Kota Poso
| Poso | |
|---|---|
| City | |
  Poso | |
| Country | Indonesia |
| Province | Sulawesi Tengah |
| Regency | Kabupaten Poso |
| Populasi (2013) | |
| • Total | 122,785 |
| Zona waktu | +8 (UTC+8) |
Kota Poso merupakan ibukota Kabupaten Poso yang akan dinaikkan menjadi kotamadya. Kecamatan yang mungkin bergabung, meliputi:
- Poso Kota
- Poso Kota Selatan
- Poso Kota Utara
- Poso Pesisir
- Poso Pesisir Selatan
- Poso Pesisir Utara
- Lage
Poso Siap Jadi Kota
Anggota DPRD Kabupaten (Dekab) Poso Burhanuddin Hamzah meminta agar panitia pemekaran Kota Poso segera mempersiapkan segala kebutuhan terkait rencana pemekaran poso menjadi daerah kotamadya. Berbagai persiapan tersebut diataranya menyangkut profil kota Poso serta materi uji kelayakan.
“Semua kriteria tadi harus segera dipersiapkan oleh panitia. Ini sudah mendesak karena masyarakat Kota Poso sudah sangat menginginkan pemekaran tersebut. Karena jika semuanya telah dipersiapkan maka proses pemekaran akan semakin cepat,” sebut politisi Partai Bintang Reformasi itu.
Ketua Fraksi Poso Bersatu Dekab Poso itupun mengakui jika rencana pemekaran Kota Poso merupakan aspirasi masyarakat yang sudah mengemuka sejak tahun 1966 lalu. Terlebih lagi saat ini aspirasi tersebut sudah mendapat persetujuan dari Bupati dan DPRD termasuk dukungan dari Gubernur Sulteng yang baru Longki Djanggola.
Disinggung soal dukungan dari lembaganya itu, Burhanuddin menyebutkan, tak ada maksud lain selain untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. “Agar pelayanan lebih efektif dan efesien, itu yang menjadi prioritas utama dari hakekat sebuah pemekaran wilayah. Jangan disalah artikan lain,” ujar politisi yang dikenal vocal itu.
Hal senada juga disampaikan Ketua Forum Perjuangan Pembentukan Pemerintahan Kota Poso (FORPPEMP) Malik Syahadat kepada Mercusuar beberapa waktu lalu. Menurut dia, pemekaran juga diamaksudkan untuk mempercepat proses pembangunan dan pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Dia menjelaskan, rencana pembentukan Kota Poso telah tertuang dalam Resolusi DPRD GR (Gotong Royong) Provinsi Sulteng tahun 1966 Nomor 1/DPRD-GR/1966 yang diputuskan di Poso tanggal 16 Februari 1966. Resolusi di tandatangani langsung oleh Ketua DPRD-GR Zainuddin Abd. Rauf dan diketahui oleh Gubernur Sulteng saat itu Anwar Gelar Datuk Majo Basa Nan Kuning.
“Dalam resolusi itu disebutkan bahwa wilayah Sulteng akan dibagi dan dibentuk menjadi Sembilan kabupaten dan dua kotamadya, yaitu Kotamadya Palu dan Poso. Jadi wacana ini sudah ada sejak lama,” tutur Malik Shahadat yang juga pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Poso tahun 1988-1989 itu. [1]
Sekilas Poso
Kota Poso terletak di bibir pantai menghadap teluk Tomini di salah satu lengkungan ’lengan’ pulau Sulawesi. Bila diamati dengan baik, posisi Poso sebenarnya sangat strategis di tengah-tengah pulau Sulawesi. Transportasi Utara – Selatan yaitu Makassar, Palu – Gorontalo dan Manado, serta Timur – Barat yaitu Luwuk – Palu, mesti melaui Poso sebagai daerah sentral. Tidak heran bila sebenarnya Poso lebih dahulu dikenal sebagai salah satu kota penting dalam sejarah perdagangan dan pemerintahan di daerah Sulawesi.
Untuk mempersingkat sekilas sejarah panjang Poso, dapat kita titik awali dari tahun 1880-an ketika pemerintah Hindia Belanda yang mengerti arti strategis Poso mulai mengatur pemerintahan di Poso. Belanda berusaha meminimalkan pengaruh kerajaan-kerajaan lokal yang ada waktu itu yaitu kerajaan Poso, Napu, Mori, Tojo, Una Una, dan kerajaan Bungku. Pada 1919 seluruh wilayah Sulawesi Tengah yang waktu itu masih tergabung dalam Keresidenan Manado dibagi menjadi dua wilayah Barat dan Timur yang disebut Afdeeling, yaitu: Afdeeling Donggala dengan ibu kotanya Donggala dan Afdeeling Poso dengan ibu kotanya kota Poso.
Sampai dengan pemerintahan RI tahun 1952, wilayah Sulawesi Tengah masih terbagi dua daerah otonom yaitu Onderafdeeling Poso meliputi Poso, Luwuk Banggai dan Kolonodale dengan ibukota Poso dan Onderafdeeling Donggala meliputi Donggala, Palu, Parigi, dan Toli Toli dengan ibukotanya Palu. Wilayah tersebut boleh dikatakan pembagian wilayah Sulawesi Tengah bagian Barat dan Timur. Jadi Poso telah menjadi pusat perdagangan dan pemerintahan Sulawesi wilayah Timur sejak puluhan bahkan seratusan tahun yang lalu.
Penduduk asli daerah Poso saat ini sudah bercampur dengan para perantau yang telah berada di daerah ini puluhan bahkan seratusan tahun yang lalu. Selain suku asli, daerah Poso dan sekitarnya didiami oleh pendatang dari daerah Sulawesi Utara, Gorontalo, Bugis Makassar, Toraja, Jawa dan Bali. Hal ini juga merupakan salah satu bukti ketenaran daerah Poso dimasa silam.)[2]
Kerusuhan di Poso
Pertikaian yang sempat berlangsung hampir satu dekade membuat citra Poso terpuruk dimata pelaku perekonomian dan pariwisata. Pemberitaan yang buruk serta situasi keamanan yang tidak menentu membuat orang enggan ke Poso, baik untuk berbisnis ataupun sekedar berwisata.
Pertikaian itu sendiri dari kacamata luar sepertinya bernuansa keagamaan karena kedua belah pihak yang bertikai adalah pihak Kristen dan Muslim. Tetapi bagi yang mencoba melihat dan memahami pertikaian tersebut secara lebih jernih, dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya agama hanyalah isu yang paling mujarab yang digunakan pihak-pihak tertentu untuk mengacau di Poso.
Rakyat yang tidak terlalu paham apa yang terjadi, segera terbagi atas dua kelompok besar berdasarkan agamanya. Lalu saling bertikai tanpa mengerti apa yang diperebutkan. Isu-isu tak berdasar terus memanaskan situasi meski korban sudah berjatuhan. Padahal tidak jarang, di antara kedua kelompok tersebut justru banyak yang sebenarnya masih terikat tali kekerabatan. Belakangan baru mereka menyesal telah menjadi korban adu domba pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab. Mengambil hikmah dari pengalaman pahit ini, masyarakat Poso dan sekitarnya menjadi lebih waspada dan mengerti akan akibat negatif provokasi. Mereka sepakat untuk menjaga ketenangan dan kedamaian yang kini telah tercipta kembali.
Media
Televisi
Kota Poso memiliki rencana membangun stasiun televisi, di antaranya:
- Poso TV sebelumnya Palu TV 35 UHF jaringan Top TV Network (masih rencana 1 Oktober 2014)
- Palu TV 42 UHF jaringan Teman RTV (masih rencana 1 Oktober 2014)
- Alam TV 49 UHF jaringan Baraya TV (masih rencana 1 Oktober 2014)
Pranala luar
- (Indonesia) harian seputar sulawesi tangah
- (Indonesia) pantai Madale
Kategori: |
wiki.kurikulum.org, id.wikipedia.org, civitasbook.com (Ensiklopedia), dsb.