Pembagian administratif Indonesia

Pembagian administratif Indonesia
Tingkat provinsi
Provinsi Daerah khusus • Daerah istimewa
Tingkat kabupaten/kota
Kabupaten • Kota Kabupaten administrasi Kota administrasi
Tingkat kecamatan
Kecamatan • Distrik
Tingkat kemukiman
Mukim (khusus Aceh)
Tingkat kelurahan/desa
Kelurahan • Desa • Nagari Kampung (Lampung) Kampung (Papua) Gampong • Nagori • Pekon Dusun (Bungo) Lembang (Toraja)
Lihat pula
Banjar • Dusun Lingkungan • Pedukuhan Rukun kampung Rukun warga Rukun tetangga
sunting

Pembagian administratif Indonesia adalah pembagian wilayah daratan dan perairan di Indonesia untuk dikelola oleh pemerintah daerah di dalam batas-batas wilayahnya masing-masing menurut prinsip otonomi, dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. Pada saat yang sama, kedaulatan wilayah udara berada di bawah perlindungan pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia.

Provinsi

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kep. Riau Kep. Bangka Belitung Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Sulawesi Utara Maluku Utara Sulawesi Tengah Gorontalo Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Maluku Papua Barat Papua

Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (hasil amandemen kedua), yaitu pada Bab VI tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18, Ayat 1, dinyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang." Jelaslah bahwa provinsi adalah tingkat pertama pembagian wilayah di Indonesia.

Saat ini terdapat 34 provinsi di Indonesia yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah sendiri yang dikepalai oleh seorang gubernur. Setiap provinsi memiliki lembaga legislatif yang disebut dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) provinsi. Gubernur dan anggota DPRD dipilih melalui suatu pemilihan umum untuk masa jabatan lima tahun.

Lima provinsi memiliki status khusus dan/atau istimewa:

• Aceh
• Jakarta
• Papua
• Papua Barat
• Yogyakarta

Setiap provinsi terdiri dari kabupaten atau kota. Hingga Januari 2011, Provinsi Sulawesi Barat belum memiliki kota otonom.

Kabupaten/kota

Kabupaten dan kota memiliki tingkat yang setara serta memiliki pemerintah daerah dan lembaga legislatif sendiri. Secara umum, kabupaten lebih luas daripada kota. Kabupaten dipimpin oleh seorang bupati dengan DPRD kabupaten, sedangkan kota dipimpin oleh seorang wali kota dengan DPD kota. Baik bupati maupun wali kota dipilih melalui proses pemilihan umum.

Suatu pengecualian, Jakarta dibagi ke dalam 1 kabupaten administrasi dan 5 kota administrasi yang kesemuanya itu tidak otonom. Kabupaten administrasi dan kota administrasi tidak memiliki DPRD kabupaten/kota. Bupati/wali kotanya pun tidak dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, melainkan ditunjuk oleh Gubernur Jakarta.

Setiap kabupaten/kota terdiri dari beberapa kecamatan/distrik.

Kecamatan

Secara nasional, kecamatan adalah wilayah administratif yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten atau kota. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, maka khusus untuk wilayah Provinsi Papua (dan oleh karenanya juga untuk Provinsi Papua Barat), istilah kecamatan diganti dengan distrik.^[1] Kecamatan dipimpin oleh seorang camat, sedangkan distrik dipimpin oleh seorang kepala distrik, masing-masing merupakan pegawai negeri sipil serta bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota yang melingkupi batas-batas wilayahnya.

Setiap kecamatan terdiri dari beberapa kelurahan/desa atau nama lain. Setiap distrik terdiri dari beberapa kelurahan/kampung.

Mukim

Mukim adalah wilayah administratif di bawah kecamatan, tetapi di atas gampong atau kelurahan. Hanya Provinsi Aceh yang memberlakukan pembagian wilayah yang melibatkan mukim.^[2]

Kelurahan/desa

Tingkatan di bawah kecamatan adalah kelurahan atau desa. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah, sedangkan desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Hingga ke tingkatan desa inilah pembagian administratif Indonesia resmi digunakan.

Di beberapa daerah, istilah lain dipergunakan, antara lain:

• Nagari di Sumatera Barat
• Kampung di Papua
• Gampong di Aceh
• Pekon di Lampung

Wilayah lain yang lebih rendah

Meskipun tidak diakomodasi di dalam perundang-undangan, desa atau yang setingkat dengannya pada kenyataanya dapat dibagi lagi ke dalam beberapa dusun, kampung (tidak setingkat dengan kampung di Papua), pedukuhan, dan lain-lain. Kemudian dibagi lagi ke dalam beberapa lingkungan, rukun warga, hingga rukun tetangga yang terdiri dari beberapa kepala keluarga. Istilah-istilah yang disebutkan di dalam paragraf ini dapat bervariasi, bergantung kepada masing-masing daerah yang menerapkannya.

Statistik wilayah

Hingga Desember 2012, Indonesia terdiri dari 410 kabupaten/kabupaten administrasi dan 98 kota/kota administrasi yang tersebar di 34 provinsi dengan rincian sebagai berikut.^[3]

Perkembangan statistik wilayah administratif Indonesia:

Catatan:

• ¹: Kode wilayah administrasi pemerintahan versi Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia
• ²: Tidak disebutkan dalam referensi, tetapi jika dibandingkan dengan sumber lain, sepertinya mengacu kepada luas wilayah daratan.
• ³: Jumlah penduduk mengacu kepada data P4B (BPS) (hasil pemutakhiran dalam rangka PILPRES 2004), khusus Nanggroe Aceh Darussalam, data diinput sebelum bencana gempa bumi dan tsunami 26 Desember 2004
• ⁴: Tidak ada dalam referensi, dihitung berdasarkan jumlah penduduk dibagi luas wilayah.

Referensi

Lihat pula

• Pemekaran daerah di Indonesia

Topik Indonesia   Sejarah Nusantara Prasejarah Kerajaan Hindu-Buddha Kerajaan Islam Era Portugis Era VOC Era Belanda Era Jepang Era Kemerdekaan   Sejarah Indonesia Sejarah nama Indonesia Proklamasi Masa transisi Era Orde Lama (Dekrit Presiden Demokrasi Terpimpin Gerakan 30 September) Era Orde Baru (Supersemar Integrasi Timor Timur Gerakan 1998) Era reformasi   Geografi Air terjun Bendungan & Waduk Danau Gunung & pegunungan Gunung berapi Laut Pantai Pulau & kepulauan Selat Sungai Tanjung & ujung Teluk Titik-titik garis pangkal   Politik dan pemerintahan Pemerintah Presiden Kementerian MPR DPR DPD MA MK KY BPK Perwakilan di luar negeri Kepolisian Militer Lembaga pemerintahan Administratif (Provinsi Kabupaten/kota Kecamatan dan kelurahan/desa) Hubungan luar negeri Hukum Undang-Undang Pemilu Partai politik Kewarganegaraan Indonesia   Ekonomi Perusahaan Pariwisata Transportasi Pasar modal Bank BUMN BEI BBJ   Demografi Suku Bahasa Agama Nama Indonesia Tokoh   Budaya Seni (Film Tari Sastra Musik Lagu) Masakan Mitologi Pendidikan Olahraga Busana daerah Arsitektur (Bandar udara Pelabuhan Stasiun kereta api Terminal Pembangkit listrik) Warisan budaya (Wayang Batik Keris Angklung Tari Saman Noken)   Simbol Sang Saka Merah Putih Garuda Pancasila Ibu Pertiwi Nusantara   Flora fauna Fauna Flora Bunga Binatang Burung Ikan Tumbuhan Cagar alam Suaka margasatwa Taman nasional Terumbu karang Kebun raya   Lainnya Media Telekomunikasi (Televisi nasional Televisi lokal) Tanda kehormatan Kode telepon Kode kendaraan Hari penting   Portal Indonesia

Daftar tempat di Indonesia   Sumatera Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Bengkulu Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Lampung Kepulauan Bangka Belitung   Jawa Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah Yogyakarta Jawa Timur   Kalimantan Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara   Nusa Tenggara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur   Sulawesi Sulawesi Barat Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo   Maluku Maluku Maluku Utara   Papua Papua Barat Papua