Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
| Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia | |
|---|---|
 Lambang Polri | |
| Pemegang pertama | Komisaris Jenderal Polisi Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo |
| Dibentuk | 1945 |
| Deputi | Komisaris Jenderal Polisi Badrodin Haiti (Wakil Kapolri) |
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau biasa disingkat Kapolri adalah pejabat yang menjadi pimpinan tertinggi dalam organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Pada tanggal 19 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membentuk Badan Kepolisian Negara (BKN). Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN).[1]
Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.[2]
Mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri.[3]
Pada masa negera Republik Indonesia Serikat, Jawatan Kepolisian Negara Republik Indonesia Serikat berada dibawah Perdana Menteri dengan perantaraan Jaksa Agung dalam bidang politik dan operasional.[4] Sementara itu dalam hal pemeliharaan dan susunan administrasi bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri. Presiden RIS, Soekarno pada tanggal 21 Januari 1950 mengangkat kembali Soekanto Tjokrodiatmodjo sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Republik Indonesia Serikat.[5] Setelah RIS bubar, Soekanto diangkat kembali sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Republik Indonesia.[6]
Pada tahun 1961 Kepolisian Negara menjadi bagian dari angkatan bersenjata.[7] Pada tahun 1962 jabatan kepala jawatan kepolisian diubah menjadi Menteri/Kepala Kepolisian Negara,[8] dan diubah lagi menjadi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian Negara.[9] Pada masa Kabinet Dwikora jabatan Kapolri diubah lagi menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian.[10]
Setelah reorganisasi ABRI tahun 1970, kembali menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang berada di bawah komando dari Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Panglima ABRI).
Mulai tanggal 1 April 1999, Kepolisian Negara Republik Indonesia dipisahkan dengan Tentara Nasional Indonesia dari ABRI dan menjadi berdiri sendiri. Kapolri dipilih oleh Presiden berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Daftar pejabat
Lihat pula
- Panglima Tentara Nasional Indonesia
- Kepala Staf TNI Angkatan Darat
- Kepala Staf TNI Angkatan Laut
- Kepala Staf TNI Angkatan Udara
Referensi
- ^ Sejarah Nasional Indonesia VI. hlm. 182.
- ^ Djamin, Awaloedin (2007). Sejarah perkembangan kepolisian di Indonesia. hlm. 122.
- ^ "Penetapan Pemerintah tahun 1946". ngada.org. Diakses 5 November 2012.
- ^ Keputusan Presiden RIS No.22 Tahun 1950 Tanggal 16 Januari 1950
- ^ Keputusan Presiden RIS No.29 Tahun 1950 Tanggal 21 Januari 1950
- ^ Keppres No.190 Tahun 1950
- ^ pasal 3, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961, Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara
- ^ Keputusan Presiden No.94 Tahun 1962
- ^ Keputusan Presiden No.134 Tahun 1962
- ^ "Keputusan Presiden Republik Indonesia No.15 Tahun 1963" (pdf). sipuu.setkab.go.id. Sistem Informasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Diakses 4 Agustus 2013.
- ^ "1968-05-15 Amanat Presiden Republik Indonesia Jenderal Soeharto Pada Upacara Serah Terimah Jabatan Panglima Angkatan Kepolisian". Soeharto.co. Diakses 10 Desember 2013.
- ^ "1974-06-26 Amanat Presiden Soeharto Pada Upacara Pelantikan KASAL Dan KAPOLRI". Soeharto.co. Diakses 9 Desember 2013.
- ^ Anggoro Gunawan (20 Juli 2001). "SI Kemungkinan Akan Digelar Sabtu (21/7) Pukul 10.00 WIB". tempo.co. Diakses 17 Agustus 2013.
Pranala luar
- (Indonesia) Daftar Kapolri di situs web Museum Polri
| |||||||||||||||||||||||||||
sepakbola.biz, wiki.kpt.co.id, id.wikipedia.org, dsb.