Hidayat Nur Wahid

Hidayat Nur Wahid
Potret resmi untuk pemilihan umum 2014
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat
Masa jabatan 20 Oktober 2004 – 20 Oktober 2009
Presiden	Susilo Bambang Yudhoyono
Didahului oleh	Amien Rais
Digantikan oleh	Taufik Kiemas
Presiden Partai Keadilan Sejahtera
Masa jabatan 21 Mei 2000 – 11 Oktober 2004
Didahului oleh	Nurmahmudi Ismail
Digantikan oleh	Tifatul Sembiring
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat mewakili Jawa Tengah V (Boyolali, Klaten, Sukoharjo dan Surakarta)
Masa jabatan 20 Oktober 2004 – 20 Oktober 2009
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat mewakili DKI Jakarta II (Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan luar negeri)
Masa jabatan 20 Oktober 2009 – masih menjabat
Informasi pribadi
Lahir	Muhammad Hidayat Nur Wahid 8 April 1960 Kebon Dalem Kidul, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah
Partai politik	Partai Keadilan Sejahtera
Suami/istri	Diana Abbas Thalib (m. 2008–sekarang) «start: (2008)»"Pernikahan: Diana Abbas Thalib dari Hidayat Nur Wahid" Location: (linkback://id.wikipedia.org/wiki/Hidayat_Nur_W ahid)
Tempat tinggal	Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
Alma mater	IAIN Sunan Kalijaga Universitas Islam Madinah
Agama	Islam
Situs web	hidayatnurwahid.com

Dr. H. Muhammad Hidayat Nur Wahid, M.A. (lahir di Kebon Dalem Kidul, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah, 8 April 1960) adalah seorang dosen, politikus dan da'i Indonesia. Ia merupakan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat yang ke-11, menjabat pada periode 2004 hingga 2009 dan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah V (2004-2009) dan DKI Jakarta II (2009-kini). Ia juga merupakan salah satu deklarator dan presiden kedua Partai Keadilan Sejahtera.

Kehidupan awal

Masa kecil dan remaja

Hidayat lahir di Dusun Kadipaten Lor, Kebon Dalem Kidul, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten sebagai anak sulung dari tujuh bersaudara pada tanggal 8 April 1960. Pendidikan formal dimulainya dari SD Negeri Kebondalem Kidon, lulus pada tahun 1972.

Ketertarikan mendalami Islam membuatnya mendaftar ke Pondok Pesantren Wali Songo di Ngabar, Ponorogo, sebelum melanjutkan pendidikannya di Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, lulus tahun 1978.^[1]

Selama di bangku sekolah, Hidayat sudah gemar berorganisasi. Dia menjadi salah satu staf koordinator kesekretariatan Pramuka di Gontor pada tahun 1978, ketika duduk di kelas lima pesantren tersebut. Dia juga tercatat sebagai anggota Pelajar Islam Indonesia.^[2]

Masa kuliah

Setelah lulus dari Gontor pada tahun 1978, Hidayat mendaftar masuk ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta.^[3] Meskipun Hidayat sebelumnya ingin melanjutkan kuliahnya di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, tetapi dia kemudian memutuskan untuk mendalami ilmu agama Islam. Dia memilih masuk fakultas syariah dan sempat mengikuti pelatihan kaderisasi Himpunan Mahasiswa Islam di kampus tersebut.^[2]

Setahun kemudian, Hidayat mendapat beasiswa untuk studi sarjana di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi. Dia memilih masuk ke fakultas dakwah dan ushuluddin, dan lulus dengan predikat cum laude pada tahun 1983.^[1] Setelah lulus sarjana, ia melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang magister (lulus 1987) dan doktor (lulus 1992) di universitas yang sama. Di Madinah, ia aktif berorganisasi hingga terpilih sebagai Ketua Persatuan Pelajar Indonesia Arab Saudi periode 1983-1985.^[3][4]

Kegiatan dakwah dan politik

Masa-masa awal

Pulang ke Indonesia setelah merampungkan studinya di tanah Arab, Hidayat mulai terlibat aktif dalam Gerakan Tarbiyah dan ikut mendirikan Yayasan Alumni Timur Tengah. Dia turut mendirikan Lembaga Pelayanan Pesantren dan Studi Islam (LP2SI) dibawah Yayasan al-Haramain,^[2] dimana ia menjadi ketuanya dan juga menjabat sebagai redaktur jurnal Ma'rifat yang diterbitkan oleh lembaga tersebut, untuk mengimbangi peredaran jurnal-jurnal yang menyuarakan pembaharuan Islam yang dipimpin tokoh seperti Nurcholish Madjid (Cak Nur).

Hidayat menjadi dosen studi Islam di Universitas Muhammadiyah Jakarta, dosen pascasarjana di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga di Universitas asy-Syafi'iyah.^[2] Dia juga turut aktif dalam gerakan dakwah Tarbiyah yang mulai marak di kampus-kampus Indonesia pada era 1980-an, terutama setelah pulangnya para mahasiswa dari negeri-negeri Arab seperti Salim Segaf Al-Jufri, Yusuf Supendi, dan Mustafa Abdul Rahman. Gerakan inilah yang kelak melahirkan Lembaga Mujahid Dakwah, Lembaga Dakwah Kampus, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia dan kelak, Partai Keadilan Sejahtera.^[5]

Hidayat juga terlibat aktif di berbagai forum dakwah, seperti Forum Dakwah Islam dan ketua koordinator tim agama di Forum Indonesia Damai yang digagas tokoh lintas agama seperti Cak Nur, Ahmad Syafii Maarif, Franz Magnis Suseno dan Asmara Nababan.^[2]

Memimpin PK dan PKS (2000-2004)

Setelah bergulirnya reformasi, Hidayat menjadi salah satu deklarator Partai Keadilan yang dideklarasikan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 1998.^[6] Ia menolak tawaran menduduki posisi presiden, namun terpilih menjadi Ketua Dewan Pendiri dan menerima pelantikan menjadi Ketua Majelis Pertimbangan Partai dan Ketua Dewan Syariah, satu tingkat di atas presiden.^[7]

Hidayat mulai dikenal luas ketika dia terpilih menjadi presiden PK pada tanggal 21 Mei 2000, menggantikan pemangku jabatan sebelumnya, Nurmahmudi Ismail yang ditunjuk menjadi Menteri Kehutanan dan Perkebunan oleh Presiden Gus Dur. Hidayat terpilih lewat mekanisme Musyawarah Nasional, menyisihkan dua kandidat lain, Anis Matta dan Irwan Prayitno dan menerima jabatan tersebut dari pejabat presiden, Untung Wahono.^[8]

Pada masa-masa awalnya, Hidayat dihadapkan pada masalah kegagalan PK untuk memenuhi ambang batas parlemen yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengikuti pemilu 2004.^[7] Pada awalnya, Hidayat berusaha untuk mendesak DPR mengkaji kembali UU no. 3 tahun 1999 tentang pemilihan umum yang menjadi penghalang tersebut,^[8] sebelum akhirnya PK memutuskan untuk berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera terhitung mulai 2 Juli 2003.

Ketua MPR (2004-2009)

Sempat digadang-gadang menjadi calon presiden,^[9] Hidayat mencalonkan diri untuk kursi DPR lewat daerah pemilihan Jawa Tengah V pada pemilihan umum 2004, dan terpilih mewakili PKS.

Ia diajukan sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat lewat Koalisi Kerakyatan yang diusung fraksi PKS, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan.^[10] Hidayat didampingi tiga orang calon wakil ketua, yaitu AM Fatwa (anggota DPR dari PAN), Aksa Mahmud (anggota DPD) dan Mooryati Soedibyo (anggota DPD).^[11] Paket ini akhirnya terpilih menjadi pimpinan MPR setelah mendapat 326 suara, hanya berbeda dua angka dengan Koalisi Kebangsaan yang mengusung politisi Sutjipto asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai calon ketua dan Theo L. Sambuaga dari Golkar sebagai calon wakil ketua.^[12] Hidayat dilantik pada 20 Oktober 2004, di hadapan sidang paripurna MPR.^[13]

Hidayat tercatat sebagai pejabat tinggi negara dengan kekayaan terkecil, yaitu hanya sebesar Rp. 233 juta dan 15 ribu dolar Amerika Serikat, menurut data yang diumumkan Komisi Pemberantasan Korupsi pada bulan Desember 2004.^[14]

Selama menjabat, Hidayat sempat beberapa kali mengeluarkan pernyataan yang cukup kontroversial, seperti menyerukan pengadilan in-absentia terhadap mantan presiden Soeharto ^[15] dan meminta Majelis Ulama Indonesia untuk mengeluarkan fatwa pengharaman golput.^[16]

Ketua BKSAP dan memimpin PKS di parlemen (2009-kini)

Hidayat mewakili DPR di sidang First Standing Committee on Peace and International Security, Ekuador, 25 Maret 2013.

Meskipun kembali terpilih ke DPR pada pemilihan umum legislatif Indonesia 2009 mewakili daerah pemilihan DKI Jakarta II, Hidayat tak lagi menjabat sebagai Ketua MPR, posisi yang kemudian dijabat oleh Taufik Kiemas dari PDI-P.^[17] Ia menjabat sebagai Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR dari 22 Oktober 2009^[18] hingga 22 Mei 2012, ketika digantikan oleh Surahman Hidayat karena pencalonannya di pemilihan gubernur DKI Jakarta.^[19][20] Selama masa kepemimpinan Hidayat sebagai Ketua BKSAP, Indonesia dipercaya sebagai pimpinan Persatuan Parlemen Negara Anggota Organisasi Konferensi Islam.^[21]

Setelah pemilihan gubernur Jakarta, Hidayat kemudian dipercaya menjadi ketua fraksi PKS di DPR menggantikan Mustafa Kamal mulai 25 September 2012.^[22]

Kehidupan pribadi

Pernikahan Hidayat dan dr. Diana di TMII, Mei 2008.

Dilahirkan dari keluarga yang termasuk golongan pemuka agama dan guru, kakek Hidayat dari pihak ibu berafiliasi kepada organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah, sementara ayahnya, H. Muhammad Syukri, seorang guru lulusan IKIP Yogyakarta, juga menjadi pengurus di organisasi tersebut. Siti Rahayu, ibunda Hidayat, merupakan aktivis Aisyiyah, sayap kewanitaan Muhammadiyah dan seorang guru Taman Kanak-kanak.^[2]

Hidayat merupakan anak sulung dari tujuh bersaudara. Saudara-saudarinya yang lain bernama Muhammad Agung Nugroho, Mabrur Dewantoro, Istiqomah, Ahmad Wiladi, Ahmad Wisanggeni, dan Sapti Swastanti. Ahmad Wisanggeni dan istrinya, Nurus Baiti berdomisili di Banda Aceh sejak tahun 1997 dan wafat dalam bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda kota tersebut pada akhir Desember 2004.^[23]

Dari pernikahannya dengan Hj. Kastiyan Indriyati, Hidayat mempunyai empat orang anak: Inayatu Dzil Izzati, Ruzaina, Alla Khairi, dan Hubaib Shidiqi. Istri pertamanya meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2008 di Yogyakarta.^[24]

Hidayat kemudian menikah lagi dengan dr. Diana Abbas Thalib, seorang dokter.^[25] Pernikahan keduanya berlangsung di Taman Mini Indonesia Indah pada 11 Mei 2008, dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertindak selaku saksi untuk mempelai pria dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai saksi untuk mempelai wanita.^[26][27] dr. Diana melahirkan anak kembar di Jakarta pada tanggal 15 April 2009.^[28]

Referensi

Pranala luar

• Hidayat Nur Wahid di Facebook
• Hidayat Nur Wahid di Twitter