Kejaksaan Agung Indonesia
Kejaksaan Agung Republik Indonesia | |
---|---|
Logo Kejaksaan Indonesia | |
Didirikan | 19 Agustus 1945 |
Motto | Satya Adhi Wicaksana |
Struktur yurisdiksi | |
Wilayah hukum | Nasional Indonesia |
Jaksa Agung | Muhammad Prasetyo |
Kantor Pusat | Jakarta |
Kejaksaan Agung (disingkat Kejakgung atau Kejagung) adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibu kota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia.
Kejaksaan Agung, kejaksaan tinggi (berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi) dan kejaksaan negeri (berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota) merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.
Daftar isi
Unsur pimpinan dan unsur pembantu pimpinan
Unsur pimpinan Kejaksaan Agung terdiri atas Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung, keduanya merupakan satu kesatuan.
- Jaksa Agung (Jakgung) merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Jaksa Agung Indonesia saat ini adalah Muhammad Prasetyo, yang menjabat sejak 20 November 2014.
- Wakil Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul Jaksa Agung, dan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.
Sedangkan unsur pembantu pimpinan adalah Jaksa Agung Muda dan Wakil Jaksa Agung Muda serta Badan Pendidikan dan Pelatihan. Terdapat 6 Jaksa Agung Muda dan 1 Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, yaitu:
- Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
- Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
- Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum
- Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus
- Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
- Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
- Badan Pendidikan dan Pelatihan
Tugas dan wewenang Jaksa Agung
Tugas dan wewenang Jaksa Agung adalah:
- menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan
- mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang
- mengesampingkan perkara demi kepentingan umum
- mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara
- dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri, atas rekomendasi dokter.
Lihat pula
Pranala luar
Situs web resmi Kejaksaan Agung Indonesia
|
|
Kategori: |
id.wikipedia.org, diskusi.biz, wiki.ggkarir.com, dsb.