu; sebaliknya, tiap-tiap negara bagian memiliki dua senator, tanpa memperhatikan jumlah penduduk. Seluruhnya terdapat 100 senator (karena sekarang ada 50 negara bagian), yang bertugas selama enam tahun per periode jabatan (sepertiga dari anggota Senat diganti menurut hasil pemilihan tiap dua tahun sekali). Tiap kamar kongres (DPR atau Senat) memiliki kekuasaan eksklusif khusus— Senat harus memberikan "nasihat dan persetujuan" terhadap perjanjian-perjanjian kepresidenan, dan DPR harus mengajukan rancangan undang-undang untuk tujuan menaikkan pajak. Persetujuan kedua-dua kamar diperlukan untuk meloloskan suatu legislasi, yang hanya akan menjadi undang-undang setelah ditandatangani Presiden; tetapi jika Presiden memveto suatu legislasi, kedua-dua kamar Kongres dapat mengajukan kembali legislasi tersebut; dan supaya legislasi tersebut dapat menghasilkan undang-undang tanpa ditandatangani Presiden, diperlukan minimal dua per tiga suara setuju dari anggota masing-masing kamar. Kekuasaan Kongres terbatas pada semua hal yang diterakan di dalam Konstitusi; semua kekuasaan lainnya menjadi tanggung jawab negara bagian dan rakyat. Konstitusi juga menyertakan "Syarat Cukup dan Syarat Perlu", yang memberi Kongres kekuasaan untuk "membuat semua undang-undang yang perlu dan cukup untuk meneruskan dan menjalankan kekuasaan-kekuasaan sebelumnya." Para anggota DPR dan Senat dipilih melalui pemilihan umum yang menerapkan sistem suara terbanyak dan memperhatikan kemajemukan di setiap negara bagian, kecuali Louisiana dan Washington, yang menerapkan sistem pemilihan dua babak, yakni hanya dua calon dengan suara terbanyak yang dapat dipilih pada babak berikutnya.

Artikel I, Bagian 2, Paragraf 2 Konstitusi Amerika Serikat memberi tiap kamar kekuasaan untuk "menentukan aturan dari tiap-tiap prosidingnya." Dari ketentuan ini dibuatlah Komite Kongres Amerika Serikat, yang melakukan pengerjaan rancangan legislasi dan melakukan penyelidikan kongresional ke dalam persoalan nasional. Kongres ke-108 (2003–2005) memiliki 19 komite kerja di dalam DPR dan 17 di dalam Senat, ditambah empat komite tetap bersama dengan anggota dari kedua-dua kamar untuk mengawasi Perpustakaan Kongres, percetakan, perpajakan, dan ekonomi. Selain itu, tiap kamar dapat menamai atau memilih komite untuk mempelajari persoalan tertentu. Kini, banyak beban kerja kongres ditanggung oleh beberapa komite, yang jumlahnya kira-kira 150-an.

Kekuasaan Kongres

Gedung Capitol adalah pusat pemerintahan Kongres.

Konstitusi memberikan banyak kekuasaan bagi Kongres. Diterakan di dalam Artikel I, Bagian 8, ini termasuk kekuasaan untuk memungut dan mengumpulkan pajak; untuk menggulirkan uang dan nilainya; memberikan hukuman bagi pemalsuan; membangun kantor pos dan jalan, mempromosikan kemajuan ilmu pengetahuan dengan mengeluarkan paten, membuat pengadilan federal yang menjadi bagian dari Mahkamah Agung, mendefinisikan dan menghukum pembajakan dan kejahatan besar, menyatakan perang, membentuk dan mendukung militer Amerika Serikat, menyediakan dan merawat Angkatan Laut Amerika Serikat, membuat pengaturan tanah dan angkatan laut, menyediakan senjata dan disiplin milisi Amerika Serikat, menjalankan legislasi eksekutif di Washington D.C., dan membuat undang-undang yang diperlukan untuk menjalankan kekuasaan tersebut dengan benar.

Pengawasan kongres

Pengawasan kongres ditujukan untuk mencegah kebocoran dan penyalahgunaan, melindungi kebebasan sipil dan hak-hak perseorangan, memastikan pihak eksekutif menjalankan tugasnya sesuai undang-undang, memperoleh informasi untuk menyusun undang-undang dan mendidik masyarakat, dan memperbaiki kinerja eksekutif.[4]

Pengawasan kongres berlaku bagi semua departemen di dalam kabinet, lembaga-lembaga eksekutif, komisi pengaturan, dan lembaga kepresidenan. Fungsi pengawasan kongres bermacam-macam bentuk:

  • Penyelidikan dan dengar-pendapat komite
  • Konsultasi formal dengan dan laporan dari Presiden
  • Nasehat senat dan persetujuan calon presiden dan perjanjian
  • Prosiding pemakzulan DPR dan percobaan Senat berikutnya
  • Prosiding DPR dan Senat di bawah amandemen ke-25 Konstitusi Amerika Serikat, ketika Presiden tidak lagi mampu menjalankan pemerintahan atau kantor wakil presiden gagal menggantikannya.
  • Rapat informal antara legislator dan petugas eksekutif
  • Keanggotaan kongres: tiap negara bagian diberi alokasi jumlah kursi menurut perwakilannya (atau perwakilan langsung, perkecualian untuk Washington D.C.) di dalam DPR. Tiap negara bagian diberi alokasi dua Senator tanpa memandang jumlah penduduknya. Sejak Januari 2010, Washington DC memilih perwakilan tanpa hak suara untuk DPR bersama-sama Samoa Amerika, Kepulauan Virgin, Guam, Puerto Rico, dan Kepulauan Mariana Utara.

Cabang eksekutif

Kekuasaan eksekutif di dalam Pemerintah Federal melekat pada Presiden Amerika Serikat,[5] meskipun kekuasaan seringkali didelegasikan kepada anggota Kabinet dan petugas lainnya.[6][7] Presiden dan Wakil Presiden dipilih sebagai pasangan-duet sebanyak-banyaknya untuk dua kali periode empat tahunan oleh Lembaga Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat, di mana negara bagian, juga Washington, D.C., diberi alokasi sejumlah kursi berdasarkan perwakilannya (atau perwakilan langsung, khusus Washington DC) di kedua-dua kamar Kongres.

Presiden

Seal Of The President Of The United States Of America.svg

Cabang eksekutif terdiri dari Presiden dan perwakilannya. President adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan, juga panglima tertinggi militer, dan kepala diplomat. Presiden, menurut Konstitusi, harus "memperhatikan bahwa hukum harus dijalankan dengan penuh sebaik-baiknya", dan "menjaga, melindungi, dan mempertahankan Konstitusi". Presiden memimpin cabang eksekutif Pemerintah Federal, sebuah organisasi besar yang beranggotakan 4 juta manusia, termasuk 1 juta personel militer aktif. Presiden ke-44, yakni presiden terkini adalah Barack Obama, presiden Amerika Serikat pertama dari keturunan Afrika-Amerika.

Presiden dapat menyetujui legislasi yang diajukan Kongres untuk menjadi undang-undang atau dapat pula memvetonya, mencegahnya untuk menjadi undang-undang kecuali jika dua per tiga anggota DPR dan Senat di Kongres memilih untuk menolak veto. Presiden dapat, dengan persetujuan dua per tiga anggota Senat, membuat perjanjian dengan negara lain. Presiden dapat dimakzulkan oleh majoritas anggota DPR dan diberhentikan dari kantor kepresidenan oleh dua per tiga majoritas anggota Senat karena alasan "pengkhianatan, korupsi, atau pidana berat dan perbuatan tercela". Presiden tidak dapat membubarkan parlemen atau memerintahkan pemilu sela, tetapi memiliki kekuasaan untuk memberi pengampunan, atau mengeluarkan narapidana yang terbukti melawan Pemerintah Federal (kecuali kasus pemakzulan), memberlakukan orde eksekutif (semacam instruksi presiden), dan (dengan persetujuan Senat) mengangkat para Hakim Agung dan Hakim Federal.

Wakil Presiden

US Vice President Seal.svg

Wakil Presiden adalah petugas tertinggi kedua di dalam pemerintahan federal. Sebagai yang pertama di dalam garis pergantian kepresidenan Amerika Serikat, Wakil Presiden akan menjadi Presiden apabila Presiden meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan, yang telah terjadi sebanyak sembilan kali di dalam sejarah Amerika Serikat. Di bawah Konstitusi, Wakil Presiden adalah Presiden Senat. Berdasarkan peran ini, Wakil Presiden adalah kepala nominal Senat. Di dalam kapasitas itu, Wakil Presiden memiliki hak suara di dalam Senat, tetapi hanya diperlukan untuk menghindarkan kebekuan situasi akibat ketiadaan suara majoritas di dalam parlemen. Mengikuti amandemen ke-20 Konstitusi Amerika Serikat, Wakil Presiden memimpin sesi gabungan Kongres ketika Kongres bersidang untuk memberikan suara pada Lembaga Pemilihan (Electoral College). Fungsi-fungsi Wakil Presiden yang sudah ditetapkan di dalam Konstitusi, selain pergantian kepresidenan, dan berhubungan dengan perannya sebagai Presiden Senat, Wakil Presiden kini biasa dipandang sebagai anggota cabang eksekutif Pemerintah Federal. Konstitusi Amerika Serikat tidak secara terang benderang mengisyaratkan Wakil Presiden menjadi bagian dari suatu cabang tertentu, ini menyebabkan para kaum terpelajar bersilang sengketa manakala mereka harus menganggap Wakil Presiden termasuk ke dalam cabang eksekutif, cabang legislatif, atau kedua-duanya.[8][9]

Menteri Luar Negeri

Department of state.svg

Menteri Luar Negeri, di dalam tradisi politik keamerikaan disebut Secretary of State, yang secara harfiah diartikan sebagai Sekretaris Negara, tetapi perannya berbeda dengan Sekretaris Negara di Indonesia. Menteri Luar Negeri adalah Kepala Petugas Eksekutif dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, yang paling dituakan di antara semua departemen eksekutif federal. Menteri Luar Negeri adalah petugas tertinggi ketiga di dalam cabang eksekutif Pemerintah Federal Amerika Serikat, setelah Presiden dan Wakil Presiden. Menteri Luar Negeri adalah anggota Kabinet Presiden dan sekretaris kabinet berperingkat tertinggi, baik itu di dalam garis pergantian kepresidenan maupun di dalam urutan protokoler. Menteri Luar Negeri memiliki banyak tugas dan tanggung jawab. Menteri Luar Negeri bertugas sebagai penasihat utama Presiden bagi kebijakan luar negeri Amerika Serikat semisal negosiasi, penafsiran, pembatalan pakta atau perjanjian, keikutsertaan secara perseorangan untuk mengarahkan perwakilan Amerika Serikat yang diutus pada suatu konferensi, organisasi, dan badan internasional, menjalankan negosiasi yang berkaitan dengan urusan luar negeri Amerika Serikat, dan bertanggung jawab atas administrasi dan pengelolaan kedutaan besar dan kantor konsulat asing. Misi perdagangan luar negeri dan aset intelijen melapor secara langsung kepada Menteri Luar Negeri. Menteri Luar Negeri juga bertanggung jawab atas segala arahan, koordinasi, dan supervisi kegiatan antar-departemen Pemerintah Amerika Serikat di luar negeri. Menteri Luar Negeri memberikan jawaban secara langsung kepada Presiden Amerika Serikat.

Jaksa Agung Amerika Serikat

US-DeptOfJustice-Seal.svg

Lembaga Kejaksaan Agung didirikan oleh Kongres Amerika Serikat berdasarkan Undang-Undang Peradilan 1789 (Judiciary Act of 1789). Tugas asli Jaksa Agung adalah "mengusut dan menjalankan semua gugatan di Mahkamah Agung, dan memberikan nasihat dan pendapatnya atas pertanyaan hukum ketika diperlukan oleh Presiden Amerika Serikat, atau ketika diminta oleh seorang kepala departemen."[10] Pada tahun 1870, Departemen Kehakiman didirikan untuk mendukung Jaksa Agung untuk memenuhi tanggung jawabnya. Jaksa Agung Amerika Serikat kini juga berperan sebagai kepala Departemen Kehakiman Amerika Serikat yang berkaitan dengan urusan-urusan hukum dan juga menjadi petugas tertinggi pemberdayaan hukum di dalam Pemerintah Federal Amerika Serikat. Jaksa Agung dipandang sebagai penasihat hukum tertinggi bagi Rakyat Amerika Serikat, tidak hanya Pemerintah Federal, atau sederhananya Cabang Eksekutif. Jaksa Agung berperan sebagai anggota Kabinet Presiden, tetapi satu-satunya kepala departemen yang tidak diberi gelar Menteri (di dalam tradisi politik Amerika disebut Secretary.

Untuk membantu Jaksa Agung melaksanakan peradilan di dalam 94 wilayah hukum sistem pengadilan distrik Amerika Serikat; Jaksa Agung dibantu oleh United States Marshal Service, termasuk tiap-tiap U.S. Marshal dari 94 distrik; dan 93 Jaksa Amerika Serikat yang mencakup 94 kantor (seperti Guam dan Kepulauan Mariana Utara masing-masing memiliki Jaksa Amerika Serikat sendiri). Di dalam Mahkamah Agung Amerika Serikat, Pengacara Umum Amerika Serikat memiliki tugas yang pertama dipercayakan kepada lembaga ini. Untuk memenuhi tugas-tugas umum pemberdayaan hukum menyangkut pidana federal dan untuk menyelidiki komisi pidana yang berkaitan dengan Warga Negara, para petugas, kepemilikan atau ketertarikan Amerika Serikat, di dalam atau luar negeri, tindakan-tindakan FBI demi kepentingan Jaksa Agung.

Jaksa Agung dicalonkan oleh Presiden Amerika Serikat dan mulai bekerja setelah disetujui oleh Senat. Dia bekerja menurut kenyamanan yang dirasakan Presiden dan dapat diberhentikan oleh Presiden kapanpun juga; Jaksa Agung adalah juga subjek pemakzulan oleh DPR dan subjek pemeriksaan di dalam Senat atas dugaan "pengkhianatan, penyuapan, dan pidana berat dan perbuatan buruk lainnya."

Kabinet, departemen eksekutif, dan badan

Penguatan dan tanggung jawab harian undang-undang federal berada di tangan departemen-departemen eksekutif federal Amerika Serikat, yang dibuat oleh Kongres untuk berurusan dengan cakupan urusan nasional dan internasional tertentu. Para kepala 15 departemen, yang dipilih oleh Presiden dan disetujui dengan "nasihat dan persetujuan" Senat Amerika Serikat, membentuk dewan penasihat yang pada umumnya dikenal sebagai "Kabinet" Presiden. Selain department, terdapat sejumlah organisasi staf yang dikelompokkan ke dalam Kantor Eksekutif Presiden. Kantor Eksekutif Presiden meliputi staf Gedung Putih, Dewan Keamanan Nasional, Kantor Manajemen dan Anggaran, Dewan Penasihat Ekonomi, Dewan Kualitas Lingkungan, Kantor Perwakilan Perdagangan, Kantor Kebijakan Pengawasan Obat-Obatan Nasional, dan Kantor Kebijakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Para pegawai di dalam badan-badan pemerintah ini disebut pegawai negeri sipil Amerika Serikat.

Juga terdapat badan-badan mandiri seperti Jasa Pos Amerika Serikat, NASA, Badan Intelijen Pusat (CIA), Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat, dan USAID. Selain itu, terdapat Badan Usaha Milik Negara seperti Perusahaan Asuransi Deposito Federal dan Amtrak.

Cabang yudikatif

Seal of the United States Supreme Court.svg

Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di dalam sistem peradilan federal. Mahkamah Agung berurusan dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan Pemerintah Federal, sengketa antar-negara bagian, dan tafsiran Konstitusi Amerika Serikat, dan dapat mendeklarasikan bahwa legislasi atau tindakan eksekutif yang dibuat pada pemerintah pada tingkatan manapun sebagai tidak konstitusional, membatalkan undang-undang dan menciptakan preseden untuk undang-undang dan keputusan-keputusan pada masa depan. (Perlu dicatat bahwa Konstitusi Amerika Serikat tidak menyatakan secara eksplisit bahwa cabang yudikatif memiliki kekuasaan untuk mendeklarasikan bahwa suatu undang-undang buatan Kongres atau suatu tindakan pemerintah eksekutif tidak konstitusional, tetapi hanya ditegaskan oleh Chief Justice Marshall pada masa jabatannya. Ada beberapa contoh pada masa silam di mana deklarasi-deklarasi sedemikian telah diabaikan oleh kedua-dua cabang itu.) Di bawah Mahkamah Agung adalah Pengadilan Banding, dan di bawahnya adalah Pengadilan Distrik, yang merupakan pengadilan terbawah umum bagi undang-undang federal.

Terpisah dari sistem peradilan federal, tetapi tidak sepenuhnya mandiri, Pengadilan Distrik adalah sistem peradilan individual tiap-tiap negara bagian, masing-masing berkenaan dengan undang-undangnya sendiri (setingkat dengan Peraturan Daerah Provinsi di Indonesia) dan memiliki peraturan dan prosedur peradilan sendiri-sendiri.

Pengadilan Tertinggi Negara Bagian adalah otoritas terakhir yang dapat menafsirkan konstitusi dan undang-undang negara bagian di suatu negara bagian. Suatu kasus dapat dibawa ke tingkat banding dari sebuah pengadilan negara bagian ke Mahkamah Agung hanya jika terdapat jurisdiksi pertanyaan-Federal (suatu isu yang muncul di bawah Konstitusi Amerika Serikat, atau undang-undang/perjanjian yang diikuti Amerika Serikat). Hubungan antara undang-undang negara bagian dan undang-undang federal sangatlah kompleks dan membingungkan sebagai akibat dari sifat yang unik dari federalisme Amerika. Misalnya, sebuah Pengadilan Tertinggi Negara Bagian hanya terikat oleh tafsiran undang-undang federal yang diberikan oleh Mahkamah Agung, tetapi tidak terikat oleh tafsiran undang-undang federal yang diberikan oleh Pengadilan-Pengadilan Banding Federal bagi suatu rangkaian yang mencakupi negara bagian itu, atau bahkan pengadilan distrik federal yang berkedudukan di negara bagian itu. Sebaliknya, sebuah pengadilan distrik federal mendengarkan suatu perkara yang hanya melibatkan pertanyaan undang-undang negara bagian (biasanya melalui jurisdiksi keanekaragaman) haruslah menerapkan undang-undang substantif negara bagian itu tempat berkedudukannya pengadilan tersebut, seakan-akan pengadilan federal adalah pengadilan negara bagian itu (tetapi pada waktu yang sama, perkara itu didengarkan di bawah Undang-Undang Federal tentang Prosedur Sipil sebagai ganti untuk undang-undang lokal, yang mungkin sedikit berlainan). Bersama-sama undang-undang federal dan Hukum Amerika Serikat yang dibentuk oleh negara bagian.

Peradilan federal terdiri dari Mahkamah Agung, yang para hakimnya yang diangkat oleh Presiden dan disetujui oleh Senat, dan berbagai "pengadilan yang lebih rendah", yang masing-masingnya adalah pengadilan banding dan pengadilan distrik.

Kongres Pertama Amerika Serikat membagi negara ini ke dalam beberapa distrik yudikatif dan mendirikan pengadilan federal untuk tiap-tiap distrik. Dari permulaan itu telah berkembang menjadi struktur seperti saat ini: Mahkamah Agung, 13 pengadilan banding, 94 pengadilan distrik, dan dua pengadilan untuk jurisdiksi khusus. Kongres memegang kekuasaan untuk menciptakan dan menghapus pengadilan federal, juga untuk menentukan banyaknya hakim di dalam sistem peradilan federal. Bagaimanapun, Kongres tidak dapat menghapus Mahkamah Agung.

Ada tiga tingkat pengadilan federal dengan jurisdiksi umum, artinya bahwa pengadilan ini menangani perkara pidana dan tuntutan hukum perdata antar dua pihak. Pengadilan lainnya, seperti Pengadilan Kepailitan dan Pengadilan Pajak, adalah pengadilan khusus yang hanya menangani perkara tertentu. Pengadilan Kepailitan adalah cabang dari pengadilan distrik, tetapi secara teknis tidak dipandang sebagai bagian dari peradilan menurut Artikel III Konstitusi Amerika Serikat sebab para hakimnya tidak memiliki masa jabatan seumur hidup. Sama halnya, pengadilan pajak bukanlah pengadilan yang dimaksud oleh Artikel III.

Pengadilan distrik Amerika Serikat adalah "pengadilan percobaan", maksudnya pengadilan pertama yang dapat digunakan untuk memasukkan dan memutuskan suatu perkara. Pengadilan Banding Amerika Serikat digunakan untuk memproses kembali putusan suatu perkara yang dikeluarkan oleh pengadilan distrik bila dianggap mengecewakan, juga untuk pengajuan banding dari badan-badan administratif lokal. Mahkamah Agung mendengarkan banding dari keputusan pengadilan banding atau pengadilan tertinggi suatu negara bagian (tentang perkara konstitusional), juga memiliki jurisdiksi asli pada sejumlah kecil perkara.

Kekuasaan yudikatif meluas ke perkara-perkara yang muncul di bawah Konstitusi, Undang-Undang Kongres, atau perjanjian internasional Amerika Serikat; perkara-perkara hukum yang bersinggungan dengan duta besar, korps diplomat, dan konsul dari negara-negara sahabat di Amerika Serikat; kontroversi yang melibatkan pemerintah Amerika Serikat; kontroversi antarnegara bagian (atau antarwarga masing-masing negara bagian) dan bangsa asing (atau warga negara dan subjek mereka); dan perkara kepailitan. Amandemen ke-11 Konstitusi Amerika Serikat dihilangkan dari perkara-perkara jurisdiksi federal, di mana warga suatu negara bagian menjadi pihak penggugat dan pemerintah negara bagian lain menjadi pihak tergugat. Ia tidak mengganggu jurisdiksi federal di dalam perkara-perkara di mana pemerintah suatu negara bagian adalah pihak penggugat, sementara warga negara bagian lain sebagai pihak tergugat.

Kekuasaan pengadilan federal baik itu terhadap tindakan perdata atas kerusakan dan ganti rugi lainnya, dan terhadap perkara pidana yang muncul di bawah undang-undang federal. Artikel III berwujud sehimpunan kompleks hubungan antara pengadilan negara bagian dan pengadilan federal. Pengadilan federal terkadang dapat mendengarkan perkara-perkara yang muncul di bawah undang-undang negara bagian, mengikuti keanekaragaman jurisdiksi, pengadilan negara bagian dapat memutuskan hal-hal tertentu yang melibatkan undang-undang federal, dan klaim federal pada dasarnya menjadi tanggungan pengadilan negara bagian (misalnya, yang muncul dari Undang-Undang Perlindungan Pengguna Telepon tahun 1991). Dengan demikian kedua-dua sistem pengadilan memiliki jurisdiksi yang saling-lepas di beberapa cakupan dan seiring-sejalan di cakupan lainnya.

Konstitusi melindungi kemandirian yudikatif dengan memberikan isyarat bahwa para hakim federal akan tetap memegang jabatan "selama berperilaku baik"; pada praktiknya, hal ini biasanya berarti bahwa mereka bekerja sampai mereka meninggal, pensiun, atau mengundurkan diri. Seorang hakim yang melakukan sebuah pelanggaran ketika masih aktif dapat dimakzulkan seperti halnya Presiden atau petugas lain di pemerintah Federal. Para hakim Amerika Serikat diangkat oleh Presiden, menurut persetujuan Senat. Ketentuan Konstitusional lainnya melarang Kongres mengurangi gaji hakim manapun. Kongres boleh mengatur gaji terendah bagi semua hakim masa depan yang memegang jabatan setelah pengurangan gaji ditetapkan, tetapi tidak boleh menurunkan besaran gaji para hakim yang sedang memegang jabatan.

Pemilihan umum dan pemungutan suara

Usia hak pilih di Amerika Serikat telah diubah beberapa kali sepanjang sejarah. Ketika Amerika Serikat masih baru berdiri, pemungutan suara dianggap sebagai urusan pemerintah negara bagian, dan pada umumnya terbatas hanya bagi kaum kulit putih yang memiliki tanah. Pemilihan langsung sebagian besar diselenggarakan hanya untuk memilih DPR Amerika Serikat dan DPR negara bagian, kendati badan-badan tertentu yang dipilih oleh para pemilih berbeda-beda dari satu negara bagian ke negara bagian lainnya. Di bawah sistem asli ini, kedua-dua senator mewakili masing-masing negara bagian di Amerika Serikat. Senat dipilih oleh suara mayoritas DPR negara bagian. Sejak ratifikasi Amandemen ke-17 Konstitusi Amerika Serikat pada 1913, para anggota Kongres (DPR dan Senat) menjadi dipilih secara langsung.

Kini, secara parsial karena adanya Amandemen ke-26 Konstitusi Amerika Serikat, warga negara Amerika Serikat hampir semuanya memiliki usia hak pilih universal dari usia 18 tahun, tanpa memandang ras, jenis kelamin, atau kekayaan, dan kedua-dua kamar di Kongres dipilih secara langsung. Satu-satunya perkecualian bagi hak pilih universal adalah narapidana yang sedang menjalani hukuman, dan di beberapa negara bagian mantan narapidana juga tidak memiliki hak pilih.

Sejauh ini, perwakilan nasional di teritori-teritori dan distrik federal Washington, D.C., di Kongres adalah terbatas: penduduk Washington DC adalah subjek undang-undang federal dan pajak federal, tetapi satu-satunya perwakilan mereka di Kongres adalah delegasi tanpa hak suara.

Penduduk teritori Amerika Serikat memiliki beraneka macam hak; misalnya, hanya beberapa penduduk Puerto Rico yang membayar pajak penghasilan (meskipun semua penduduk harus membayar semua pajak federal lainnya, termasuk pajak ekspor/impor, pajak komoditas federal, dan pajak penggajian federal, termasuk program asuransi sosial, dan program asuransi kesehatan).[11]

Pemerintah negara bagian, kesukuan, dan daerah

Amerika Serikat, yang menunjukkan negara-negara bagiannya, kemudian dibagi lagi ke dalam county (paroki di Louisiana; borough di Alaska). Alaska dan Hawaii digambarkan menurut skala yang berbeda, dan Kepulauan Aleut dan Kepulauan Hawaii Barat Laut yang tak berpenghuni tidak disertakan.

Pemerintah negara bagian cenderung memiliki pengaruh terbesar pada sebagian besar kehidupan sehari-hari orang Amerika Serikat. Amandemen ke-10 Konstitusi Amerika Serikat melarang Pemerintah Federal untuk menjalankan kekuasaan manapun yang tidak didelegasikan kepadanya oleh Negara Bagian; hasilnya, negara bagian menangani sebagian besar isu yang paling relevan bagi perseorangan di dalam jurisdiksi masing-masing. Karena pemerintah negara bagian kekurangan kekuasaan untuk mencetak mata uang, mereka harus mendapatkan penghasilan apakah itu melalui pajak ataupun surat utang (kedua-duanya secara politik kurang merakyat karena retribusi nasional yang begitu banyak yang disediakan oleh Amandemen ke-16 Konstitusi Amerika Serikat tentang pajak penghasilan perseorangan). Hasilnya, pemerintah negara bagian cenderung memaksakan adanya pemotongan beberapa anggaran ketika ekonomi sedang lesu, yang secara kuat dirasakan oleh masyarakat yang menjadi tanggungan negara bagian.[12]

Tiap-tiap negara bagian memiliki konstitusi tertulis, undang-undang, dan pemerintahan sendiri-sendiri. Kadang-kadang terdapat perbedaan yang besar dalam hal undang-undang dan prosedur di antara masing-masing negara bagian, menyangkut kemiskinan, pidana, kesehatan, dan pendidikan. Petugas terpilih tertinggi dari tiap-tiap negara bagian adalah gubernur. Tiap-tiap negara bagian juga memiliki parlemen (bikameralisme adalah sistem yang diterapkan di tiap-tiap negara bagian, kecuali Nebraska), yang para anggotanya mewakili para pemberi suara di negara bagian yang bersangkutan. Tiap-tiap negara bagian memelihara sistem peradilan negara bagian sendiri-sendiri. Di beberapa negara bagian, para hakim tinggi dan yang lebih rendah dipilih oleh rakyat; di negara bagian lainnya, mereka diangkat, karena mereka di dalam sistem federal.

Referensi

  1. ^ 'The Influence of State Politics in Expanding Federal Power,' Henry Jones Ford, 'Proceedings of the American Political Science Association, Vol. 5, Fifth Annual Meeting (1908)' Jstor.org Retrieved on 17 March 2010
  2. ^ Judge Rules Favorably in Pennsylvania BRAC Suit (Associated Press, 26 August)
  3. ^ Situs Resmi DPR Amerika Serikat House.gov Diakses pada 17 Agustus 2008
  4. ^ Kaiser, Frederick M. (2006-01-03). "Congressional Oversight". Congressional Research Service. Diakses 2008-07-30. 
  5. ^ Pasal II, Konstitusi Amerika Serikat
  6. ^ http://en.wikipedia.org/wiki/Title_3_ of_the_United_States_Code http://www.law.cornell.edu/uscode/3/3 01.html http://www.law.cornell.edu/uscode/3/3 03.html
  7. ^ Barack, Obama (2009-04-27). "Delegasi Otoritas Tertentu di bawah Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional untuk Tahun Anggaran 2008". Amerika Serikat. Diakses 2009-07-01. 
  8. ^ Goldstein, Joel K. (1995). "The New Constitutional Vice Presidency". Wake Forest Law Review (Winston Salem, NC: Wake Forest Law Review Association, Inc.) 30 (505). 
  9. ^ Reynolds, Glenn Harlan (2007). "Is Dick Cheney Unconstitutional?". Northwestern University Law Review Colloquy (Chicago: Northwestern University School of Law) 102 (110). 
  10. ^ Undang-Undang Peradilan 1789, bagian 35.
  11. ^ Berlawanan dengan kesalahpahaman umum, penduduk Puerto Rico harus membayar pajak federal Amerika Serikat: pajak biasa (yang dikembalikan ke Departemen Keuangan Puerto Rico) (lihat Departemen Dalam Negeri, Kantor Urusan Luar Negeri.), pajak ekspor/impor (lihat Stanford.wellsphere.com), pajak komoditas federal (lihat Stanford.wellsphere.com), pajak keamanan sosial (lihat IRS.gov), dll. Penduduk membayar pajak penggajian federal, seperti program keamanan sosial (lihat IRS.gov) dan program kesehatan (lihat Reuters.com), juga pajak penghasilan Persemakmuran Puerto Rico (lihat Puertorico-herald.com, dan HTRCPA.com). Semua pegawai federal (lihat Heritage.org), yang melakukan bisnis dengan pemerintah federal (lihat MCVPR.com), perusahaan yang berbasis di Puerto Rico yang memiliki tujuan mengirimkan dana ke Amerika Serikat (lihat Halaman 9, baris 1.), dan beberapa yang lainnya (Misalnya, penduduk Puerto Rico yang menjadi anggota militer Amerika Serikat, lihat Heritage.org dan penduduk Puerto Rico yang memperoleh penghasilan dari sumber-sumber di luar Puerto Rico, lihat halaman 14-15.) juga membayar pajak penghasilan. Selain itu, karena titik pemotongan pajak penghasilan lebih rendah dari kode IRS Amerika Serikat, dan karena pendapatan per kapita Puerto Rico jauh lebih rendah daripada rata-rata pendapatan per kapita dataran utama Amerika Serikat, lebih banyak penduduk Puerto Rico yang membayar pajak penghasilan kepada otoritas pajak lokal daripada jika kode IRS diterapkan ke pulau itu. Ini muncul karena "Pemerintah Persemakmuran Puerto Rico memiliki sehimpunan tanggung jawab yang lebih luas daripada pemerintah negara-negara bagian dan pemerintah lokal Amerika Serikat" (lihat GAO.gov). Karena penduduk Puerto Rico membayar dana keamanan sosial, orang Puerto Rico berhak mendapatkan keuntungan Keamanan Sosial pada masa pensiun, tetapi diperkecualikan dari dana program penghasilan keamanan tambahan (SSI) (penduduk Persemakmuran Puerto Rico, tidak seperti penduduk Persemakmuran Kepulauan Mariana Utara dan penduduk 50 negara bagian, tidak menerima SSI. Lihat Socialsecurity.gov), dan pulau ini sebenarnya menerima kurang dari 15% dana bantuan kesehatan seperti yang normalnya diterima jika ia menjadi negara bagian. Tetapi, para pemberi dana bantuan kesehatan menerima penggantian seperti negara bagian (tetapi tidak penuh) untuk pelayanan yang diberikan untuk para penerima manfaat di Puerto Rico, meskipun akhir-akhir ini dibayarkan penuh ke dalam sistem itu (lihat halaman 252). Juga ditaksir (lihat Eagleforum.org bahwa, karena penduduk pulau ini lebih banyak daripada 50% penduduk tiap-tiap negara bagian, jika ia adalah negara bagian, Puerto Rico akan memiliki enam sampai delapan kursi di DPR, selain dua kursi di Senat.(Lihat Eagleforum.org, CRF-USA.org, dan Thomas.gov [Catatan, untuk yang terkemudian, situs web basis data Kongres Amerika Serikat, kamu akan diharuskan mengirim kembali pertanyaan. Dokumen di dalam pertanyaan tersebut disebut "Laporan DPR 110-597 - Undang-Undang Demokrasi Puerto Rico tahun 2007." Inilah langkah-langkah yang harus diikuti: Thomas.gov > Committee Reports > 110 > mengetikkan "Kata/Frasa" dan mengambil "Nomor Laporan" > jenis "597" setelah Nomor Laporan. Cara ini akan memberikan dokumen "Laporan DPR 110-597 - "Laporan DPR 110-597 - Undang-Undang Demokrasi Puerto Rico tahun 2007", kemudian dari Daftar Isi pilihlah "Latar belakang dan keperluan legislasi".]). Kesalahpahaman lainnya adalah bahwa pajak ekspor/impor yang dipungut oleh Amerika Serikat terhadap produk-produk yang dibuat di Puerto Rico semuanya dikembalikan lagi kepada Departemen Keuangan Puerto Rico. Kalimat itu tidak sesuai konteks. Pajak ekspor/impor dikembalikan hanya untuk produk minuman keras, dan bahkan Departemen Keuangan Amerika Serikat tetap memelihara sejumlah bagian dari pajak-pajak itu (Lihat "Laporan DPR 110-597 - "Laporan DPR 110-597 - Undang-Undang Demokrasi Puerto Rico tahun 2007" yang diterakan di atas.
  12. ^ "Tinjauan singkat kondisi fiskal negara bagian dan dampak kebijakan federal pada anggaran negara bagian" (PDF). Center on Budget and Policy Priorities. 2004-05-12. Diakses 2008-07-30. 

Lihat pula

Pranala luar


Sumber :
wiki.nomor.net, id.wikipedia.org, ilmuwan.web.id, dsb.