Kementerian Indonesia

Indonesia

Artikel ini adalah bagian dari seri: Politik dan pemerintahan Indonesia

Pancasila UUD 1945 Legislatif Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Eksekutif Pemerintah Presiden (Daftar) Joko Widodo Wakil Presiden (Daftar) Muhammad Jusuf Kalla Kabinet Kementerian Lembaga pemerintah nonkementerian Lembaga nonstruktural Perwakilan luar negeri Yudikatif Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Komisi Yudisial Inspektif Badan Pemeriksa Keuangan Daerah Pemerintahan daerah Daftar provinsi Pemilihan umum Pemilihan umum Pemilu Legislatif 2014 Pemilu Presiden 2014 Partai politik Daftar Partai politik

Negara lain · Atlas Portal politik

Kementerian (nama resmi: Kementerian Negara) adalah lembaga Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian berkedudukan di ibukota negara yaitu Jakarta dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Sejarah

Sebagian besar kementerian yang ada sekarang telah mengalami berbagai perubahan, meliputi penggabungan, pemisahan, pergantian nama, dan pembubaran (baik sementara atau permanen). Jumlah kementerian sendiri hampir selalu berbeda-beda dalam setiap kabinet, dimulai dari yang hanya berjumlah belasan hingga pernah mencapai ratusan, sebelum akhirnya ditentukan di dalam UU No. 39 Tahun 2008, yaitu sejumlah maksimal 34 kementerian.

Dalam perjalanannya, pembentukan kementerian di Indonesia selalu mempertimbangkan kekuatan politik, ideologi, dan suku bangsa. Pada era Perjuangan Kemerdekaan dan Demokrasi Parlementer, empat partai politik, yakni PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan PSI, saling bersaing dalam memperebutkan posisi kementerian. Setelah tahun 1955, PKI menjadi kekuatan tambahan dalam percaturan politik Indonesia.

Pada masa Kabinet Pembangunan I - VII, hanya ada satu kekuatan politik yang dominan, yakni Golkar. Dan pada era Reformasi, macam-macam partai silih berganti berkuasa. Golkar, PKB, PDIP, dan Demokrat, merupakan empat partai besar yang pernah menduduki puncak pimpinan negara.

Jika dilihat berdasarkan komposisi etnis, Kementerian Indonesia didominasi oleh Suku Jawa, yang kemudian diikuti oleh Suku Minangkabau dan Suku Sunda. Dua suku bangsa yang berasal dari Indonesia Timur, yakni Minahasa dan Maluku, juga merupakan kelompok masyarakat yang banyak mengisi Kementerian Indonesia.

Sepanjang sejarahnya, kementerian menggunakan nomenklatur yang berubah-ubah. Pada sekitar tahun 1968-1998, nomenklatur yang digunakan adalah "departemen", "kantor menteri negara", dan "kantor menteri koordinator". Pada tahun 1998 mulai digunakan istilah "kementerian negara" dan "kementerian koordinator", sementara istilah "departemen" tetap dipertahankan. Sejak berlakunya UU No. 39 Tahun 2008 dan Perpres No. 47 Tahun 2009, seluruh nomenklatur kementerian dikembalikan menjadi "kementerian" saja, seperti pada masa awal kemerdekaan. Proses pergantian kembali nomenklatur ini mulai dilakukan pada masa Kabinet Indonesia Bersatu II.^[2][3][4]

Kementerian yang digabungkan/dipisahkan

• Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan saat ini, sempat digabungkan menjadi "Departemen Perindustrian dan Perdagangan" pada pertengahan perjalanan Kabinet Pembangunan VI, dan kemudian dipisahkan kembali pada Kabinet Indonesia Bersatu hingga sekarang.
• Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat pada Kabinet Kerja (2014) digabung menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kementerian yang dibubarkan

• Kementerian Kemakmuran, dibentuk sejak proklamasi kemerdekaan (Kabinet Presidensial) dan dibubarkan pada Kabinet Natsir hingga sekarang.
• Kementerian Sosial, dibentuk sejak proklamasi kemerdekaan (Kabinet Presidensial), sempat dibubarkan pada Kabinet Persatuan Nasional, dan dibentuk kembali pada Kabinet Gotong Royong hingga sekarang.
• Kementerian Penerangan, dibentuk sejak proklamasi kemerdekaan (Kabinet Presidensial) dan dibubarkan pada Kabinet Persatuan Nasional hingga sekarang.

Kementerian yang berganti nama

• "Kementerian Dalam Negeri" saat ini, dibentuk sejak proklamasi kemerdekaan (Kabinet Presidensial) dengan nama "Kementerian Dalam Negeri", berganti nama menjadi "Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah" pada perombakan I Kabinet Persatuan Nasional, dan kembali menjadi "Departemen Dalam Negeri" pada Kabinet Gotong Royong hingga sekarang.
• "Kementerian Pertahanan" saat ini, dibentuk sejak proklamasi kemerdekaan (Kabinet Presidensial) dengan nama "Kementerian Keamanan Rakyat", berganti nama menjadi "Departemen Pertahanan" pada Kabinet Sjahrir II, menjadi "Departemen Pertahanan dan Keamanan" pada Kabinet Kerja I, dan kembali menjadi "Departemen Pertahanan" pada Kabinet Persatuan Nasional hingga sekarang.
• "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia" saat ini, dibentuk sejak proklamasi kemerdekaan (Kabinet Presidensial) dengan nama "Kementerian Kehakiman", berganti nama menjadi "Departemen Hukum dan Perundang-undangan" pada Kabinet Persatuan Nasional, menjadi "Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" pada Kabinet Gotong Royong, dan terakhir menjadi "Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia" pada Kabinet Indonesia Bersatu hingga sekarang.
• "Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral" saat ini, dibentuk pada Kabinet Kerja I dengan nama "Kementerian Perindustrian dan Pertambangan", berganti nama menjadi "Kementerian Pertambangan" pada Kabinet Dwikora I, menjadi "Kementerian Minyak dan Gas Bumi" pada Kabinet Dwikora II, kembali menjadi "Kementerian Pertambangan" pada Kabinet Ampera I, menjadi "Departemen Pertambangan dan Energi" pada Kabinet Pembangunan III, dan menjadi "Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral" pada perombakan I Kabinet Persatuan Nasional hingga sekarang.
• "Kementerian Komunikasi dan Informatika" saat ini, dibentuk sejak proklamasi kemerdekaan (Kabinet Presidensial) dengan nama "Kementerian Penerangan", sempat dibubarkan pada Kabinet Persatuan Nasional, dibentuk kembali dengan nama "Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi" pada Kabinet Gotong Royong, dan menjadi "Departemen Komunikasi dan Informatika" pada Kabinet Indonesia Bersatu hingga sekarang.
• "Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan" sebelumnya namanya adalah "Kementerian Pendidikan Nasional dan bidang Kebudayaan ada dalam Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata pada masa kabinet indonesia bersatu II Bidang kebudayaan masuk kedalam Kementerian Pendidikan sedangkan Bidang Pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
• "Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif" sebelumnya bernama Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata setelah Kebudayaan masuk kedalam kementerian Pendidikan kementerian ini mengubah namanya menjadi "Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif".

Landasan hukum

Landasan hukum kementerian adalah Bab V Pasal 17 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa:

1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

2. Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.

3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Lebih lanjut, kementerian diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran

Pembentukan kementerian dilakukan paling lama 14 hari kerja sejak presiden mengucapkan sumpah/janji. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 harus dibentuk dalam satu kementerian tersendiri. Untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian, presiden juga dapat membentuk kementerian koordinasi. Jumlah seluruh kementerian maksimal 34 kementerian.

Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan selain yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 dapat diubah oleh presiden. Pemisahan, penggabungan, dan pembubaran kementerian tersebut dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kecuali untuk pembubaran kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keamanan, dan keuangan harus dengan persetujuan DPR.

Daftar saat ini

Setiap kementerian membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian-kementerian tersebut adalah:

• Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945, terdiri atas:
  • Kementerian Dalam Negeri
  • Kementerian Luar Negeri
  • Kementerian Pertahanan
• Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945, terdiri atas:
  • Kementerian Agama
  • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  • Kementerian Keuangan
  • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  • Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
  • Kementerian Kesehatan
  • Kementerian Sosial
  • Kementerian Ketenagakerjaan
  • Kementerian Perindustrian
  • Kementerian Perdagangan
  • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
  • Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  • Kementerian Perhubungan
  • Kementerian Komunikasi dan Informatika
  • Kementerian Pertanian
  • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  • Kementerian Kelautan dan Perikanan
  • Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
  • Kementerian Agraria dan Tata Ruang
• Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, terdiri atas:
  • Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
  • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  • Kementerian Badan Usaha Milik Negara
  • Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
  • Kementerian Pariwisata
  • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  • Kementerian Pemuda dan Olahraga
  • Kementerian Sekretariat Negara

Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya.

• Kementerian koordinator, terdiri atas:
  • Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
  • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  • Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
  • Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Susunan organisasi

Kementerian dipimpin oleh menteri yang tergabung dalam sebuah kabinet. Presiden juga dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu apabila terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus. Susunan organisasi kementerian adalah sebagai berikut:

• Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya dan/atau ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945:
  • unsur pemimpin: Menteri;
  • unsur pembantu pemimpin: Sekretariat Jenderal;
  • unsur pelaksana: Direktorat Jenderal;
  • unsur pengawas: Inspektorat Jenderal;
  • unsur pendukung: Badan dan/atau Pusat; dan
  • unsur pelaksana tugas pokok di daerah atau Instansi Vertikal (khusus Kementerian yang menangani urusan agama, hukum, dan keuangan.
• Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah
  • Pemimpin: Menteri;
  • Pembantu pemimpin: Sekretariat Kementerian;
  • Pelaksana: Deputi;
  • Pengawas: Inspektorat; dan
• Kementerian koordinator:
  • Pemimpin: Menteri koordinator;
  • Pembantu pemimpin: Sekretariat Kementerian Koordinator;
  • Pelaksana: Deputi; dan
  • Pengawas: Inspektorat

Lihat pula

• Undang-Undang Kementerian Negara
• Kabinet Pemerintahan Indonesia
• Bekas Jabatan Politik di Indonesia

Referensi dan catatan kaki

Pranala luar

• Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009

Kabinet pemerintahan Indonesia Era perjuangan kemerdekaan Presidensial Sjahrir I Sjahrir II Sjahrir III Amir Sjarifuddin I Amir Sjarifuddin II Hatta I Darurat Hatta II Era demokrasi parlementer RIS (RI: Susanto · Halim) Natsir Sukiman-Suwirjo Wilopo Ali Sastroamidjojo I Burhanuddin Harahap Ali Sastroamidjojo II Djuanda Era demokrasi terpimpin Kerja I Kerja II Kerja III Kerja IV Dwikora I Dwikora II Dwikora III Ampera I Ampera II Era Orde Baru Pembangunan I Pembangunan II Pembangunan III Pembangunan IV Pembangunan V Pembangunan VI Pembangunan VII Era reformasi Reformasi Pembangunan Persatuan Nasional Gotong Royong Indonesia Bersatu I Indonesia Bersatu II Kerja Lihat pula: Kementerian Indonesia

Topik Indonesia Sejarah Nusantara Prasejarah Kerajaan Hindu-Buddha Kerajaan Islam Era Portugis Era VOC Era Belanda Era Jepang Era Kemerdekaan Sejarah Indonesia Sejarah nama Indonesia Proklamasi Masa Transisi Era Orde Lama (Dekrit Presiden Demokrasi Terpimpin Gerakan 30 September) Era Orde Baru (Supersemar Integrasi Timor Timur Gerakan 1998) Era reformasi Geografi Air terjun Bendungan & Waduk Danau Gunung & pegunungan Gunung berapi Laut Pulau & kepulauan Selat Sungai Tanjung & ujung Teluk Titik-titik garis pangkal Politik dan pemerintahan Pemerintah Presiden Kementerian MPR DPR DPD MA MK KY BPK Perwakilan di Luar Negeri Kepolisian Militer Lembaga Pemerintahan Administratif (Provinsi Kabupaten/kota Kecamatan dan Kelurahan/Desa) Hubungan Luar Negeri Hukum Undang-Undang Pemilu Partai Politik Kewarganegaraan Indonesia Ekonomi APBN APBD Bank Pasar Modal Bursa Efek Indonesia Bursa Berjangka Jakarta Pariwisata Perusahaan BUMN Sains dan Teknologi Transportasi Demografi Suku Bahasa Agama Nama Indonesia Tokoh Budaya Seni Film Tari Sastra Musik Lagu Masakan Mitologi Pendidikan Olahraga Busana daerah Arsitektur (Bandar udara Pelabuhan Stasiun kereta api Terminal Pembangkit listrik) Warisan budaya (Wayang Batik Keris Angklung Tari Saman Noken) Simbol Sang Saka Merah Putih Garuda Pancasila Ibu Pertiwi Nusantara Flora fauna Fauna Flora Bunga Binatang Burung Ikan Tumbuhan Cagar alam Suaka margasatwa Taman nasional Terumbu karang Lainnya Media Telekomunikasi Internet Televisi nasional Televisi lokal Tanda kehormatan Kode telepon Kode kendaraan Kodepos Hari penting Portal Indonesia