Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Menteri
Yuddy Chrisnandi
Sekretaris Kementerian
Dwi Wahyu Atmaji[1]
Deputi
Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan	Muhammad Yusuf Ateh[1]
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana	Rini Widyantini[1]
Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur	Setiawan Wangsaatmaja[1]
Bidang Pelayanan Publik	Mirawati Sudjono[1]
Staf Ahli
Bidang Hukum	Kuniyati[1]
Bidang Kebijakan Publik	Rusdianto[1]
Bidang Komunikasi Strategis dan Hubungan Kelembagaan	Hendro Witjaksono[1]
Bidang Pemerintahan & Otonomi Daerah	Deddy S. Bratakusumah[1]
Bidang Budaya Kerja Aparatur	Rini Panganti[1]
Kantor pusat
Jl. Jend. Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan - 12190
Situs web
www.menpan.go.id

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (dahulu Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, disingkat KemenPAN-RB) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Kementerian PAN dipimpin oleh seorang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Yuddy Chrisnandi.

Tugas dan Fungsi

Tugas

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.^[2]

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi^[2]:

1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;
2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;
3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menurut Peraturan Presiden Nomor 56 tahun 2013 adalah ^[3]:

1. Sekretariat Kementerian;
2. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan;
3. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana;
4. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur;
5. Deputi Bidang Pelayanan Publik;
6. Staf Ahli Bidang Hukum;
7. Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik;
8. Staf Ahli Bidang Komunikasi Strategis dan Hubungan Kelembagaan;
9. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah; dan
10. Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Aparatur.

Referensi

Lihat pula

• Daftar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia
• Kementerian Indonesia

Pranala luar

• (Indonesia) Situs web resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia