Pemilihan umum legislatif Indonesia 2014

Pemilihan umum legislatif Indonesia 2014

2009 ←

9 April 2014

→ 2019

692 kursi Majelis Permusyawaratan Rakyat (Dewan Perwakilan Rakyat: 560; Dewan Perwakilan Daerah: 132) Minimal 281 kursi untuk menang

Pemilih	75,11%
	Partai pertama	Partai kedua	Partai ketiga

Partai	PDI-P	Golkar	Gerindra
Pemilu terakhir	95 kursi, 14,03%	107 kursi, 14,45%	26 kursi, 4,46%
Kursi dimenangkan	109	91	73
Perubahan kursi	+14	−16	+47
Suara rakyat	23.681.471	18.432.312	14.760.371
Persentase	18,95%	14,75%	11,81%

Kepemimpinan sebelum pemilu

MPR: Sidarto Danusubroto (PDI-P)
DPR: Marzuki Alie (Demokrat)
DPD: Irman Gusman

Kepemimpinan baru

MPR: Zulkifli Hasan (PAN)
DPR: Setya Novanto (Golkar)
DPD: Irman Gusman

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2014 (biasa disingkat Pemilu Legislatif 2014) diselenggarakan pada 9 April 2014 untuk memilih 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2014-2019.

Tempat pemungutan suara untuk pemilih luar negeri di Tainan, Taiwan.

Daftar kandidat anggota DPR daerah pemilihan DKI Jakarta II.

Pemilihan ini dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 serentak di seluruh wilayah Indonesia. Namun untuk warga negara Indonesia di luar negeri, hari pemilihan ditetapkan oleh panitia pemilihan setempat di masing-masing negara domisili pemilih sebelum tanggal 9 April 2014. Pemilihan di luar negeri hanya terbatas untuk anggota DPR di daerah pemilihan DKI Jakarta II, dan tidak ada pemilihan anggota perwakilan daerah.

Daftar isi

1 Kursi
2 Pemilihan umum anggota DPR
- 2.1 Perubahan peraturan
- 2.2 Peserta
3 Pemilihan umum anggota DPRD
- 3.1 Perubahan peraturan
- 3.2 Peserta
4 Daerah pemilihan
- 4.1 DPR
5 Alokasi kursi
6 Survei
7 Hasil
8 Referensi

Kursi

Pemilihan umum legislatif di Indonesia: April 2014^[1]
Tingkat	Institusi	Kursi yang diperebutkan
Nasional	Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	560
Nasional	Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	132
Provinsi	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah I (DPRD I)	2,112
Kabupaten/Kota	Dewan Perwakilian Rakyat Daerah II (DPRD II)	16,895
	Total	20,389

Pemilihan umum anggota DPR

Perubahan peraturan

Dalam undang-undang pemilihan umum terbaru yaitu UU Nomor 8 Tahun Tahun 2012, ambang batas parlemen untuk DPR ditetapkan sebesar 3,5%, naik dari Pemilu 2009 yang sebesar 2,5%.^[2]

Peserta

Pada tanggal 7 September 2012, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan daftar 46 partai politik yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti Pemilu 2014, dimana beberapa partai diantaranya merupakan partai politik yang baru pertama kali mengikuti pemilu ataupun baru mengganti namanya. 9 partai lainnya merupakan peserta Pemilu 2009 yang berhasil mendapatkan kursi di DPR periode 2009-2014.^[2] Pada tanggal 10 September 2012, KPU meloloskan 34 partai yang memenuhi syarat pendaftaran minimal 17 buah dokumen.^[3] Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2012, KPU mengumumkan 16 partai yang lolos verifikasi administrasi dan akan menjalani verifikasi faktual.^[3] Pada perkembangannya, sesuai dengan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, verifikasi faktual juga dilakukan terhadap 18 partai yang tidak lolos verifikasi administrasi. Hasil dari verifikasi faktual ini ditetapkan pada tanggal 8 Januari 2013, KPU mengumumkan 10 partai sebagai peserta Pemilu 2014.^[2] Dalam perkembangan berikutnya, keputusan KPU tersebut digugat oleh beberapa partai politik yang tidak lolos verifikasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara, namun hanya ada dua partai yang dikabulkan gugatannya oleh PTUN yaitu Partai Bulan Bintang pada tanggal 18 Maret 2013 dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia pada tanggal 25 Maret 2013. KPU mengabulkan putusan PTUN tersebut dan menetapkan kedua partai tersebut menjadi peserta Pemilu Legislatif 2014.^[3] Berikut daftar 12 partai politik nasional peserta Pemilihan Umum Legislatif 2014 beserta nomor urutnya.^[2]^[3]

No. urut	Lambang dan nama partai
1		Partai NasDem
2		Partai Kebangkitan Bangsa
3		Partai Keadilan Sejahtera
4		Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5		Partai Golongan Karya
6		Partai Gerakan Indonesia Raya
7		Partai Demokrat
8		Partai Amanat Nasional
9		Partai Persatuan Pembangunan
10		Partai Hati Nurani Rakyat
14		Partai Bulan Bintang
15		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

Sementara berikut ini adalah daftar partai yang mendaftar sebagai peserta namun gagal dalam verifikasi awal (*), verifikasi administrasi (**), dan verifikasi faktual (***):

Partai Aksi Rakyat*
Partai Barisan Nasional*
Partai Bhinneka Indonesia**
Partai Bulan Bintang*** (menjadi peserta setelah gugatannya dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara)
Partai Buruh**
Partai Damai Sejahtera**
Partai Demokrasi Kebangsaan**
Partai Demokrasi Pembaruan***
Partai Indonesia Sejahtera*
Partai Islam*
Partai Pemuda Indonesia*
Partai Karya Peduli Bangsa**
Partai Karya Republik**
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia*** (menjadi peserta setelah gugatannya dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara)
Partai Kebangkitan Nasional Ulama**
Partai Kedaulatan**
Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru***
Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia**
Partai Kongres**
Partai Matahari Bangsa*
Partai Merdeka*
Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia**
Partai Nasional Indonesia Marhaenisme**
Partai Nasional Republik**
Partai Patriot*
Partai Peduli Rakyat Nasional***
Partai Pelopor*
Partai Pemersatu Bangsa*
Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia**
Partai Persatuan Nahdlatul Ummah*
Partai Persatuan Nasional***
Partai Republik Indonesia*
Partai Republika Nusantara**
Partai Penegak Demokrasi Indonesia**
Partai Republik**
Partai Serikat Rakyat Independen**

Pada tanggal 10 Maret 2013, sepuluh partai politik yang gagal dalam verifikasi administrasi menyatakan bergabung dengan salah satu partai yang lolos menjadi peserta yaitu Partai Hati Nurani Rakyat:^[4]

Partai Kedaulatan
Partai Republika Nusantara (RepublikaN)
Partai Nasional Republik (Nasrep)
Partai Indonesia Sejahtera (PIS)
Partai Pemuda Indonesia (PPI)
Partai Kongres
Partai Damai Sejahtera (PDS)
Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)
Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)

Pemilihan umum anggota DPRD

Daftar calon anggota DPRD Kota Pekanbaru di salah satu TPS.

Perubahan peraturan

Dalam UU Nomor 8 Tahun Tahun 2012, pada awalnya ditetapkan bahwa ambang batas parlemen sebesar 3,5% juga berlaku untuk DPRD.^[5] Akan tetapi, setelah digugat oleh 14 partai politik, Mahkamah Konstitusi kemudian menetapkan ambang batas 3,5% tersebut hanya berlaku untuk DPR dan ditiadakan untuk DPRD.^[5]^[2]

Peserta

Peserta pemilihan umum anggota DPRD adalah partai politik yang sama dengan peserta pemilihan umum anggota DPR, kecuali khusus untuk Provinsi Aceh ditambah dengan partai politik lokal sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Nota Kesepahaman Helsinki 2005. Berikut adalah daftar 3 partai politik lokal yang ditetapkan oleh Komite Independen Pemilihan Aceh sebagai peserta pemilihan umum anggota DPRD di Aceh beserta nomor urutnya.^[6]

Nomor urut	Lambang	Nama partai
11		Partai Damai Aceh
12		Partai Nasional Aceh
13		Partai Aceh

Daerah pemilihan

DPR

Daerah pemilihan Pemilihan Umum Anggota DPR adalah provinsi atau gabungan kabupaten/kota dalam 1 provinsi, dengan total 77 daerah pemilihan. Jumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan berkisar antara 3-10 kursi. Penentuan besarnya daerah pemilihan disesuaikan dengan jumlah penduduk di daerah tersebut.

No.	Provinsi	Nama daerah pemilihan	Jumlah kursi	Keterangan
1.	Aceh	Aceh I Aceh Tenggara, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya, Nagan Raya, Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Subulussalam	7	^[3]
1.	Aceh	Aceh II Aceh Selatan, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Bireuen, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa	6	^[3]
2.	Sumatera Utara	Sumatera Utara I Kab. Deli Serdang, Serdang Bedagai, Kota Medan, Kota Tebing Tinggi	10	Sumatera Utara
		Sumatera Utara II Kab. Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Nias, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Toba Samosir, Mandailing Natal, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Samosir, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Kota Sibolga, Kota Padang Sidempuan	10
		Sumatera Utara III Kab. Langkat, Karo, Simalungun, Asahan, Dairi, Pakpak Bharat, Batubara, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjungbalai, Kota Binjai	10
3.	Sumatera Barat	Sumatera Barat I Kab. Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padangpanjang	8	^[3]
3.	Sumatera Barat	Sumatera Barat II Kab. Padang Pariaman, Agam, Limapuluh Koto, Pasaman, Pasaman Barat, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Pariaman	6	^[3]
4.	Riau	Riau I Kab. Bengkalis, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Kota Pekanbaru, Kota Dumai	6	^[3]
4.	Riau	Riau II Kab. Kampar, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Kuantan Singingi	5	^[3]
5.	Kepulauan Riau	Kepulauan Riau	3	^[3]
6.	Jambi	Jambi	7	^[3]
7.	Sumatera Selatan	Sumatera Selatan I Kab. Musi Rawas, Musi Banyuasin, Banyuasin, Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau	8	^[3]
7.	Sumatera Selatan	Sumatera Selatan II Kab. Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Muaraenim, Lahat, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Ilir, Empat Lawang, Kota Pagar Alam, Kota Prabumulih	9	^[3]
8.	Bangka Belitung	Bangka Belitung	3	^[3]
9.	Bengkulu	Bengkulu	4	^[3]
10.	Lampung	Lampung I Kab. Lampung Selatan, Lampung Barat, Tanggamus, Pesawaran, Kota Bandar Lampung, Kota Metro (kabupaten baru masih digabung dengan induknya)	9	Lampung
10.	Lampung	Lampung II Kab. Lampung Tengah, Lampung Utara, Tulangbawang, Lampung Timur, Way Kanan (kabupaten baru masih digabung dengan induknya)	9	Lampung
11.	DKI Jakarta	DKI Jakarta I Kota Jakarta Timur	6	DKI Jakarta
		DKI Jakarta II Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Luar Negeri	7
		DKI Jakarta III Kabupaten Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara	8
12.	Jawa Barat	Jawa Barat I Kota Bandung, Kota Cimahi	7	Jawa Barat
		Jawa Barat II Kab. Bandung, Bandung Barat	10
		Jawa Barat III Kab. Cianjur, Kota Bogor	9
		Jawa Barat IV Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi	6
		Jawa Barat V Kabupaten Bogor	9
		Jawa Barat VI Kota Bekasi, Kota Depok	6
		Jawa Barat VII Kab. Purwakarta, Karawang, Bekasi	10
		Jawa Barat VIII Kab. Cirebon, Indramayu, Kota Cirebon	9
		Jawa Barat IX Kab. Majalengka, Sumedang, Subang	8
		Jawa Barat X Kab. Ciamis, Kuningan, Kota Banjar	7
		Jawa Barat XI Kab. Garut, Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya	10
13.	Banten	Banten I Kab. Pandeglang, Lebak	6	Banten
		Banten II Kab. Serang, Kota Cilegon, Kota Serang	6
		Banten III Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan	10
14.	Jawa Tengah	Jawa Tengah I Kab. Semarang, Kendal, Kota Salatiga, Kota Semarang	8	Jawa Tengah
		Jawa Tengah II Kab. Kudus, Jepara, Demak	7
		Jawa Tengah III Kab. Grobogan, Blora, Rembang, Pati	9
		Jawa Tengah IV Kab. Sragen, Karanganyar, Wonogiri	7
		Jawa Tengah V Kab. Klaten, Sukoharjo, Boyolali, Kota Surakarta	8
		Jawa Tengah VI Kab. Purworejo, Wonosobo, Magelang, Temanggung, Kota Magelang	8
		Jawa Tengah VII Kab. Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen	7
		Jawa Tengah VIII Kab. Cilacap, Banyumas	8
		Jawa Tengah IX Kab. Tegal, Brebes, Kota Tegal	8
		Jawa Tengah X Kab. Pekalongan, Pemalang, Batang, Kota Pekalongan	7
15.	Daerah Istimewa Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta	8	DI Yogyakarta
16.	Jawa Timur	Jawa Timur I Kab. Sidoarjo, Kota Surabaya	10	Jawa Timur
		Jawa Timur II Kabupaten dan Kota Probolinggo dan Pasuruan	7
		Jawa Timur III Kab. Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo	7
		Jawa Timur IV Kab. Lumajang, Jember	8
		Jawa Timur V Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu	8
		Jawa Timur VI Kab. Tulungagung; Kabupaten dan Kota Blitar dan Kabupaten dan Kota Kediri	9
		Jawa Timur VII Kab. Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan, Ngawi	8
		Jawa Timur VIII Kab. Jombang, Nganjuk; Kab. dan Kota Mojokerto dan Madiun	10
		Jawa Timur IX Kab. Bojonegoro dan Tuban	6
		Jawa Timur X Kab. Lamongan dan Gresik	6
		Jawa Timur XI Empat kabupaten di Pulau Madura	8
17.	Bali	Bali	9	Bali
18.	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Barat	10	Nusa Tenggara Barat
19.	Nusa Tenggara Timur	Nusa Tenggara Timur I Kabupaten-kabupaten di Pulau Flores dan Kep. Alor	6	Nusa Tenggara Timur
19.	Nusa Tenggara Timur	Nusa Tenggara Timur II Kabupaten-kabupaten dan kota di Pulau Timor dan Sumba	7	Nusa Tenggara Timur
20.	Kalimantan Barat	Kalimantan Barat	10	Kalimantan Barat
21.	Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	6	Kalimantan Tengah
22.	Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan I Kab. Banjar, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Balangan	6	Kalimantan Selatan
22.	Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan II Kab. Tanah Laut, Kotabaru, Tanah Bumbu, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru	5	Kalimantan Selatan
23.	Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	8	Kalimantan Timur
24.	Sulawesi Utara	Sulawesi Utara	6	Sulawesi Utara
25.	Gorontalo	Gorontalo	3	Gorontalo
26.	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah	6	Sulawesi Tengah
27.	Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan I Kab. Selayar, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Gowa, Kota Makassar	8	Sulawesi Selatan
		Sulawesi Selatan II Kab. Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo, Kota Parepare	9
		Sulawesi Selatan III Kab. Sidenreng Rappang, Pinrang, Enrekang, Luwu, Tana Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Kota Palopo	7
28.	Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tenggara	5	Sulawesi Tenggara
29.	Sulawesi Barat	Sulawesi Barat	3	Sulawesi Barat
30.	Maluku	Maluku	4	Maluku
31.	Maluku Utara	Maluku Utara	3	Maluku Utara
32.	Papua	Papua	10	Papua
33.	Papua Barat	Papua Barat	3	Papua Barat
Total			560

Alokasi kursi

Provinsi	Kursi DPR	Distrik pemilihan
Aceh	13	2
Sumatra Utara	30	3
Sumatra Barat	14	2
Riau	11	2
Kepulauan Riau	3	1
Jambi	7	1
Sumatra Selatan	17	2
Kepulauan Bangka Belitung	3	1
Bengkulu	4	1
Lampung	18	2
Jakarta	21	3
Jawa Barat	91	10
Banten	22	3
Jawa Tengah	77	8
Yogyakarta	8	1
Jawa Timur	87	9
Bali	9	1
Nusa Tenggara Barat	10	1
Nusa Tenggara Timur	13	2
Kalimantan Barat	10	1
Kalimantan Tengah	6	1
Kalimantan Selatan	11	2
Kalimantan Timur	8	1
Sulawesi Utara	6	1
Gorontalo	3	1
Sulawesi Tengah	6	1
Sulawesi Selatan	24	3
Sulawesi Tenggara	5	1
Sulawesi Barat	3	1
Maluku	4	1
Maluku Utara	3	1
Papua	10	1
Papua Barat	3	1
Total	560	80

Survei

Poll source	Date	Highlights
Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS)^[7]	26 Mei 2013	Elektabilitas: Partai Golkar 13,1%, PDIP 12,7%, Partai Gerindra 7,3%, Partai Demokrat 7,1%, PAN 4%, PKB 3,5%, PKS 2,7%, PPP 2,1%, Partai Hanura 2,1%, Partai NasDem 1,3%, PBB 0,4%, dan PKPI 0,1%
Tim Pusat Data Bersatu^[8]	17 Juli, 2013	Elektabilitas: PDIP 14,53%, Partai Golkar 14,1%, Partai Demokrat 9,4%, Partai Gerindra 8,89%, Partai NasDem 3,33%, PAN 2,56%, PKB 2,56%, PPP 2,31%, PKS 1,1%, Partai Hanura 1,03%, PBB 0,34%, dan PKPI 0,09%
Focus Survei Indonesia^[9]	2 Agustus, 2013	Elektabilitas: Partai Gerindra 21,1%, PDIP 19,7%, Partai Golkar 17,1%, Partai Demokrat 9,4%, Partai Hanura 7,9%, PKB 5,7%, PPP 5,1%, Partai NasDem 4,3%, PAN 3,8%, PKS 2,9%, PKPI 1,6%, dan PBB 1,3%
Lingkaran Survei Indonesia (LSI)^[10]	21 Oktober, 2013	Elektabilitas: Partai Golkar 20,4%, PDIP 18,7%, Partai Demokrat 9,8%, Partai Gerindra 6,6%, PAN 5,1%, PPP 4,6%, PKB 4,6%, PKS 4,1%, Partai Hanura 3,4%, Partai NasDem 2%, PBB 0,6% dan PKPI 0,3%
Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN)^[11]	2 Desember, 2013	Elektabilitas: PDIP 17,3%, Partai Golkar 16,1%, Partai Demokrat 13,1%, Partai Gerindra 10%, PKS 6,1%, PAN 5%, PKB 4,5%, Partai Hanura 4,3%, PPP 4,1%, Partai NasDem 3,6%, PBB 2,5% dan PKPI 1,4%
PolTracking Institute^[12]	22 Desember, 2013	Elektabilitas: PDIP 18,5%, Partai Golkar 16,9%, Partai Demokrat 8,8%, Partai Gerindra 6,6%, PKB 4,6%, Partai Hanura 3,5%, PPP 3,4%, PKS 2,9%, Partai NasDem 2,1%, PAN 2%, PBB 0,7% dan PKPI 0,1%
Charta Politika^[13]	23 Desember, 2013	Elektabilitas: PDIP 15,8%, Partai Golkar 12,6%, Partai Gerindra 7,8%, Partai Demokrat 7,4%, PKB 5,9%, PAN 4,4%, Partai Hanura 4,1%, Partai NasDem 3,9%, PKS 3,8% PPP 3,8%, PBB 0,4% dan PKPI 0,3%
Litbang Kompas^[14]	9 Januari, 2014	Elektabilitas: PDIP 21,8%, Partai Golkar 16,5%, Partai Gerindra 11,5%, Partai Demokrat 7,1%, Partai NasDem 6,9%, Partai Hanura 6,6%, PKB 5,1%, PAN 3,1%, PPP 2,4%, PKS 2,3%, PBB 1,1% dan PKPI 0,1%
Media Survei Nasional^[15]	5 Maret, 2014	Elektabilitas: PDIP 21,4%, Partai Golkar 17,8%, Partai Gerindra 6,1%, Partai Demokrat 5,7%, PKS 5,1%, PKB 5,0%, PPP 4,9%, Partai Hanura 4,8%, Partai NasDem 3,6%, PAN 3,5%, PBB 1,1%, PKPI 0,1%
Charta Politika^[16]	26 Maret, 2014	Elektabilitas: PDIP 21,1%, Partai Golkar 16,4%, Partai Gerindra 12,0%, Partai Demokrat 8,0%, PKB 7,1%, PPP 5,1%, Partai Hanura 4,8%, PAN 4,5%, PKS 3,1%, Partai NasDem 2,6%, PBB 0,4%, PKPI 0,1%
Jaringan Suara Indonesia^[17]	6 April, 2014	Elektabilitas: PDIP 24,7%, Partai Golkar 18,0%, Partai Gerindra 11,8%, Partai Demokrat 9,0%, PKB 7,9%, PAN 6,5%, Partai Hanura 6,1%, PPP 5,4%, Partai NasDem 4,4%, PKS 4,3%, PBB 0,9%, PKPI 0,9%

Hasil

Hasil penghitungan suara resmi

Peta partai peraih suara terbanyak setiap provinsi.

No.	Partai	Jumlah suara	Persentase suara	Jumlah kursi	Persentase kursi	Status PT*
1	Partai NasDem	8.402.812	6,72	35	6,3	Lolos
2	Partai Kebangkitan Bangsa	11.198.957	9,04	47	8,4	Lolos
3	Partai Keadilan Sejahtera	8.480.104	6,79	40	7,1	Lolos
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	23.681.471	18,95	109	19,5	Lolos
5	Partai Golongan Karya	18.432.312	14,75	91	16,3	Lolos
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	14.760.371	11,81	73	13,0	Lolos
7	Partai Demokrat	12.728.913	10,19	61	10,9	Lolos
8	Partai Amanat Nasional	9.481.621	7,59	49	8,8	Lolos
9	Partai Persatuan Pembangunan	8.157.488	6,53	39	7,0	Lolos
10	Partai Hati Nurani Rakyat	6.579.498	5,26	16	2,9	Lolos
14	Partai Bulan Bintang	1.825.750	1,46	0	0	Tidak Lolos
15	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.143.094	0,91	0	0	Tidak Lolos
Jumlah		124.972.491	100%	560	100%
sumber: ^[4], ^[3], ^[3], ^[18]

*) Karena adanya penerapan parliamentary threshold (PT), partai politik yang memperoleh suara dengan persentase kurang dari 3,50% tidak berhak memperoleh kursi di DPR.

Statistik

Jumlah suara sah: 124.972.491
Jumlah suara tidak sah: 14.601.436
Jumlah pemilih: 139.573.927
Jumlah yang tidak memilih: 46.152.097
Jumlah pemilih terdaftar: 185.826.024

Hasil penghitungan cepat

Sebelum hasil akhir pemilihan umum diumumkan KPU, berbagai lembaga survei yang telah terdaftar di KPU telah mengumumkan hasil perhitungan cepat beberapa jam setelah seluruh TPS (tempat pemungutan suara) ditutup pada tanggal 9 April 2014 pukul 13.00 WIB / WITA / WIT. Umumnya perhitungan cepat dari lembaga survei memiliki hasil yang mendekati hasil akhir dari KPU. Hasil hitung cepat lembaga survei dapat dilihat pada tabel di bawah ini (beserta hasil akhir KPU, sebagai catatan perbandingan):

Partai politik	Detik Cyrus Network	Kompas Litbang	Metrotvnews Indikator Politik Indonesia	Okezone Indonesia Research Centre	RRI	Viva Lingkaran Survei Indonesia	Saiful Mujani Lembaga Survei Indonesia	Hasil Akhir KPU
NasDem	6,9	6,71	7	6,41	6,67	6,42	6,68	6,72
PKB	9,1	9,12	8,84	9,5	9,44	9,02	9,08	9,04
PKS	6,9	6,99	6,89	7,11	6,61	6,61	6,9	6,79
PDIP	18,9	19,14	18,95	18,98	18,65	19,64	18,9	18,95
Golkar	14,3	15,01	14,6	14,9	14,86	14,6	14,96	14,75
Gerindra	11,8	11,77	12,19	11,9	11,4	11,92	11,99	11,81
Demokrat	9,7	9,43	9,85	9,1	10,16	9,72	10	10,19
PAN	7,5	7,51	7,35	7,07	7,6	7,45	7,64	7,59
PPP	6,7	6,68	6,39	6,81	6,52	6,98	6,32	6,53
Hanura	5,4	5,1	5,42	5,34	5,41	5,16	5,13	5,16
PBB	1,6	1,5	1,56	1,61	1,6	1,39	1,43	1,46
PKPI	1,1	0,95	0,95	1,18	0,97	0,99	0,99	0,91
Sumber	^[2]	^[4]	^[19]	^[20]	^[21]	^[22]	^[23]	^[3] dan ^[3]

Referensi

^ Vikram Nehru; Nadia Bulkin (2014). "How Indonesia’s 2014 Elections Will Work". Carnegie Endowment for International Peace. Diakses 6 April 2014.
^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f Voting DPR Putuskan PT Pemilu 3,5 Persen Skala Nasional
^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f ^g ^h ⁱ ^j ^k ^l ^m ⁿ ^o ^p Komisi Pemilihan Umum
^ ^a ^b ^c Sepuluh Parpol Tak Lolos Verifikasi Gabung ke Hanura - Kompas.com
^ ^a ^b Pikiran Rakyat
^ Nomor Urut Tiga Parpol Lokal Aceh Peserta Pemilu 2014
^ _________,. "Survei CSIS: Elektabilitas Golkar-PDIP Paling Tinggi". Kompas. Diakses 9 Februari 2014.
^ _________,. "Survei PDB: Elektabilitas PDIP & Golkar di Puncak". Inilah.com. Diakses 9 Februari 2014.
^ _________,. "Survei FSI: Elektabilitas Gerindra Teratas di Pemilu 2014". PesatNews. Diakses 9 Februari 2014.
^ _________,. "Survei LSI menggambarkan kepanikan Golkar". Sindo. Diakses 9 Februari 2014.
^ _________,. "Demokrat Terjun Bebas, Elektabilitas PDI-P Unggul Tipis Atas Golkar". Suara Pembaruan. Diakses 9 Februari 2014.
^ _________,. "Survei Pol-Tracking: Elektabilitas Partai Demokrat dan PKS Turun Drastis". detikNews. Diakses 9 Februari 2014.
^ _________,. "Survei Charta Politika, Hanura salip PKS & PPP". Sindo. Diakses 9 Februari 2014.
^ _________,. "Survei Kompas: PDIP No 1, Demokrat Kian Terpuruk". detikNews. Diakses 9 Januari 2014.
^ _________,. "PDIP & Golkar Teratas". Jambi Ekspres. Diakses 5 Maret 2014.
^ _________,. "Tiga Parpol Bersaing Ketat". Indopos. Diakses 1 April 2014.
^ _________,. "Survei JSI PDIP Pemenang Pemilu PBB Dan PKPI Tidak Lolos Ke Senayan". Tribunnews. Diakses 7 April 2014.
^ Kompas
^ MetroTv News
^ Okezone
^ Radio Republik Indonesia
^ Viva
^ Saiful Mujani

Partai politik peserta pemilihan umum legislatif Indonesia 2014

Nasional	Partai Amanat Nasional Partai Bulan Bintang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Partai Demokrat Partai Gerakan Indonesia Raya Partai Golongan Karya Partai Hati Nurani Rakyat Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Partai Keadilan Sejahtera Partai Kebangkitan Bangsa Partai NasDem Partai Persatuan Pembangunan

Lokal Aceh	Partai Aceh Partai Damai Aceh Partai Nasional Aceh

Keterangan: Tebal - mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan ambang batas parlemen.

Pemilihan umum di Indonesia

Pemilihan umum presiden	2004 2009 2014 2019

Pemilihan umum legislatif	1955 1971 1977 1982 1987 1992 1997 1999 2004 2009 2014 2019

Pemilihan kepala daerah	2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Lihat pula: Pemilihan umum Volksraad Hindia Belanda 1917, 1921, 1924, 1927, 1931

Kategori:

Kategori tersembunyi:

Rintisan bertopik Indonesia

Sumber :
ilmu-pendidikan.com, wiki.kurikulum.org, id.wikipedia.org, dsb.