Lembaga Nonstruktural

Indonesia

Artikel ini adalah bagian dari seri: Politik dan pemerintahan Indonesia

Pancasila UUD 1945 Legislatif Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Eksekutif Pemerintah Presiden (Daftar) Joko Widodo Wakil Presiden (Daftar) Muhammad Jusuf Kalla Kabinet Kementerian Lembaga pemerintah nonkementerian Lembaga nonstruktural Perwakilan luar negeri Yudikatif Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Komisi Yudisial Inspektif Badan Pemeriksa Keuangan Daerah Pemerintahan daerah Daftar provinsi Pemilihan umum Pemilihan umum Pemilu Legislatif 2014 Pemilu Presiden 2014 Partai politik Daftar Partai politik

Negara lain · Atlas Portal politik

Lembaga Nonstruktural (disingkat LNS) adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah, yang dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, serta dibiayai oleh anggaran negara. LNS tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, namun dalam dinamika penyelenggaraan negara dan pemerintahan terdapat tugas dan fungsi lain yang dinilai harus diselenggarakan, sehingga perlu dibentuk lembaga independen. Dinamika dimaksud melahirkan bermacam varian LNS dengan tugas dan fungsi masing-masing, seperti mempercepat proses terwujudnya penegakan dan kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan juga pengembangan kehidupan sosial budaya di Indonesia.^[1]

Daftar lembaga nonstruktural

Berikut adalah daftar LNS yang ada di Indonesia hingga saat ini ^[2] :

1. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
2. Badan Amil Zakat Nasional
3. Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
4. Badan Nasional Pengelola Perbatasan
5. Badan Nasional Sertifikasi Profesi
6. Badan Olahraga Profesional
7. Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal
8. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
9. Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
10. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas
11. Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik
12. Badan Pengawas Pemilihan Umum
13. Badan Pengelola Dana Abadi Umat
14. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura
15. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
16. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
17. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
18. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang
19. Badan Perlindungan Konsumen Nasional
20. Badan Pertimbangan Kepegawaian
21. Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional
22. Badan Pertimbangan Perfilman Nasional
23. Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan
24. Dewan Energi Nasional
25. Dewan Jaminan Sosial Nasional
26. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
27. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
28. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
29. Dewan Kelautan Indonesia
30. Dewan Ketahanan Nasional
31. Dewan Ketahanan Pangan
32. Dewan Koperasi Indonesia
33. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
34. Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
35. Dewan Nasional Perubahan Iklim
36. Dewan Pengupahan Nasional
37. Dewan Pers
38. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
39. Dewan Pertimbangan Presiden
40. Dewan Riset Nasional
41. Dewan Sumber Daya Air Nasional
42. Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
43. Komisi Banding Merek
44. Komisi Banding Paten
45. Komisi Informasi Pusat
46. Komisi Kejaksaan
47. Komisi Kepolisian Nasional
48. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
49. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
50. Komisi Nasional Lanjut Usia
51. Komisi Pemberantasan Korupsi
52. Komisi Pemilihan Umum
53. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional
54. Komisi Pengawas Haji Indonesia
55. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
56. Komisi Penyiaran Indonesia
57. Komisi Perlindungan Anak Indonesia
58. Komite Akreditasi Nasional
59. Komite Inovasi Nasional
60. Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur
61. Komite Nasional Keselamatan Transportasi
62. Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza
63. Komite Olah Raga Nasional Indonesia
64. Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun
65. Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan
66. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
67. Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran
68. Konsil Kedokteran Indonesia
69. Lembaga Kerja Sama Tripartit
70. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
71. Lembaga Produktivitas Nasional
72. Lembaga Sensor Film
73. Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan
74. Ombudsman Republik Indonesia
75. Otoritas Jasa Keuangan
76. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
77. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
78. Unit Staf Kepresidenan

Lembaga nonstruktural yang telah dibubarkan

1. Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional
2. Badan Koordinasi Keamanan Laut
3. Badan Pengembangan Kawasan Pengembagan Ekonomi Terpadu
4. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
5. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Aceh dan Nias (BRR Aceh-Nias)
6. Dewan Buku Nasional
7. Dewan Gula Indonesia
8. Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia
9. Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia
10. Komisi Hukum Nasional
11. Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
12. Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan
13. Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
14. Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Kebijakan dan Reformasi (UPK3KR)
15. Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan

Referensi

Lihat pula

• Lembaga pemerintah nonkementerian
• Daftar lembaga pemerintahan Indonesia

Pranala luar

• Daftar Lembaga Non Struktural dan Independen yang menerima Dana APBN melalui Kementerian Negara dan Lembaga