Provinsi (Romawi)
Provinsi (atau propinsi; bahasa Inggris: province; bahasa Latin: provincia, jamak: provinciae) dalam zaman Romawi kuno adalah unit administratif dan teritorial dasar terbesar di bawah kekaisaran untuk wilayah kekuasaan di luar Italia. Diterapkan sampai sistem Tetrarki (sekitar 296 M). Kata provinsi yang dipakai di Indonesia sekarang berasal dari istilah Romawi ini.
Provinsi umumnya dipimpin oleh seorang gubernur, yaitu politikus dengan tingkat jabatan "Senator", biasanya bekas konsul atau bekas praetor. Salah satu perkecualian adalah provinsi Mesir (Egypt), yang digabungkan oleh Augustus setelah kematian Cleopatra, dipimpin oleh gubernur dari tingkatan "Equestrian" saja, mungkin untuk mencegah ambisi senatorial. Perkecualian ini unik, tetapi tidak bertentangan dengan hukum Romawi, karena Mesir dianggap milik pribadi Augustus, mengikuti tradisi raja-raja Helenistik sebelumnya.
Daftar isi
Provinsi Republik
Kata Latin provincia asalnya berarti tugas atau satu set tanggungjawab yang dilimpahkan oleh Senat Romawi kepada seseorang yang memegang imperium ("hak memerintah"; "right of command"), yang seringkali berupa perintah militer dengan wilayah operasi yang spesifik.[1] Di bawah Republik Romawi, "Executive Magistrates Republik Romawi" diangkat untuk menjabat selama periode satu tahun, dan mereka yang di luar kota Roma, misalnya konsul yang bertindak selaku jenderal dalam suatu serangan militer, ditugaskan pada satu provincia tertentu, dalam suatu batasan otoritas untuk memberikan perintah. Roma mulai berkembang ke luar Italia selama Perang Punik Pertama. Provinsi tetap yang direbut pertama kali adalah Sisilia (Sicilia) pada tahun 241 SM dan Sardinia (Corsica et Sardinia) pada tahun 237 SM. Ekspansi militer terus meningkatkan jumlah provinsi administratif ini, sampai jumlah personil yang berkualitas tidak lagi mencukupi untuk memenuhi kekosongan jabatan.[2] Masa jabatan "gubernur provinsi" sering harus diperpanjang beberapa tahun (prorogatio), dan kadang kala Senat menganugerahkan imperium juga kepad warga privat (privati), yang terkenal adalah Pompey Agung.[3] "Prorogatio" mengabaikan Konstitusi Republik Romawi yang prinsipnya memilih magistrat setiap tahun, dan jumlah kekayaan maupun kekuasaan militer yang tidak seimbang oleh beberapa orang melalui jabatan di tingkat provinsi merupakan faktor utama adanya transisi dari republik menjadi otokrasi imperial.[4]
Daftar provinsi Republik
Tahun pendirian dan nama provinsi:
- 240 SM – Sicilia (Sisilia)
- 237 SM – Corsica et Sardinia] (Korsika dan Sardinia)
- 203 SM – Gallia Cisalpina (Italia utara)
- 197 SM – Hispania Citerior dan Hispania Ulterior (semenanjung Iberia)
- 167 SM – Illyricum (Ilirikum)
- 146 SM – Macedonia (Makedonia)
- 147 SM – Africa (Provinsi Afrika) (sebagian Afrika Mediteranean)
- 129 SM – Asia (bagian-bagian dari Anatolia dan Asia Minor)
- 120 SM – Gallia Transalpina atau lebih tepatnya Gallia Narbonensis (Perancis selatan)
- 78 SM - Cilicia, setelah tahun 64 SM menjadi Cilicia et Cyprus (Kilikia dan Siprus)
- 74 SM – Bithynia (Bitinia); sejak tahun 64 SM menjadi Bithynia et Pontus
- 74 SM – Creta et Cyrenaica (Kreta dan Kirenaika)
- 66 SM – Corduene (Korduene)
- 64 SM – Cilicia et Cyprus (Kilikia dan Siprus)
- 64 SM - Bithynia et Pontus (Bitinia dan Pontus)
- 64 SM – Syria (Suriah
Provinsi Imperial selama masa Prinsipat
Pendirian Kekaisaran Romawi berdasarkan "Augustan Settlement" pada tahun 27 SM, menyebabkan regulasi pemerintahan provinsi. Octavian Caesar, setelah menjadi pemenang tanpa tandingan dari perang saudara Romawi dan menjadi penguasa negara Romawi, secara resmi meletakkan jabatan dan kekuasaanya, dan secara teori memulihkan otoritas Senat Romawi. Octavian sendiri mengambil gelar "Augustus" dan diberikan mandat untuk memerintah, di samping Mesir, juga provinsi-provinsi strategis penting yaitu Gaul, Hispania dan Suriah (termasuk Kilikia dan Siprus). Di bawah pemerintaha Augustus, provinsi Romawi diklasifikasikan sebagai "senatorial" atau "imperial", artinya gubernur-gubernurnya ditunjuk oleh Senat atau oleh kaisar (emperor). Umumnya, provinsi-provinsi yang sudah ada pada zaman Republik merupakan "Provinsi Senatorial". Provinsi Senatorial, sebagaimana pada zaman Republik, diperintah oleh seorang prokonsul, yang dipilih dengan undian di antara para senator yang dulunya bekas konsul atau bekas praetor, tergantung provinsi yang ditugaskan. "Provinsi Imperial" utama berada di bawah suatu a legatus Augusti pro praetore, juga seorang senator dengan tingkat konsular atau praetorian. Mesir dan sejumlah provinsi kecil yang tidak memiliki markas legion dipimpin oleh seorang prokurator (praefectus atau prefek di Mesir), yang dipilih oleh kaisar dari kalangan bukan-senator, dari tingkatan equestrian. Status suatu provinsi dapat berubah sewaktu-waktu. Pada tahun 68 M, seluruhnya ada 36 provinsi, 11 di antaranya adalah senatorial dan 25 imperial. Di antara provinsi imperial, 15 dipimpin oleh legati dan 10 diperintah oleh procuratores (prokurator) atau praefecti (prefek).
Daftar provinsi yang diciptakan pada masa Prinsipat
- 27 SM – Achaea (Akhaya) dipisahkan dari Makedonia, provinsi senatorial propraetorial
- 25 SM – Galatia, provinsi imperial propraetorial
- 22 SM – reorganisasi provinsi Gaul setelah "Perang Galia" (direbut oleh Julius Caesar) menjadi Gallia Aquitania, Gallia Belgica, Gallia Lugdunensis, semua provinsi imperial propraetorial
- 15 SM – Raetia, provinsi imperial procuratorial
- ~13 SM – Hispania Ulterior dibagi menjadi Baetica dan Lusitania (masing-masing provinsi senatorial propraetorial dan imperial propraetorial)
- 12 SM – Germania Magna, lenyap setelah tahun 9 M
- 6 M – Iudaea, provinsi imperial procuratorial (diganti namanya menjadi "Syria Palaestina" oleh Hadrian, dan dinaikkan statusnya menjadi provinsi proconsular ).
- 14 SM <http://en.wikipedia.org/wiki/Alpe s_Maritimae> – Alpes Maritimae, provinsi imperial procuratorial
- 18 M – Cappadocia Kapadokia, provinsi imperial propraetorial (kemudian proconsular)
- ~20–50 – Illyricum dibagi menjadi Illyricum Superior (Dalmatia) dan Illyricum Inferior (Pannonia), provinsi imperial proconsular
- 40 – Mauretania Tingitana dan Mauretania Caesariensis, provinsi imperial procuratorial
- c. 40 – Noricum, provinsi imperial procuratorial
- 43 – Britannia, provinsi imperial proconsular
- 43 – Lycia et Pamphylia, provinsi imperial propraetorial
- 46 – Thracia, provinsi imperial procuratorial
- c. 47 – Alpes Poeninae, provinsi imperial procuratorial
- 63 – Alpes Cottiae, provinsi imperial procuratorial
- 67 – Epirus, provinsi imperial procuratorial
- 72 – Commagene digabungkan ke Syria
- c. 84 – Germania Superior dan Germania Inferior, provinsi imperial proconsular
- 85 – Moesia dibagi menjadi Moesia Superior dan Moesia Inferior, provinsi imperial proconsular
- 105 – Arabia, provinsi imperial propraetorial
- 107 – Dacia, provinsi imperial proconsular (dipisahkan menjadi Dacia Superior dan Dacia Inferior antara tahun 118 dan 158)
- 107 – Pannonia dibagi menjadi Pannonia Superior dan Pannonia Inferior, provinsi imperial (masing-masing proconsular dan propraetorial)
- ~ 115 – Armenia, Assyria dan Mesopotamia, dibentuk oleh Trajan, ditinggalkan oleh Hadrian pada tahun 118
- 166 – Tres Daciae terbentuk dari: Porolissensis, Apulensis dan Malvensis, provinsi imperial procuratorial
- 193 – Syria dibagi menjadi Syria Coele dan Syria Phoenicia, provinsi imperial (masing-masing proconsular dan propraetorial)
- 193 – Numidia dipisahkan dari Africa proconsularis, provinsi imperial propraetorial
- ~ 197 – Mesopotamia, provinsi imperial praefectorial
- 197 (diformalkan ~212) – Britannia dibagi atas Britannia Superior dan Britannia Inferior, provinsi imperial (masing-masing proconsular dan propraetorial)
- 214 M – Osroene
Sumber utama daftar provinsi
Kekaisaran Romawi Awal
- Germania (book) (ca. 100)
- Geography (Ptolemy) (ca. 140)
Kekaisaran Romawi Akhir
- Laterculus Veronensis (ca. 310)
- Notitia dignitatum (ca. 400-420)
- Laterculus Polemii Silvii (ca. 430)
- Synecdemus (ca. 520)
Referensi
- ^ John Richardson, "Fines provinciae," in Frontiers in the Roman World. Proceedings of the Ninth Workshop of the International Network Impact of Empire (Durhan, 16–19 April 2009) (Brill, 2011), p. 2ff., and "The Administration of the Empire," in The Cambridge Ancient History (Cambridge University Press, 1994), vol. 9, pp. 564–565, 580.
- ^ Andrew Lintott, The Constitution of the Roman Republic (Oxford University Press, 1999), p. 113ff.; T. Corey Brennan, The Praetorship in the Roman Republic (Oxford University Press, 2000), pp. 626–627.
- ^ Lintott, Constitution, p. 114; Brennan, Praetorship, p. 636.
- ^ Claude Nicolet, Space, Geography, and Politics in the Early Roman Empire (University of Michigan Press, 1991, originally published in French 1988), pp. 1, 15; Olivier Hekster and Ted Kaizer, preface to Frontiers in the Roman World, p. viii; Lintott, Constitution, p. 114; W. Eder, "The Augustan Principate as Binding Link," in Between Republic and Empire (University of California Press, 1993), p. 98.
Pustaka tambahan
- Early Imperial Roman provinces, at livius.org
- Pauly-Wissowa
- Lintott, Andrew (1993). Imperium Romanum. London: Routledge.
- Mommsen, Theodor (1909). The Provinces of the Roman Empire. 2 vols. London: Ares Publishers.
- Scarre, Chris (1995). "The Eastern Provinces," The Penguin Historical Atlas of Ancient Rome. London: Penguin Books, 74–75.
- Westermann, Großer Atlas zur Weltgeschichte (Jerman)
- Loewenstein, Karl (1973). The Governance of Rome. Springer. ISBN 90-247-1458-3.
Pranala luar
| |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori: |
informasi.web.id, wiki.ggiklan.com, id.wikipedia.org, dsb.