Pemilihan umum

Pemilihan
Seri ini adalah bagian dari seri Politik
Psefologi Sistem elektoral Kritik terhadap elektoralisme Kecurangan dalam pemilihan Pemilihan umum Pemilu lokal Pemilu paruh waktu Pemilu sela Pemilu dengan jadwal tetap Pemilu tak langsung Surat suara rahasia Pemilu palsu Hak memilih Pluralisme Pemilu menurut negara Pemilu menurut tanggal Referendum Plebisit Pendistrikan ulang Manipulasi pendistrikan Partai politik
Portal Politik • sunting

Politik
Bagian dari seri artikel tentang

Topik utama Daftar artikel politik Ekonomi politik Filsafat politik Politik menurut negara Politik menurut pembagian negara Sejarah politik Sejarah politik dunia
Sistem politik Anarkis Demokrasi Direksional Ekonomi campuran Federasi Feodalisme Kapitalis Liberalis Kediktatoran Komunis Meritokrasi Monarki Negara-kota Parlementer Presidensial Semi-presidensial Teokrasi
Disipilin akademik Ilmu politik Ilmuwan politik Hubungan internasional (teori) Politik perbandingan
Administrasi publik Birokrasi Birokrasi tingkat rendah Adhockrasi
Kebijakan Kebijakan publik (Doktrin hukum) Kepentingan umum Kebijakan luar negeri
Organ pemerintahan Pemisahan kekuasaan Pembagian kekuasaan Legislatif Eksekutif Yudikatif Komisi pemilihan umum
Topik lain Kedaulatan Teori perilaku politik Biologi dan orientasi politik
Subseri Pemilihan umum Sistem pemilihan umum Pemungutan suara Federalisme Bentuk pemerintahan Ideologi Kampanye politik Partai politik
Portal politik

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses pemilihan orang(-orang) untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' lebih sering digunakan.

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, public relations, komunikasi massa, lobby dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di Negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakaioleh para kandidat atau politikus selalu komunikator politik.^[1]

Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara.

Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.

Daftar isi

1 Penentuan untuk jumlah kursi dalam partai politik ^[2]
2 Nilai Mayoritas dan Minoritas
3 Sistem pemilihan umum
- 3.1 Berdasarkan daftar peserta partai politik
- 3.2 Berdasarkan perhitungan ^[3]^[4]
4 Pemilu di Indonesia
5 Referensi
6 Pranala luar

Penentuan untuk jumlah kursi dalam partai politik ^[2]

Daftar partai (party-list) dalam sistem proporsional terbagi 3 yaitu:

Rata-rata tertinggi/Divisor (Highest avarage)

Metode	Rumus
D'Hondt	suara yang diraih setiap partai dibagi berdasarkan angka serial: 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya.
Sainte Laguë (asli)	suara yang diraih setiap partai dibagi berdasarkan angka serial: 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya.
Sainte Laguë (modifikasi)	suara yang diraih setiap partai dibagi berdasarkan angka serial: 1.4, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya
Danish	suara yang diraih setiap partai dibagi berdasarkan angka serial: 1, 4, 7, 10, 13, dan seterusnya

Jika jumlah pembagian pada posisi pertama dari partai bawah dengan kedua dari partai atas maka terambil dari jumlah suara teratas. semua metode hitungan pembulatan bawah.

Suara sisa terbanyak/Kuota (Largeset remainder)

Metode	Rumus
Hare	: $frac{mbox{Jumlah suara sah}} {mbox{Jumlah kursi}}$
Droop	: $left(frac{mbox{Jumlah suara sah}} {left(mbox{Jumlah kursi}+1 ight)} ight) + 1$
Imperiali	: $frac{mbox{Jumlah suara sah}}{mbox{Jumlah kursi}+2}$
Hagenbach-Bischoff	: $frac{mbox{Jumlah suara sah}}{mbox{Jumlah kursi}+1}$

Jika jumlah sisa suara yang memiliki sama maka terambil dari jumlah suara teratas. semua metode hitungan pembulatan bawah.

Metode lainnya

Metode	Rumus
Hare-Niemeyer	: $frac{mbox{Jumlah suara partai}} {mbox{Jumlah suara sah}} * {mbox{Jumlah kursi}}$

Semua metode hitungan pembulatan atas.

Contoh pemilihan umum sebagai berikut:

Tanpa batas ambang parlemen (Parliamentary Threshold)

Divisor

Misalnya cukup terbagi 2 yaitu bagian 1 dan 2 saja.

#	Partai	Jumlah suara	%	D'Hondt				Sainte Laguë (asli)				Sainte Laguë (modifikasi)				Danish				Hare-Niemeyer
#	Partai	Jumlah suara	%	Bagi 1	Bagi 2	Jumlah kursi	%	Bagi 1	Bagi 3	Jumlah kursi	%	Bagi 1.4	Bagi 3	Jumlah kursi	%	Bagi 1	Bagi 4	Jumlah kursi	%	Jumlah kursi	%
1	Partai A	50	27.03	50*	25*	2	25	50*	16*	2	25	35*	16*	2	25	50*	12*	2	25	3	37.5
2	Partai B	38	20.54	38*	19*	2	25	38*	12*	2	25	27*	12*	2	25	38*	9*	2	25	2	25
3	Partai C	29	15.68	29*	14*	2	25	29*	9*	2	25	20*	9*	2	25	29*	7	1	12.5	1	12.5
4	Partai D	24	12.97	24*	12	1	12.5	24*	8	1	12.5	17*	8	1	12.5	24*	6	1	12.5	1	12.5
5	Partai E	13	7.03	13*	6	1	12.5	13*	4	1	12.5	9*	4	1	12.5	13*	3	1	12.5	1	12.5
6	Partai F	8	4.32	8	4	0	0	8	2	0	0	5	2	0	0	8*	2	1	12.5	0	0
7	Partai G	5	2.71	5	2	0	0	5	1	0	0	3	1	0	0	5	1	0	0	0	0
8	Partai H	3	1.62	3	1	0	0	3	1	0	0	2	1	0	0	3	0	0	0	0	0
9	Partai I	3	1.62	3	1	0	0	3	1	0	0	2	1	0	0	3	0	0	0	0	0
10	Partai J	2	1.08	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Jumlah suara sah		175	94.6
Jumlah suara tidak sah		5	2.7
Jumlah suara tidak memilih		5	2.7
Jumlah suara memilih		185	100

Keterangan:

Jumlah kursi yang ditetapkan (menurut aturan KPU) adalah 8.
* = Sesuai dengan peringkat jumlah suara dari terbesar sampai terkecil.

Kuota

#	Partai	Jumlah suara	%	Hare						Droop						Imperiali						Hagenbach-Bischoff
#	Partai	Jumlah suara	%	Tahap I (100% BPP)	Pembu- latan	Sisa suara	Peringkat sisa suara	Total kursi	%	Tahap I (100% BPP)	Pembu- latan	Sisa suara	Peringkat sisa suara	Total kursi	%	Tahap I (100% BPP)	Pembu- latan	Sisa suara	Peringkat sisa suara	Total kursi	%	Tahap I (100% BPP)	Pembu- latan	Sisa suara	Peringkat sisa suara	Total kursi	%
1	Partai A	50	27.03	2.38	2	29	1	3	37.5	2.5	2	30	1	3	37.5	2.94	2	33	1	3	37.5	2.63	2	31	1	3	37.5
2	Partai B	38	20.54	1.8	1	17	1	2	25	1.9	1	18	1	2	25	2.23	2	21	1	3	37.5	2	2	19	1	3	37.5
3	Partai C	29	15.68	1.38	1	8	0	1	12.5	1.45	1	9	0	1	12.5	1.7	1	12	0	1	12.5	1.52	1	10	0	1	12.5
4	Partai D	24	12.97	1.14	1	5	0	1	12.5	1.2	1	4	0	1	12.5	1.41	1	7	0	1	12.5	1.26	1	5	0	1	12.5
5	Partai E	13	7.03	0.61	0	13	1	1	12.5	0.65	0	13	1	1	12.5	0.76	0	13	0	0	0	0.68	0	13	0	0	0
6	Partai F	8	4.32	0.38	0	8	0	0	0	0.4	0	8	0	0	0	0.47	0	8	0	0	0	0.42	0	8	0	0	0
7	Partai G	5	2.71	0.23	0	5	0	0	0	0.25	0	5	0	0	0	0.29	0	5	0	0	0	0.26	0	5	0	0	0
8	Partai H	3	1.62	0.14	0	3	0	0	0	0.15	0	3	0	0	0	0.17	0	3	0	0	0	0.15	0	3	0	0	0
9	Partai I	3	1.62	0.14	0	3	0	0	0	0.15	0	3	0	0	0	0.17	0	3	0	0	0	0.15	0	3	0	0	0
10	Partai J	2	1.08	0.09	0	2	0	0	0	0.1	0	2	0	0	0	0.11	0	2	0	0	0	0.1	0	2	0	0	0
Jumlah suara sah		175	94.6		5		3	8	100		5		3	8	100		6		2	8	100		6		2	8	100
Jumlah suara tidak sah		5	2.7
Jumlah suara tidak memilih		5	2.7
Jumlah suara memilih		185	100

Keterangan:

Jumlah kursi yang ditetapkan (menurut aturan KPU) adalah 8.
BPP (Hare): 175/8 = 21.
BPP (Droop): (175/9) + 1 = 20.
BPP (Imperiali): 175/10 = 17.
BPP (Hagenbach-Bischoff): 175/9 = 19.

Dengan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold)

Divisor

Misalnya cukup terbagi 2 yaitu bagian 1 dan 2 saja.

#	Partai	Jumlah suara	%	D'Hondt				Sainte Laguë (asli)				Sainte Laguë (modifikasi)				Danish				Hare-Niemeyer
#	Partai	Jumlah suara	%	Bagi 1	Bagi 2	Jumlah kursi	%	Bagi 1	Bagi 3	Jumlah kursi	%	Bagi 1.4	Bagi 3	Jumlah kursi	%	Bagi 1	Bagi 4	Jumlah kursi	%	Jumlah kursi	%
1	Partai A	50	27.03	50*	25*	2	33.3	50*	16*	2	33.3	35*	16*	2	33.3	50*	12*	2	33.3	2	33.3
2	Partai B	38	20.54	38*	19*	2	33.3	38*	12	1	16.7	27*	12*	2	33.3	38*	9	1	16.7	1	16.7
3	Partai C	29	15.68	29*	14	1	16.7	29*	9	1	16.7	20*	9	1	16.7	29*	7	1	16.7	1	16.7
4	Partai D	24	12.97	24*	12	1	16.7	24*	8	1	16.7	17*	8	1	16.7	24*	6	1	16.7	1	16.7
5	Partai E	13	7.03	13	6	0	0	13*	4	1	16.7	9	4	0	0	13*	3	1	16.7	1	16.7
6	Partai F	8	4.32
7	Partai G	5	2.71
8	Partai H	3	1.62
9	Partai I	3	1.62
10	Partai J	2	1.08
Jumlah suara sah		175	94.6
Jumlah suara tidak sah		5	2.7
Jumlah suara tidak memilih		5	2.7
Jumlah suara memilih		185	100

Keterangan:

Ambang batas parlemen ditetapkan (menurut aturan KPU) adalah 5%.
Jumlah kursi yang ditetapkan (menurut aturan KPU) adalah 6.
* = Sesuai dengan peringkat jumlah suara dari terbesar sampai terkecil.

Kuota

Hanya 1 tahap

#	Partai	Jumlah suara	%	Hare						Droop						Imperiali						Hagenbach-Bischoff
#	Partai	Jumlah suara	%	Tahap I (100% BPP)	Pembu- latan	Sisa suara	Peringkat sisa suara	Total kursi	%	Tahap I (100% BPP)	Pembu- latan	Sisa suara	Peringkat sisa suara	Total kursi	%	Tahap I (100% BPP)	Pembu- latan	Sisa suara	Peringkat sisa suara	Total kursi	%	Tahap I (100% BPP)	Pembu- latan	Sisa suara	Peringkat sisa suara	Total kursi	%
1	Partai A	50	27.03	2	2	25	1	3	50	2.17	2	27	1	3	50	2.63	2	31	0	2	33.3	2.27	2	28	1	3	50
2	Partai B	38	20.54	1.52	1	13	0	1	16.7	1.65	1	15	0	1	16.7	2	2	19	0	2	33.3	1.72	1	16	0	1	16.7
3	Partai C	29	15.68	1.16	1	4	0	1	16.7	1.26	1	6	0	1	16.7	1.52	1	10	0	1	16.7	1.31	1	7	0	1	16.7
4	Partai D	24	12.97	0.96	0	24	1	1	16.7	1.04	1	1	0	1	16.7	1.26	1	5	0	1	16.7	1.09	1	2	0	1	16.7
5	Partai E	13	7.03	0.52	0	13	0	0	0	0.56	0	13	0	0	0	0.68	0	13	0	0	0	0.59	0	13	0	0	0
6	Partai F	8	4.32
7	Partai G	5	2.71
8	Partai H	3	1.62
9	Partai I	3	1.62
10	Partai J	2	1.08
Jumlah suara sah		175	94.6		4		2	6	100		5		1	6	100		5		1	6	100		5		1	6	100
Jumlah suara tidak sah		5	2.7
Jumlah suara tidak memilih		5	2.7
Jumlah suara memilih		185	100

Keterangan:

Ambang batas parlemen ditetapkan (menurut aturan KPU) adalah 5%.
Jumlah kursi yang ditetapkan (menurut aturan KPU) adalah 6.
Jumlah suara sah yang diperoleh batas ambang parlemen adalah 154.
BPP (Hare): 154/6 = 25.
BPP (Droop): (154/7) + 1 = 23.
BPP (Imperiali): 154/8 = 19.
BPP (Hagenbach-Bischoff): 154/7 = 22.

Hanya 2 tahap (hanya Hare saja)

#	Partai	Jumlah suara	%	Hare
#	Partai	Jumlah suara	%	Tahap I (100% BPP)	Pembu- latan	Sisa suara	Tahap II (50% BPP)	Pembu- latan	Sisa suara	Peringkat sisa suara	Total kursi	%
1	Partai A	45	31.03	1.87	1	21	1.75	1	9	0	2	40
2	Partai B	25	17.24	1.04	1	1	0.08	0	1	0	1	20
3	Partai C	22	15.17	0.91	0	22	1.83	1	10	0	1	20
4	Partai D	11	7.58	0.45	0	11	0.91	0	11	1	1	20
5	Partai E	10	6.89	0.41	0	10	0.83	0	10	0	0	0
6	Partai F	9	6.2	0.37	0	9	0.75	0	9	0	0	0
7	Partai G	5	3.44
8	Partai H	3	2.06
9	Partai I	3	2.06
10	Partai J	2	1.37
Jumlah suara sah		135	93.1		2			2		1	5	100
Jumlah suara tidak sah		5	3.44
Jumlah suara tidak memilih		5	3.44
Jumlah suara memilih		145	100

Keterangan:

Ambang batas parlemen ditetapkan (menurut aturan KPU) adalah 5%.
Jumlah kursi yang ditetapkan (menurut aturan KPU) adalah 5.
Jumlah suara sah yang diperoleh batas ambang parlemen adalah 122.
100% BPP (Hare): 122/5 = 24.
50% BPP (Hare): 24/2 = 12.

Nilai Mayoritas dan Minoritas

Jumlah kursi DPR untuk duduk parlemen	Jumlah kursi DPR untuk hak mengubah UUD	Status
x > 50%	x ≥ 66,7%	Mayoritas multak
x > 50%	50% < x ≥ 66,7%	Mayoritas biasa
x ≤ 50% dgn posisi 1	x ≤ 50%	Mayoritas koalisi
x ≤ 50%	x ≤ 50%	Minoritas

Keterangan: x adalah jumlah kursi DPR yang diraih oleh setiap partai.

Mayoritas multak

Mayoritas mutlak adalah setiap partai politik memenangi sebanyak dua per tiga dari seluruh jumlah kursi DPR dan dapat mengubah aturan UUD.

#	Partai	Jumlah kursi DPR
1	Partai C	70%
2	Partai B	25%
3	Partai A	5%

Mayoritas biasa

Mayoritas biasa adalah setiap partai politik memenangi antara setengah sampai dengan dua per tiga dari seluruh jumlah kursi DPR tetapi tidak dapat mengubah aturan UUD.

#	Partai	Jumlah kursi DPR
1	Partai C	60%
2	Partai B	25%
3	Partai A	15%

Mayoritas koalisi

Mayoritas koalisi adalah setiap partai politik memenangi hanya kurang dari setengah dari seluruh jumlah kursi DPR tetapi berada posisi pertama sehingga harus berkoalisi untuk mencapai sebanyak minimal setengah dari seluruh jumlah kursi DPR.

Pemenang & koalisi	Juara 2 & koalisi	Hak Mayoritas
x > 50%	x < 50%	Pemenang & koalisi (Mayoritas koalisi)
x < 50%	x > 50%	Juara 2 & koalisi (Minoritas koalisi)

Keterangan: x adalah jumlah kursi DPR yang diraih oleh pembentukan koalisi.

Contoh

#	Partai	Jumlah kursi DPR
1	partai F	31.3
2	partai N	19.8
3	partai J	8.3
4	partai A	7.3
5	partai C	7.3
6	partai K	5.2
7	partai E	5.2
8	partai M	4.2
9	partai B	3.2
10	partai I	2.1
11	partai O	2.1
12	partai G	1
13	partai H	1
14	partai L	1
15	partai D	1

Jika jumlah yang diberikan warna biru adalah 51% sedangkan tanpa diberi warna biru adalah 49% maka posisi pemenang&koalisi sebagai mayoritas koalisi.

#	Partai	Jumlah kursi DPR
1	partai F	31.3
2	partai N	19.8
3	partai J	8.3
4	partai A	7.3
5	partai C	7.3
6	partai K	5.2
7	partai E	5.2
8	partai M	4.2
9	partai B	3.2
10	partai I	2.1
11	partai O	2.1
12	partai G	1
13	partai H	1
14	partai L	1
15	partai D	1

Jika jumlah yang diberikan warna biru adalah 49% sedangkan tanpa diberi warna biru adalah 51% maka posisi juara 2&koalisi sebagai minoritas koalisi.

Minoritas

Minoritas adalah setiap partai politik kalah dalam pemilhan umum.

Sistem pemilihan umum

Berdasarkan daftar peserta partai politik

Sistem pemilihan umum terbagi 2 jenis yaitu

sistem terbuka, yaitu pemilih mencoblos/mencontreng nama dan foto peserta partai politik
sistem tertutup, yaitu pemilih mencoblos/mencontreng nama partai politik tertentu. Kedua sistem memiliki persamaan yaitu pemilih memilih nama tokoh yang sama di mana tokoh-tokoh tersbut bisa bermasalah di depan publik.

Berdasarkan perhitungan ^[3]^[4]

Sistem pemilihan umum terbagi 3 jenis yaitu

sistem distrik (plurality system), yaitu perhitungan sederhana yaitu calon peserta politik mengumpulkan dalam jumlah suara terbanyak. Jenis sistemnya:
1. Mayoritas multak (First Past The Post/FPTP)
2. Suara alternatif (Alternative Vote/AV)
3. Suara blok (Block Vote/BV)
4. Sistem putaran dua (Two Round System/TRS)
sistem semi proporsional (semi proportional system), yaitu perhitungan sistem distrik yang menjembatani proporsional. Jenis sistemnya:
1. Suara non dipindahtangankan tunggal (Single Non Transferable Vote/SNTV)
2. Sistem paralel (Parallel system)
3. Suara terbatas (Limited vote)
4. Suara kumulatif (Cumulative vote)
sistem proporsional (proportional system), yaitu perhitungan rumit yaitu calon peserta politik mengumpulkan dengan menggunakan bilangan pembagi pemilih. Jenis sistemnya:
1. Suara dipindahtangankan tunggal (Single Transferable Vote/STV)
2. Perwakilan proporsional (Proportional Representative/PR)
3. Daftar partai (Party-list)
  1. Daftar terbuka (Open-list)
  2. Daftar tertutup (Close-list)
  3. Daftar lokal (Local-list)
4. Anggota proporsional campuran (Mixed Member Proportional/MMP)

Perbedaan sebagai berikut:

Keterangan	Distrik	Proporsional
Peranan politik	lemah	kuat
Distribusi	tinggi	rendah
Kedekatan dengan calon pemilih	tinggi	rendah
Akuntabilitas	tinggi	rendah
Politik uang	tinggi	rendah
Kualitas parlemen	sama dengan SD	sama dengan SP
Calon parlemen	harus daerah	tidak harus daerah
Daerah basis pemilihan	ya	tidak
Jumlah wakil tiap daerah	hanya satu	dua atau lebih
Partai kecil/partai gurem	rugi	untung
Keloyalan wakil rakyat	desentralisasi (loyal pada konstituensi)	sentralisasi (loyal pada pusat)
Batas ambang parlemen	tidak	tergantung
Calon independen	tidak	ya
Ukuran daerah pemilihan	sedikit	banyak
Jumlah daerah pemilihan	banyak	sedikit
Membentuk koalisi	tidak	ya

Pemilu di Indonesia

Sejak proklamasi kemerdekaan hingga tahun 2004 di Indonesia telah dilaksanakan pemilihan umum sebanyak sepuluh kali, yaitu dimulai tahun 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009. Jumlah kontestan partai partai politik dalam pemilihan disetiap tahunya tidak selalu sama, kecuali pada pemilu tahun 1977 sampai 1997.

Pemilu pada tahun 1955 dilangsungkan pada dua tahap sebagai berikut. Pertama, pemilu diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR. Kedua, pemilu diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante.^[5]

Referensi

^ Arifin, Anwar. Pencitraan dalam politik, (Jakarta: pustaka Indonesia, 2006) hal.39
^ http://home.snafu.de/watchin/Republik a12_07_2011.pdf
^ Perbedaan sistem distrik dan proporsional
^ jidil 2
^ Suprihatini, Amin. Partai Politik di Indonesia, (Klaten: Cempaka Putih, 2008), hlm.8,9

Pranala luar

Departemen Dalam Negeri (Depdagri)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) (tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris)
Tabulasi Nasional Pemilu (TNP) KPU
Pemilu Indonesia
Pusat Informasi Partai Politik Indonesia Pemilu

Sumber :
id.wikipedia.org, indonesia-info.net, wiki.program-reguler.co.id, dsb.

Pemilihan umum

Daftar isi

Penentuan untuk jumlah kursi dalam partai politik [2]

Tanpa batas ambang parlemen (Parliamentary Threshold)

Divisor

Kuota

Dengan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold)

Divisor

Kuota

Nilai Mayoritas dan Minoritas

Mayoritas multak

Mayoritas biasa

Mayoritas koalisi

Contoh

Minoritas

Sistem pemilihan umum

Berdasarkan daftar peserta partai politik

Berdasarkan perhitungan [3][4]

Pemilu di Indonesia

Referensi

Pranala luar

Penentuan untuk jumlah kursi dalam partai politik ^[2]

Berdasarkan perhitungan ^[3]^[4]