Kabinet Persatuan Nasional

Kabinet Persatuan Nasional

Kabinet Persatuan Nasional adalah kabinet pemerintahan Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid (1999-2001). Kabinet ini terdiri dari sejumlah menteri koordinator, sejumlah menteri pemimpin departemen, sejumlah menteri negara, Sekretaris Negara, dan Jaksa Agung.

Susunan

Susunan kabinet awal ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 355/M Tahun 1999, tertanggal 26 Oktober 1999, tentang Pembentukan Kabinet periode tahun 1999-2004, ditandatangani oleh Presiden Abdurrahman Wahid.[1][2]

Menteri koordinator

No.JabatanNama
Pembentukan
(26 Oktober 1999)
Perombakan I
(23 Agustus 2000)
Perombakan II
(1 Juni 2001)
Perombakan III
(12 Juni 2001)
1Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
(bernama Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan sejak perombakan I)
Wiranto
(sampai dengan 15 Februari 2000)[3],
Surjadi Soedirdja
(sejak 15 Februari 2000)
Susilo Bambang YudhoyonoAgum Gumelar
2Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan IndustriKwik Kian Gie
(sampai dengan 10 Agustus 2000)[4]
Rizal RamliBurhanuddin Abdullah
3Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan
(digabungkan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan sejak perombakan I)
Hamzah Haz
(sampai dengan 26 November 1999)[5],
Basri Hasanuddin
(sejak 26 November 1999)
Tidak ada

Menteri departemen

No.JabatanNama
Pembentukan
(26 Oktober 1999)
Perombakan I
(23 Agustus 2000)
Perombakan II
(1 Juni 2001)
Perombakan III
(12 Juni 2001)
4Menteri Dalam Negeri
(bernama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sejak perombakan I)
Surjadi Soedirdja
5Menteri Luar NegeriAlwi Shihab
6Menteri PertahananJuwono SudarsonoMohammad Mahfud
(sampai dengan 20 Juli 2001)[6],
Agum Gumelar
(sejak 20 Juli 2001)
7Menteri Hukum dan Perundang-undangan
(bernama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sejak perombakan I)
Yusril Ihza Mahendra
(sampai dengan 7 Februari 2001)[7],
Baharuddin Lopa
(sejak 7 Februari 2001)
Marsillam Simanjuntak
(sampai dengan 20 Juli 2001)[6],
Mohammad Mahfud
(sejak 20 Juli 2001)
8Menteri KeuanganBambang SudibyoPrijadi PraptosuhardjoRizal Ramli
9Menteri Pertambangan dan Energi
(bernama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sejak perombakan I)
Susilo Bambang YudhoyonoPurnomo Yusgiantoro
10Menteri Perindustrian dan PerdaganganMuhammad Jusuf Kalla
(sampai dengan 26 April 2000)[8],
Luhut Binsar Panjaitan
(sejak 26 April 2000)
11Menteri Pertanian
(bernama Menteri Pertanian dan Kehutanan sejak perombakan I)
Mohamad PrakosaBungaran Saragih
12Menteri Kehutanan dan Perkebunan
(bernama Menteri Muda Kehutanan (menteri negara) sejak perombakan I)
Nur Mahmudi Ismail
(sampai dengan 15 Maret 2001)[9],
Marzuki Usman
(sejak 15 Maret 2001)
13Menteri PerhubunganAgum GumelarBudi Mulyawan
14Menteri Eksplorasi Laut
(bernama Menteri Kelautan dan Perikanan sejak perombakan I)
Sarwono KusumaatmadjaRokhmin Dahuri
15Menteri Tenaga Kerja
(bernama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sejak perombakan I)
Bomer PasaribuAl Hilal Hamdi
16Menteri Kesehatan
(bernama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial sejak perombakan I)
Achmad Sujudi
17Menteri Pendidikan NasionalYahya Muhaimin
18Menteri AgamaMuhammad Tolchah Hasan
19Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah Republik Indonesia
(bernama Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah sejak perombakan I)
Erna Witoelar

Menteri negara

No.JabatanNama
Pembentukan
(26 Oktober 1999)
Perombakan I
(23 Agustus 2000)
Perombakan II
(1 Juni 2001)
Perombakan III
(12 Juni 2001)
20Menteri Negara Riset dan TeknologiAS Hikam
21Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah
(bernama Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sejak perombakan I)
Zarkasih Nur
22Menteri Negara Lingkungan HidupAlexander Sonny Keraf
23Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia
(digabungkan dengan Menteri Dalam Negeri sejak perombakan I)
Ryaas RasyidTidak ada
24Menteri Negara Pariwisata dan Kesenian
(bernama Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (menteri departemen) sejak perombakan I)
Hidayat JaelaniI Gede Ardika
25Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara
(dibubarkan pada perombakan I)
Laksamana Sukardi
(sampai dengan 26 April 2000)[8],
Rozi Munir
(sejak 26 April 2000)
Tidak ada
26Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga
(dibubarkan pada perombakan I)
Mahadi SinambelaTidak ada
27Menteri Negara Pekerjaan Umum
(dibubarkan pada perombakan I)
Rozik Boedioro SoetjiptoTidak ada
28Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
(merangkap Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional sejak perombakan I)
Khofifah Indar Parawansa
29Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia
(digabungkan dengan Menteri Hukum dan Perundang-undangan sejak perombakan I)
Hasballah M. SaadTidak ada
30Menteri Negara Transmigrasi dan Kependudukan
(digabungkan dengan Menteri Tenaga Kerja sejak perombakan I)
Al Hilal HamdiTidak ada
31Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur NegaraFreddy NumberiRyaas Rasyid
(sampai dengan 3 Januari 2001)[10]
Anwar Supriyadi
32Menteri Negara Masalah-Masalah Kemasyarakatan
(dibubarkan pada perombakan I)
Dr. Anak Agung Gde AgungTidak ada
33Menteri Muda Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur IndonesiaTidak adaManuel Kaisiepo
34Menteri Muda Urusan Rekstrukturisasi Ekonomi Nasional
(dibentuk pada perombakan I dan dibubarkan pada perombakan II)
Tidak adaCacuk SudarijantoTidak ada

Pejabat setingkat menteri

No.JabatanNama
Pembentukan
(26 Oktober 1999)
Perombakan I
(23 Agustus 2000)
Perombakan II
(1 Juni 2001)
Perombakan III
(12 Juni 2001)
35Jaksa AgungMarzuki DarusmanBaharuddin Lopa
(sampai dengan 10 Juli 2001)[6],
Marsillam Simanjuntak
(sejak 10 Juli 2001)
36Panglima Tentara Nasional IndonesiaWidodo AS
37Sekretaris NegaraAlirahman
(sampai dengan 15 Februari 2000)[11],
Bondan Gunawan
(15 Februari โ€“ 29 Mei 2000)[12],
Djohan Effendi
(sejak 29 Mei 2000)

Sekretaris Kabinet

Pada tanggal 4 Januari 2000, berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 4 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Sekretaris Kabinet sebagai Kepala Sekretariat Kabinet, diangkat Marsillam Simanjuntak sebagai Sekretaris Kabinet.[13] Pada tanggal 5 Juli 2001, Marzuki Darusman menggantikan Marsillam yang diangkat menjadi Menteri Kehakiman dan HAM.

Perombakan

Presiden Abdurrahman Wahid melakukan pergantian susunan Kabinet Persatuan Nasional pada 23 Agustus 2000 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000. [14]

Catatan kaki dan referensi

  1. ^ Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 355/M Tahun 1999, tertanggal 26 Oktober 1999
  2. ^ Gus Dur dan Kabinet Tambal-Sulam
  3. ^ Wiranto diberhentikan karena pemeriksaan yuridis terhadap peranan dalam pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur masih berjalan. [1]
  4. ^ Kwik Kian Gie mengundurkan diri.
  5. ^ Hamzah Haz mengundurkan diri atas keinginan sendiri.
  6. ^ a b c Pergantian ini terkait dengan meninggalnya Baharuddin Lopa di Riyadh, Arab Saudi.
  7. ^ Gus Dur meminta Yusril Ihza Mahendra berhenti karena dianggap sudah tidak bisa bekerjasama lagi di kabinet. Sebelumnya Yusril secara terbuka telah mengusulkan kepada Presiden agar mengundurkan diri.
  8. ^ a b Laksamana Sukardi dan Jusuf Kalla diberhentikan pada 24 April 2000 karena dianggap terlibat KKN.
  9. ^ Nurmahmudi Ismail diberhentikan oleh presiden untuk lebih meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan negara dan juga karena berbeda visi, berbeda dalam pengambilan keputusan, tidak mampu mengendalikan Partai Keadilan.
  10. ^ Ryaas Rasyid mengundurkan diri karena perbedaan visi dengan Presiden.
  11. ^ Alirahman mengundurkan diri pada 4 Januari 2000.
  12. ^ Bondan Gunawan mengundurkan diri.
  13. ^ Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2000, tertanggal 4 Januari 2000
  14. ^ Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 234/M Tahun 2000, tertanggal 23 Agustus 2000

Lihat pula

Pranala luar

Kabinet pemerintahan Indonesia
Sebelumnya:
Kabinet Reformasi Pembangunan
Kabinet Persatuan Nasional
26 Oktober 1999 โ€“ 9 Agustus 2001
Digantikan oleh:
Kabinet Gotong Royong
 
Era perjuangan kemerdekaan
Garuda Pancasila
 
Era demokrasi parlementer
 
Era demokrasi terpimpin
 
Era Orde Baru
 
Era reformasi
 


Sumber :
wiki.nomor.net, id.wikipedia.org, ilmuwan.web.id, dsb.