Harmoko

Harmoko
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ke-9
Masa jabatan 1997 – 1999
Presiden	Soeharto Baharuddin Jusuf Habibie
Didahului oleh	Wahono
Digantikan oleh	Amien Rais
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ke-11
Masa jabatan 1997 – 1999
Presiden	Soeharto Baharuddin Jusuf Habibie
Didahului oleh	Wahono
Digantikan oleh	Akbar Tandjung
Menteri Penerangan Indonesia ke-22
Masa jabatan 19 Maret 1983 – 16 Maret 1997
Presiden	Soeharto
Didahului oleh	Ali Murtopo
Digantikan oleh	R. Hartono
Informasi pribadi
Lahir	7 Februari 1939 Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur, Hindia Belanda
Agama	Islam

Harmoko (lahir di Patianrowo, Nganjuk, Jawa Timur, 7 Februari 1939) adalah politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan Indonesia pada masa Orde Baru, dan Ketua MPR pada masa pemerintahan BJ Habibie. Dia pernah menjabat sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia, dan kemudian menjadi Menteri Penerangan di bawah pemerintahan Soeharto.

Riwayat Pekerjaan

Pada permulaan tahun 1960-an, setelah lulus dari Sekolah Menengah Atas, ia bekerja sebagai wartawan dan juga kartunis di Harian Merdeka dan Majalah Merdeka. Pada tahun 1964 ia bekerja juga sebagai wartawan di Harian Angkatan Bersenjata, dan kemudian Harian API pada 1965. Pada saat yang sama, ia menjabat pula sebagai pemimpin redaksi majalah berbahasa Jawa, Merdiko (1965). Pada tahun berikutnya (1966-1968), ia menjabat sebagai pemimpin dan penanggung jawab Harian Mimbar Kita. Pada tahun 1970, bersama beberapa temannya, ia menerbitkan harian Pos Kota.

Karier Politik

Sebagai menteri Penerangan, Harmoko mencetuskan gerakan Kelompencapir (Kelompok pendengar, pembaca dan pemirsa) yang dimaksudkan sebagai alat untuk menyebarkan informasi dari pemerintah. Harmoko pun dinilai berhasil memengaruhi hasil pemilihan umum (Pemilu) melalui apa yang disebut sebagai "Safari Ramadhan". Sebagai Ketua Umum DPP Golkar, Harmoko dikenal pula sebagai pencetus istilah "Temu Kader". Terakhir, ia menjabat sebagai Ketua DPR/MPR periode 1997-1999 yang mengangkat Soeharto selaku presiden untuk masa jabatannya yang ke-6. Namun dua bulan kemudian Harmoko pula memintanya turun ketika gerakan rakyat dan mahasiswa yang menuntut reformasi tampaknya tidak lagi dapat dikendalikan.