Negara Palestina (bahasa Arab: دولة فلسطي�, dawlat filastin, atau hanya Palestina (bahasa Arab: فلسطي�, filastin) adalah sebuah negara di Timur Tengah antara Laut Tengah dan Sungai Yordan. Status politiknya masih dalam perdebatan. Sebagian besar negara di dunia termasuk negara-negara anggota OKI, Liga Arab, Gerakan Non-Blok, dan ASEAN telah mengakui keberadaan Negara Palestina. Wilayah Palestina saat ini terbagi menjadi dua entitas politik, yaitu Wilayah Pendudukan Israel dan Otoritas Nasional Palestina. Deklarasi Kemerdekaan Palestina dinyatakan pada 15 November 1988 di Aljir oleh Dewan Nasional (PNC) Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).[1][2].
KTT Liga Arab 1974 menunjuk PLO sebagai "wakil sah tunggal rakyat Palestina dan menegaskan kembali hak mereka untuk mendirikan negara merdeka yang mendesak." PLO telah memiliki status pengamat di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai "entitas non-negara" sejak 22 November 1974, yang memberikan hak untuk berbicara di Majelis Umum PBB tetapi tidak memiliki hak suara. Setelah Deklarasi Kemerdekaan, Majelis Umum PBB secara resmi "mengakui" proklamasi dan memilih untuk menggunakan sebutan "Palestina" bukan "Organisasi Pembebasan Palestina" ketika mengacu pada pengamat permanen Palestina. Dalam keputusan ini, PLO tidak berpartisipasi di PBB dalam kapasitasnya sebagai pemerintah Negara Palestina. Sejak tahun 1998, PLO diatur untuk duduk di Majelis Umum PBB segera setelah negara non-anggota dan sebelum semua pengamat lain.
Pada tahun 1993, dalam Persetujuan Oslo, Israel mengakui tim negosiasi PLO sebagai "mewakili rakyat Palestina", dengan imbalan PLO mengakui hak Israel untuk eksis dalam damai, penerimaan resolusi Dewan Keamanan PBB 242 dan 338, dan penolakannya terhadap "kekerasan dan terorisme". Sementara Israel menduduki wilayah Palestina, sebagai hasil dari Persetujuan Oslo, PLO mendirikan sebuah badan administratif sementara: Otoritas Nasional Palestina (PNA atau PA), yang memiliki beberapa fungsi pemerintahan di bagian Tepi Barat dan Jalur Gaza. Pengambilalihan Jalur Gaza oleh Hamas membagi wilayah Palestina secara politik, dengan Fatah yang dipimpin oleh Mahmoud Abbas menguasai Tepi Barat dan diakui secara internasional sebagai Otoritas Palestina resmi, sementara Hamas telah mengamankan kekuasaannya atas Jalur Gaza. Pada bulan April 2011, kedua pihak telah menandatangani perjanjian rekonsiliasi, tetapi pelaksanaannya masih terbengkalai.
Hingga 18 Januari 2012, 129 (66,8%) dari 193 negara anggota PBB telah mengakui Negara Palestina. Banyak negara yang tidak mengakui Negara Palestina tetap mengakui PLO sebagai "wakil rakyat Palestina". Selain itu, komite eksekutif PLO diberdayakan oleh PNC untuk melakukan fungsi pemerintah Negara Palestina[3]
Sejarah
Pada tahun 1946, Transyordania memperoleh kemerdekaan dari Mandat Britania atas Palestina. Setahun kemudian, PBB mengadopsi rencana partisi untuk solusi dua-negara di wilayah yang tersisa dari mandat. Rencana tersebut diterima oleh pimpinan Yahudi, tetapi ditolak oleh para pemimpin Arab dan Inggris menolak untuk melaksanakan rencana tersebut. Pada malam terakhir penarikan Inggris , Agensi Yahudi untuk Israel mendeklarasikan berdirinya Negara Israel sesuai dengan rencana PBB yang diusulkan. Komite Tinggi Arab tidak mengumumkan keadaan sendiri dan sebaliknya, bersama dengan Transyordania, Mesir, dan anggota lain dari Liga Arab saat itu, mulai tahun 1948 Perang Arab-Israel. Selama perang, Israel memperoleh wilayah tambahan yang diharapkan menjadi bagian dari negara Arab di bawah rencana PBB. Mesir memperoleh kendali atas Jalur Gaza dan Transyordania mendapatkan kontrol atas Tepi Barat. Mesir awalnya mendukung terciptanya Pemerintahan Seluruh Palestina, tapi itu dibubarkan pada tahun 1959. Transyordania pernah mengenalinya dan malah memutuskan untuk memasukkan Tepi Barat dengan wilayahnya sendiri untuk membentuk Yordania. Aneksasi itu diratifikasi pada 1950. Perang Enam Hari tahun 1967, ketika Mesir, Yordania dan Suriah berperang melawan orang Israel, berakhir dengan ekspansi teritorial signifikan oleh Israel. Ekspansi ini melibatkan seluruh Tepi Barat, yang tetap di bawah pendudukan Israel, dan Jalur Gaza, yang diduduki sampai penarikan mundur Israel tahun 2005. Pertanyaan apakah Jalur Gaza tetap di bawah pendudukan setelah penarikan adalah subjek perdebatan, namun seorang pejabat senior Hamas menyebut pendudukan Jalur Gaza sebagai bagian dari masa lalu.
Pada tahun 1964, ketika Tepi Barat dikontrol oleh Yordania, Organisasi Pembebasan Palestina didirikan di sana dengan tujuan untuk menghadapi Israel. Piagam Nasional Palestina PLO mendefinisikan batas-batas wilayah Palestina sebagai sisa seluruh mandat, termasuk Israe. Setelah Perang Enam Hari, PLO pindah ke Yordania, tetapi kemudian dipindahkan ke Libanon setelah peristiwa Black September tahun 1971. Pada tahun 1974, Liga Arab mengakui PLO sebagai wakil sah tunggal rakyat Palestina, dan memperoleh status pengamat di Majelis Umum PBB. Setelah tahun 1982 Perang Lebanon, PLO pindah ke Tunisia.
Pada tahun 1979, melalui Perjanjian Camp David, Mesir mengisyaratkan sebuah akhir pada pengakuannya sendiri atas Jalur Gaza. Pada bulan Juli 1988, Yordania menyerahkan klaimnya ke Tepi Barat - dengan pengecualian perwalian atas Haram al-Sharif - untuk PLO. Pada bulan November 1988, PLO sementara di pengasingan, mendeklarasikan pembentukan "Negara Palestina". Pada bulan berikutnya, segera diakui oleh banyak negara, termasuk Mesir, Yordania, dan Indonesia. Dalam Deklarasi Kemerdekaan Palestina. Negara Palestina digambarkan sebagai yang didirikan atas "wilayah Palestina", tanpa menyebutkan lebih lanjut. Karena itu, beberapa negara yang mengakui Negara Palestina dalam pernyataan mereka pengakuan merujuk pada "perbatasan 1967", dengan demikian mengakui sebagai wilayahnya hanya wilayah Palestina yang diduduki, dan bukan Israel. Selama negosiasi Persetujuan Oslo, PLO mengakui hak Israel untuk berdiri, dan Israel mengakui PLO sebagai wakil dari rakyat Palestina. Antara 1993 dan 1998, PLO membuat komitmen untuk mengubah ketentuan Piagam Nasional Palestina yang tidak sejalan dengan tujuan untuk solusi dua negara dan hidup berdampingan secara damai dengan Israel.
Setelah Israel menguasai wilayah Palestina dari Yordania dan Mesir, ia mulai membangun permukiman Israel di sana. Ini diorganisir ke Yudea dan Samaria kabupaten (Tepi Barat), Hof Aza Regional Council (Jalur Gaza) di Distrik Selatan. Administrasi penduduk Arab dari wilayah ini dilakukan oleh Administrasi Sipil Israel Koordinator Kegiatan Pemerintah di Daerah dan oleh dewan kota lokal hadir sejak sebelum pengambilalihan Israel. Pada tahun 1980, Israel memutuskan untuk membekukan pemilihan untuk dewan-dewan dan membentuk Liga Desa bukan, yang pejabat berada di bawah pengaruh Israel. Kemudian model ini menjadi tidak efektif untuk kedua Israel dan Palestina, dan Liga Desa mulai pecah, dengan yang terakhir ini adalah Liga Hebron, dibubarkan pada bulan Februari 1988. Seperti digambarkan dalam Persetujuan Oslo,Israel diizinkan PLO untuk mendirikan lembaga sementara administratif di wilayah Palestina, yang muncul dalam bentuk PNA. Itu diberikan sipil dan / atau Kontrol keamanan di beberapa daerah. Pada tahun 2005, menyusul pelaksanaan rencana pemisahan diri sepihak Israel, PNA menguasai penuh Jalur Gaza dengan pengecualian perbatasan, udara, dan perairan teritorial. Setelah konflik antar-Palestina pada tahun 2006, Hamas mengambil alih kontrol Jalur Gaza, dan Fatah menguasai Tepi Barat (dan seluruh lembaga PNA). Saat ini Jalur Gaza diatur oleh Hamas, dan Tepi Barat oleh Fatah.
Etimologi
Harap diingat bahwa bangsa Filistin dan bangsa Palestina adalah bangsa yang berbeda. Saat ini bangsa Filistin sudah punah. Sedangkan istilah "Palestina" baru ada saat lahirnya negara Israel modern tahun 1948. Istilah ini sengaja diciptakan oleh negara-negara Arab sebagai alat pemersatu saat perang melawan Israel.
Istilah 'Palestina' berasal dari kata Filistin. Yaitu suatu bangsa ini menduduki pantai selatan Kanaan pada waktu bangsa Israel memasuki wilayah itu. Daerah mereka belakangan dinamakan Filistea. Nama ini pertama kali dipakai oleh Herodutus untuk menamai daerah di sebelah selatan Siria. Dengan ejaan 'Palaestina', kemudian istilah itu dipakai oleh bangsa Romawi juga. Ketika bangsa Israel datang dari Mesopotamia dan bangsa Filistin dari dari Laut Tengah / Mediterania, bangsa Kanaan akhirnya punah. Dengan berbagai perang, bangsa Filistin itu akhirnya dikalahkan dan diusir ke utara oleh bangsa Israel.
Wilayah itu kemudian dibagi dua menjadi wilayah Yudea dan Samaria. Kemudian, ketika raja Nebukadnezar dari Babel menginvasi wilayah tersebut, wilayah dikuasai bangsa Israel. Bangsa Israel akhirnya merebut kembali kemerdekaan mereka dari Kekaisaran Seleukia Syria keturunan Yunani di sekitar 160 SM hingga kedatangan Romawi. Kaum Yahudi kemudian memberontak melawan penjajah Romawi di pertengahan abad ke 1 M dan kalah. Pemberontakan kedua dilakukan Simon Bar Kokhba di awal abad ke 2 M dan kembali berhasil dikalahkan. Pada tahun 135 M Tinneius Rufus, orang Romawi gubernur Yudea, membersihkan bukit Bait Allah sebagai tanda kehancuran totaL Yerusalem. Romawi mengusir semua orang Yahudi dari wilayah Yudea dan Samaria dan mengganti nama wilayah tersebut menjadi Palestina. Kerajaan Romawi sengaja menggunakan nama "Palestina" karena bangsa Filistin dulu adalah musuh keturunan bangsa Israel yaitu Orang Yahudi.
Kemudian orang-orang keturunan Arab baru memasuki wilayah tersebut pasca Era Muhammad di abad ke 7 M. Bangsa Arab menguasai wilayah tersebut hingga kemudian wilayah tersebut menjadi wilayah mayoritas keturunan Arab. Wilayah ini dikenal sebagai negara Transyordania. Seusai perang dunia ke 2, Inggris membagi wilayah ini menjadi 3 bagian: Israel, Yordania dan wilayah Arab yang nantinya dinamai "Palestina".
Pemerintahan
Otoritas Nasional Palestina atau Palestina merupakan sebuah negara yang berbentuk Republik Parlementer yang diumumkan berdirinya pada tanggal 15 November 1988 di Aljiria, ibu kota Aljazair. Berbeda dengan kebanyakan negara di dunia yang mengumumkan kemerdekaannya setelah memperoleh Konsesi Politik dari negara penjajah, Palestina mengumumkan eksistensinya bukan karena mendapat konsesi politik dari negara lain, melainkan untuk mengikat empat juta kelompok etnis dalam satu wadah, yaitu negara Palestina. Dalam pengumuman itu ditetapkan pula bahwa Yerusalem Timur (akan) dijadikan ibu kota negara.
Secara de jure, Kepala negara yang berkuasa saat ini masih dalam persengketaan antara Presiden Mahmoud Abbas dari Faksi Fatah dan Ketua Dewan Legislatif Palestina Aziz Duwaik. Namun, secara de facto, otoritas Palestina di bawah pimpinan Presiden Mahmoud Abbas hanya menguasai wilayah Tepi Barat. Wilayah Gaza dikuasai oleh Hamas di bawah pimpinan mantan Perdana Menteri Ismail Haniyeh, setelah Hamas merebut wilayah ini dari otoritas Palestina pada tahun 2007. Dewan Nasional Palestina, yang identik dengan Parlemen Palestina, beranggotakan 500 orang. Kedalam, lembaga ini terdiri dari:
- Komite Eksekutif.
- Kesatuan Lembaga Penerangan.
- Lembaga Kemiliteran Palestina.
- Pusat Riset Palestina.
- Pusat Tata Perencanaan Palestina.
Dalam hal ini, Komite Eksekutif membawahkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Penerangan, Pendanaan Nasional Palestina, Organisasi Massa, Tanah Air yang Diduduki, Perwakilan PLO, Masalah Politik, Masalah Administrasi dan Masalah Kemiliteran.
Ekonomi
Lokasi Palestina
Sumber keuangan untuk membiayai pemerintahan saat ini berasal dari negara-negara Timur Tengah, Lembaga Islam serta tokoh perseorangan yang bersimpati dengan perjuangan negara ini. Sebelumnya, Pelestina mendapatkan sumber keuangan dari hasil pajak yang dibagikan oleh Israel. Namun sejak beberapa waktu lalu, kucuran dana dihentikan secara sepihak oleh pihak Israel atas persetujuan Amerika Serikat. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa kucuran dana yang diberikan akan digunakan bagi kegiatan perlawanan terhadap Israel oleh Hamas yang baru saja memenangkan Pemilihan Umum di Palestina.
Perjuangan Intifadah
Berdirinya negara Palestina didorong oleh keinginan untuk menyatukan penduduk Palestina yang terdiri dari beraneka ragam etnis. Pengumuman berdirinya negara ini dilakukan oleh Ketua Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Yasser Arafat yang kemudian menjadi Presiden Palestina, dari pusat pemerintahan di pengasingan, di Aljiria, Aljazair. Dari segi hukum interansional, eksistensi negara ini rapuh karena selain tidak diakui sebagian negara anggota Dewan Keamanan PBB, juga akibat wilayah geografi yang masih belum begitu jelas.
Sebaliknya, lembaga internasional turut memberi dukungan kepada Palestina. Sekretaris Jenderal PBB mengundang Yasser Arafat untuk menyampaikan pidatonya dalam sidang di New York pada Desember 1988. Namun Pemerintah Amerika Serikat menolak memberikan visa masuk kepada Arafat, sehingga tempat sidang pun di pindahkan ke Jenewa. Dalam pidatonya, Arafat menegaskan bahwa PLO ingin menjalin kontak langsung dengan Amerika. Namun karena lobi Yahudi Amerika yang kuat, Palestina gagal memperoleh pengakuan dari Amerika.
Terdorong keinginan untuk memperjuangkan tanah yang telah dijadikan bagian dari negara Yahudi Israel, sejak tahun 1987, penduduk Palestina dengan sendirinya mengorganisir gerakan Intifadah, yaitu gerakan perjuangan sipil yang bertujuan mengembalikan tanah Palestina sebelum terbentuknya negara Israel. Kebanyakan para pejuang Intifadah ialah mereka yang dulu bertempat tinggal di daerah yang sekarang menjadi bagian dari negara Israel, dan pindah ke pengungsian akibat pengusiran setelah perang 6 hari. Di dalam pengungsian, terdorong oleh rasa tertindas dan keinginan untuk merebut kembali rumah dan tanah yang dulu mereka tempati turun-temurun, penduduk Palestina dan pengungsi dari wilayah israel bersama-sama mengobarkan Intifadah yang berarti perjuangan untuk melawan tirani dan penindasan. Dalam pandangan cendikiawan dan media barat, intifadah seringkali disalah-artikan sebagai bentuk mengobarkan kebencian dan permusuhan kepada pemerintahan Israel dan bangsa Yahudi dalam bentuk apapun dan tanpa sebab yang jelas, faktanya, perlawanan ini timbul karena adanya rasa tertindas akibat pengusiran paksa dan trauma atas kehilangan tanah dan sanak famili mereka.
Galeri
Koin yang berasal dari negara Palestina
Artikel lengkap tentang negara baru Palestina dari New York Tribune tahun 1917
Referensi
- ^ a b c Baroud in Page, 2004, hal. 161.
- ^ a b Bissio, 1995, hal. 433.
- ^ Sayigh, Yezid (1999). Armed Struggle and the Search for State: The Palestinian National Movement, 1949–1993 (ed. illustrated). Oxford University Press. hlm. 624. ISBN 0198296436, 9780198296430 . "The Palestinian National Council also empowered the central council to form a government-in-exile when appropriate, and the executive committee to perform the functions of government until such such time as a government-in-exile was established."
Pranala luar
|
|---|
| | | Anggota | | |
|---|
| | | Dibekukan | |
|---|
| | | Pemantau | |
|---|
|
Sumber :
id.wikipedia.org, andrafarm.com, wiki.kurikulum.org, dsb.
