Sinterklas Hitam

Artikel ini bagian dari seri Sejarah Indonesia
Lihat pula: Garis waktu sejarah Indonesia Sejarah Nusantara
Prasejarah
Kerajaan Hindu-Buddha
Kutai (abad ke-4)
Tarumanagara (358–669)
Kalingga (abad ke-6 sampai ke-7)
Sriwijaya (abad ke-7 sampai ke-13)
Sailendra (abad ke-8 sampai ke-9)
Kerajaan Medang (752–1006)
Kerajaan Kahuripan (1006–1045)
Kerajaan Sunda (932–1579)
Kediri (1045–1221)
Dharmasraya (abad ke-12 sampai ke-14)
Singhasari (1222–1292)
Majapahit (1293–1500)
Malayapura (abad ke-14 sampai ke-15)
Kerajaan Islam
Penyebaran Islam (1200-1600)
Kesultanan Samudera Pasai (1267-1521)
Kesultanan Ternate (1257–sekarang)
Kerajaan Pagaruyung (1500-1825)
Kesultanan Malaka (1400–1511)
Kerajaan Inderapura (1500-1792)
Kesultanan Demak (1475–1548)
Kesultanan Kalinyamat (1527–1599)
Kesultanan Aceh (1496–1903)
Kesultanan Banten (1527–1813)
Kesultanan Cirebon (1552 - 1677)
Kesultanan Mataram (1588—1681)
Kesultanan Siak (1723-1945)
Kesultanan Pelalawan (1725-1946)
Kerajaan Kristen
Kerajaan Larantuka (1600-1904)
Kolonialisme bangsa Eropa
Portugis (1512–1850)
VOC (1602-1800)
Belanda (1800–1942)
Kemunculan Indonesia
Kebangkitan Nasional (1899-1942)
Pendudukan Jepang (1942–1945)
Revolusi nasional (1945–1950)
Indonesia Merdeka
Orde Lama (1950–1959)
Demokrasi Terpimpin (1959–1965)
Masa Transisi (1965–1966)
Orde Baru (1966–1998)
Era Reformasi (1998–sekarang)

Orang Indo di atas kapal "Castel Felice" tiba di Rotterdam tahun 1958, menyusul peristiwa "Sinterklas Hitam"

"Sinterklas Hitam", dari bahasa Belanda Zwarte Sinterklaas, adalah peristiwa yang terjadi pada tanggal 5 Desember 1957, yaitu hari sebelum perayaan Sinterklas. Setelah sebulan penuh suasana anti-Belanda yang turut dikobarkan presiden Soekarno, pada hari tersebut para warga Belanda dinyatakan "bahaya bagi negara" dan diseru untuk meninggalkan Indonesia. Perusahaan Belanda dinasionalisasi. Hampir 50 000 orang Belanda meninggalkan Indonesia di bulan-bulan berikut. Hubungan ekonomi antara kedua negara putus. Tanggal 17 Agustus 1960, hubungan diplomatis juga diputuskan.

Latar belakang

Latar belakang peristiwa tersebut adalah keengganan Belanda meninggalkan Papua Barat, ketidakpuasan Uni Indonesia Belanda serta kenyataan bahwa perekonomian masih dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan Belanda. Keengganan Belanda untuk menyerahkan wilayah Irian Barat disebabkan karena kebijakan baru dalam pembangunan beretika pada koloninya, untuk mencoba menjadikan Irian Barat sebagai wilayah persemakmuran. Juga oleh karena kehadiran Belanda di Irian Barat. Pada tahun 1955 di Irian Barat, Bahasa Belanda dijadikan bahasa nasional dan wilayah Irian Barat di integrasikan kedalam wilayah Kerajaan.

Gejolak dalam negeri

Presiden Soekarno harus menghadapi segala macam gejolak setelah Belanda akhirnya mengakui Republik Indonesia Serikat. Maret 1957 dinyatakan keadaan darurat. Selanjutnya Presiden Soekarno mencanangkan Demokrasi Terpimpin dengan Kabinet Karya. Soekarno menggunakan konfrontasi dengan Belanda untuk menguatkan rasa persatuan Indonesia.

Referensi

• Blok, D.P. (red) et al (1982): Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 15, Fibula-Van Dishoeck, Haarlem, ISBN-9022838161, p. 437-438
• Lindblad, J.T. (2002): The importance of indonesianisasi during the transition from the 1930s to the 1960s